Mengenai dana tebusan tax amnesty yang masih rendah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani buka suara. Ini pernyataannya. "Memang saya sudah sampaikan dalam banyak kesempatan bahwa target pemerintah soal pajak itu sangat agresif. Dari awal sudah saya sampaikan hal ini," kata Rosan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan p Roeslani memperkirakan jumlah pengusaha yang akan mengikuti program pengampunan pajak akan meningkat pada September mendatang. Alasannya adalah karena pemerintah telah merampungkan aturan turunan dalam kebijakan ini, yaitu aturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) yang telah dirampungkan pada Jumat minggu lalu.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan p Roeslani meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa mensukseskan program kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa mensukseskan program kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengajak para pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menyosialisasikan program pengampunan pajak. Menurutnya, semakin gencar sosialisasi yang dilakukan, akan semakin banyak yang ikut pengampunan pajak.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Roesan Roeslani menyebut tindakan Singapura untuk menjegal rencana pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan Pemerintah Indonesia, mengindikasikan banyak uang WNI di negera itu.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan diterapkan harus menganut asas keadilan. Pengampunan tersebut tak hanya bagi pengusaha besar namun juga harus berlaku bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, sebagai bentuk wirausaha yang baru dimulai,selengkapnya

Presiden Joko Widodo menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.546,7 triliun. Untuk hal itu diperlukan banyak Wajib Pajak (WP), baik dari perorangan, maupun perusahaan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani meminta pengenaan pajak antara perusahaan bisa dibedakan.selengkapnya

Cita Rahayu (24), pedangdut yang memiliki nama panggung Cita Citata, mengaku belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).selengkapnya

Kegaduhan terkait dengan waktu implementasi kebijakan pengampunan pajak sontak menyeruak akhir-akhir ini. Kurangnya masa sosialisasi dan waktu berhitung harta disebutsebut sebagai biang keladi dan acuan perpanjangan waktu implementasi, khususnya periode dengan tarif tebusan paling rendah.selengkapnya

Pemerintah telah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Jumlah ini hanya naik 10,94% dibanding target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengaku fokus pada permasalahan kurangnya lapangan kerja baru.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Pemerintah berencana menggunakan skema pajak progresif sebagai instrumen untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia, apalagi saat ini marak aksi investasi lewat pembelian tanah tetapi dibiarkan menganggur.selengkapnya

Masyarakat lebih menaruh kepercayaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani ketimbang menteri lain yang baru gabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mulai mengkaji penurunan pajak penghasilan (PPh) Badan Usaha. Ini merupakan permintaan para pelaku usaha nasional.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut pengusaha akan kembali mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 15 persen menjadi Rp 1.271,7 triliun di 2017 terlalu agresif.selengkapnya

Pemerintah menilai program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama yang berakhir Jumat (30/9/2016) malam telah meraih prestasi yang melebihi harapan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya