Bungkam Data Wajib Pajak di Panja Tax AmenstyBungkam Data Wajib Pajak di Panja Tax AmenstySelasa 7 Jun 2016 00:10Administratordibaca 803 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak masih berjalan alot di tingkat Panja. Padahal, jika mengacu pada agenda kegiatan Komisi XI pada masa sidang kali ini, konsinyering RUU tax amnesty harus tuntas Rabu (8/6). Tetapi, hingga saat ini, pembahasan masih berputar pada masalah ruang lingkup dan definisi. Bahkan, menurut Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir, baru duaselengkapnya

 Komitmen Pengusaha untuk Repatriasi Masih MinimKomitmen Pengusaha untuk Repatriasi Masih MinimSenin 31 Okt 2016 11:55Administratordibaca 820 kaliSemua Kategori

Komitmen para pengusaha untuk merepatriasikan hartanya ke Indonesia masih rendah, meskipun prograk amnesty pajak sudah masuk pada periode II. Padahal dana ini yang menjadi tujuan utama pemerintah Indonesia untuk menggerakan ekonomi nasional.selengkapnya

 Aturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleAturan Bisnis Perusahaan OTT Terganjal Pajak GoogleKamis 12 Jan 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 754 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih berupaya untuk menarik pajak dari salah satu perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over The Top/OTT) yaitu Google. Proses negosiasi yang tidak kunjung rampung pun menyebabkan Peraturan Menteri terkait keberadaan usaha dan bisnis berbagai perusahaan OTT tersebut belum bisa diterbitkan.selengkapnya

 Wajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraWajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraSelasa 6 Feb 2018 09:22Ridha Anantidibaca 567 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana memberlakukan aturan mandatory disclosure rules (MDR) dalam waktu dekat. Kewajiban melaporkan perencanaan pajak (tax planing) yang disiapkan wajib pajak ini merupakan strategi untuk mencegah penghindaran pajak. Aparat pajak mencurigai tax planing banyak dilakukan wajib pajak Indonesia.selengkapnya

 Belum Optimalnya Perbaikan Sistem Teknologi Informasi PajakBelum Optimalnya Perbaikan Sistem Teknologi Informasi PajakAhad 11 Sep 2016 09:32Administratordibaca 1674 kaliSemua Kategori

Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kapasitas teknologi informasi (TI) pajak sebagai bagian dari penguatan administrasi dinilai belum optimal.selengkapnya

 Ujian Ekonomi Jokowi dari Gedung PutihUjian Ekonomi Jokowi dari Gedung PutihJumat 13 Jan 2017 09:42Ajeng Widyadibaca 745 kaliSemua Kategori

Pengusaha kasino, Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2017. Kini, seluruh dunia menantikan kebijakan serta wajah menteri ekonominya.selengkapnya

 Pengamat: Ekonomi Digital Sebabkan Kebocoran PajakPengamat: Ekonomi Digital Sebabkan Kebocoran PajakJumat 5 Apr 2019 14:03Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam mnyatakan bahwa diskursus soal strategi peningkatan ketaatan pajak oleh pemerintah masih minim. Yang dibahas seputar belanja, padahal pajak sendiri sumbangsihnya terhadap penerimaan negara sangat besar, sekitar 78%.selengkapnya

 Dear Ditjen Pajak, YouTuber hingga Selebgram Potensinya Gede LhoDear Ditjen Pajak, YouTuber hingga Selebgram Potensinya Gede LhoSelasa 26 Mar 2019 14:55Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak dinilai belum begitu optimal. Padahal jika pemerintah bisa mendorong penerimaan pajak defisit APBN bisa dikurangi.selengkapnya

 Pendapatan pajak dalam negeri hanya tumbuh 1,8% kuartal I 2019Pendapatan pajak dalam negeri hanya tumbuh 1,8% kuartal I 2019Rabu 24 Apr 2019 09:33Ridha Anantidibaca 921 kaliSemua Kategori

Pendapatan negara dari pajak dalam negeri tercatat mengalami perlambatan signifikan sepanjang kuartal I 2019. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, pendapatan pajak dalam negeri hanya tumbuh 1,8% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 249 triliun. Padahal, periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan pajak dalam negeri mencapai 9,9% yoy.selengkapnya

 Pemeriksaan Pajak akan Kembali DiintensifkanPemeriksaan Pajak akan Kembali DiintensifkanSenin 19 Sep 2016 09:00Administratordibaca 2501 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan kembali mengintensifkan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diduga telah melakukan pelanggaran. Padahal, sejak awal Agustus lalu otoritas pajak telah memerintahkan seluruh petugasnya untuk menghentikan pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP).selengkapnya

 DJP Ingin Tingkatkan Kapasitas Pemeriksa untuk Wajib PajakDJP Ingin Tingkatkan Kapasitas Pemeriksa untuk Wajib PajakRabu 9 Mar 2016 20:03Administratordibaca 1514 kaliSemua Kategori

Salah satu target dari pemeriksa maupun penyidik pajak mulai tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini belum membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 sesuai potensinya. Saat ini, penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 hanya mencapai Rp9 triliun dari 900 ribu Wajib Pajak pada 2015, padahal jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP 27 juta dan yang melaporkan SPT Tahunanselengkapnya

 Sri Mulyani menarik aturan pajak e-commerceSri Mulyani menarik aturan pajak e-commerceSenin 1 Apr 2019 10:43Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Di tengah berbagai pemberitaan yang simpang siur terkait pajak e-commerce, Kementerian Keuangan (Kemkeu) akhirnya memutuskan menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Soal Pajak, Sri Mulyani Sebut Jangan Berpikir Segalanya Bisa GratisSoal Pajak, Sri Mulyani Sebut Jangan Berpikir Segalanya Bisa GratisJumat 16 Nov 2018 11:03Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyayangkan masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Padahal menurut Menkeu, pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat sangat tergantung dari uang yang dikumpulkan salah satunya melalui perpajakan.selengkapnya

 Sri Mulyani ungkapkan alasan Kemenkeu memperketat restitusi pajakSri Mulyani ungkapkan alasan Kemenkeu memperketat restitusi pajakSelasa 4 Feb 2020 08:54Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memperketat pengembalian pajak atau restitusi pajak kepada Wajib Pajak (WP). Langkah ini diambil lantaran realisasi restitusi yang tumbuh tahun lalu tidak sejalan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh melambat.selengkapnya

 Masih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax AmnestyMasih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax AmnestySabtu 29 Okt 2016 07:53Administratordibaca 868 kaliSemua Kategori

Hampir satu bulan berjalan, program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II terlihat masih sepi peminat. Hal itu bisa dilihat dari penambahan dana tebusan sejak akhir september lalu yang tak sampai Rp 1 triliun. Padahal, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengklaim, masih ada sekitar 200 wajib pajak besar yang belum mengikuti program tersebut.selengkapnya

 Repatriasi Masih Wait & SeeRepatriasi Masih Wait & SeeJumat 7 Okt 2016 13:20Admindibaca 899 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan mengungkap 95% dana repatriasi hasil amnesti pajak masih ada di bank gateway dan diperkirakan mulai mengalir ke pasar modal dalam 1-2 bulan mendatang.selengkapnya

 Insentif Pajak Tak Keluar, Bos Samsung Curhat ke Sri MulyaniInsentif Pajak Tak Keluar, Bos Samsung Curhat ke Sri MulyaniSabtu 4 Feb 2017 11:24Ajeng Widyadibaca 718 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Direktur PT Samsung Elektronics Indonesia, Lee Kang Hyun menumpahkan seluruh unek-unek kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati terkait janji insentif pajak tax allowance yang tak kunjung diberikan pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Padahal, perusahaan elektronik raksasa asal Korea Selatan ini sudah menanamkan modal banyak di Indonesia.selengkapnya

 Komisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak DilaporkanKomisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak DilaporkanRabu 10 Feb 2016 11:20Administratordibaca 3793 kaliSemua Kategori

Komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuk sponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain.selengkapnya

 Dirjen Bea Cukai optimistis aturan cukai plastik rampung tahun depanDirjen Bea Cukai optimistis aturan cukai plastik rampung tahun depanRabu 28 Nov 2018 10:26Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua Kategori

Aturan cukai plastik masih belum berlaku. Padahal, pemerintah sudah mewacanakan adanya pungutan untuk plastik sejak beberapa tahun lalu.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesty Menyusut Memasuki Periode IIPeserta Tax Amnesty Menyusut Memasuki Periode IISelasa 29 Nov 2016 09:31Ajeng Widyadibaca 646 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta Yuli Kristiyono mengatakan, jumlah peserta tax amnesty atau pengampunan pajak mengalami penurunan pada bulan ini. Sepanjang November, peserta amnesti pajak hanya mencapai 1.000 wajib pajak, padahal sebelumnya sempat menyentuh 4.500 wajib pajak (WP0).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :