Menkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanMenkeu: `Tax Haven` Legal Apabila Sesuai AturanKamis 23 Jun 2016 11:43Administratordibaca 781 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai bahwa pembentukan kawasan bebas pajak atau "tax haven" di Indonesia adalah legal apabila syarat-syaratnya lengkap sesuai aturan. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal apabila syarat-syaratnya komplit sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeuselengkapnya

 Yusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisYusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisSenin 10 Des 2018 14:28Ridha Anantidibaca 268 kaliSemua Kategori

Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth dinilai tidak populis.selengkapnya

 BNI: Pajak Terhadap Laba Ditahan Sebabkan Double TaxationBNI: Pajak Terhadap Laba Ditahan Sebabkan Double TaxationRabu 11 Jul 2018 09:54Ridha Anantidibaca 1169 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. meminta pemerintah meninjau kembali wacana penetapan pajak terhadap laba ditahan (retained earnings).selengkapnya

 Hipmi: Penurunan Pajak Final Jadi Momentum Peningkatan UMKMHipmi: Penurunan Pajak Final Jadi Momentum Peningkatan UMKMKamis 1 Feb 2018 14:16Ridha Anantidibaca 835 kaliSemua Kategori

Sekretaris Umum Hipmi Tax Center, Anta Ginting mendukung wacana penurunan pajak final bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2018.selengkapnya

 Tim Reformasi Pajak Libatkan KPKTim Reformasi Pajak Libatkan KPKRabu 30 Nov 2016 10:42Ajeng Widyadibaca 953 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pembentukan tim reformasi perpajakan akan rampung dalam waktu dekat, sebelum akhir 2016 ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menyebutkan, pemerintah akan memasukkan unsur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tim ini.selengkapnya

 Rini Paparkan Pengembangan Bisnis BUMNRini Paparkan Pengembangan Bisnis BUMNSelasa 26 Jul 2016 07:11Administratordibaca 877 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menggelar temu media memaparkan berbagai perkembangan proyek mulai dari pembentukan holding BUMN, pengelolaan dana repatriasi amnesti pajak ("Tax Amnesty"), program percepatan pengadaan listrik 35.000 MW hingga pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 Maaf! Tak Ada Pajak Mobil Baru 0%Maaf! Tak Ada Pajak Mobil Baru 0%Senin 19 Okt 2020 13:48Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya memutuskan wacana pajak mobil baru 0% yang diajukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Sri Mulyani menegaskan, pihaknya menolak wacana pajak mobil baru nol persen sersebut.selengkapnya

 Honda Belum Mau Komentar Banyak Soal Pemangkasan Pajak SedanHonda Belum Mau Komentar Banyak Soal Pemangkasan Pajak SedanSelasa 27 Feb 2018 09:51Ridha Anantidibaca 690 kaliSemua Kategori

Wacana pemangkasan pajak mobil sedan terus bergulir, namun Honda belum mau memberi komentar banyak soal apakah dengan penurunan tarif pajak akan memangkas harga mobilnya.selengkapnya

 Menakar Keindahan Suaka PajakMenakar Keindahan Suaka PajakSabtu 23 Jul 2016 07:02Administratordibaca 874 kaliSemua Kategori

RI semakin gencar menarik dana milik para pengusaha agar berputar di dalam negeri. Setelah melaksanakan kebijakan pengam punan pajak atau tax amnesty, pemerintah akan membentuk offshore financial center atau semacam wilayah suaka pajak bagi perusahaan yang menempat kan dananya di dalam negeri.selengkapnya

 Menkeu Wacanakan Bikin Pulau Khusus Pungutan Pajak RendahMenkeu Wacanakan Bikin Pulau Khusus Pungutan Pajak RendahSelasa 21 Jun 2016 11:27Administratordibaca 576 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan wacana untuk membentuk sebuah pusat keuangan offshore (Offshore Financial Centers) yang akan ditempatkan di salah satu kepulauan yang berada di yuridiksi Indonesia. “Bentuknya lihat Pulau Labuan di Malaysia. Semacam tax haven (suaka pajak) area,” ujar Bambang saat ditemui di gedung parlemen Jakarta, Senin malam, 20 Juni 2016.selengkapnya

 Perpres Kelembagaan Digodok, Inikah Sinyal Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu?Perpres Kelembagaan Digodok, Inikah Sinyal Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu?Kamis 24 Sep 2020 10:34Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua Kategori

Wacana untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menjadi lembaga independen terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terus berkembang.selengkapnya

 Minimbang pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian KeuanganMinimbang pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian KeuanganRabu 23 Okt 2019 11:23Ridha Anantidibaca 847 kaliSemua Kategori

Wacana pemisahan Direkrotat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampaknya semakin nyata. Berdasarkan informasi yang Kontan.co.id himpun, Presiden Joko Widodo akan membentuk Badan Penerimaan Pajak (BPP) dalam periode kepemerintahan ke depan.selengkapnya

 Tiru Malaysia, Indonesia Bakal Bangun Pulau Surga PajakTiru Malaysia, Indonesia Bakal Bangun Pulau Surga PajakSelasa 21 Jun 2016 16:07Administratordibaca 1178 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, telah melemparkan wacana akan membentuk sebuah pusat keuangan lepas pantai (offshore financial centre) yang nantinya akan ditempatkan di salah satu kepulauan yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia. Bambang pun mengaku, ide untuk membuat pulau lepas pantai ini memang mengadopsi Pulau Labuan,Malaysia, yang telah ditetapkan sebagai offshore financial centreselengkapnya

 Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan masih angan-anganPemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan masih angan-anganSelasa 30 Jul 2019 10:49Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Sejak tahun lalu, pemerintah mencanangkan pemisahan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, hingga kini wacana tersebut masih jadi angan-angan.selengkapnya

 Dirjen Pajak Usut Dugaan Penjegalan Tax AmnestyDirjen Pajak Usut Dugaan Penjegalan Tax AmnestySabtu 17 Sep 2016 06:29Administratordibaca 977 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengusut dugaan ada konspirasi gagalkan program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 Ada wacana relaksasi pajak, Gaikindo optimistis target penjualan di 2020 tercapaiAda wacana relaksasi pajak, Gaikindo optimistis target penjualan di 2020 tercapaiSenin 19 Okt 2020 13:21Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) masih optimis mengejar target penjualan ritel nasional sebanyak 600.000 unit sampai tutup tahun nanti. Dalam hal ini, wacana relaksasi pajak kendaraan dinilai bisa mendorong realisasi target tersebut apabila jadi diterapkan.selengkapnya

 Ditjen Pajak : Wacana PPh Bunga Obligasi 0 Persen adalah Salah KutipDitjen Pajak : Wacana PPh Bunga Obligasi 0 Persen adalah Salah KutipSenin 26 Ags 2019 11:49Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyebut ada kesalahan pengutipan dari wacana pemangkasan pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi untuk dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi realestat (DIRE), atau kontrak investasi kolektif-efek beragun aset (KIK-EBA) hingga 0%.selengkapnya

 Stafsus Sri Mulyani Jawab Wacana Tax Amnesty Jilid IIStafsus Sri Mulyani Jawab Wacana Tax Amnesty Jilid IIJumat 28 Mei 2021 10:13Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Namun, hingga saat ini belum ada keterangan yang jelas apakah tax amnesty jilid II ini akan kembali dijalankan pemerintah atau tidak.selengkapnya

 Wacana Kenaikan Cukai Rokok Dorong Inflasi November 2019Wacana Kenaikan Cukai Rokok Dorong Inflasi November 2019Selasa 3 Des 2019 11:07Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Harga rokok secara perlahan mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi November 2019 seiring dengan wacana kenaikan cukai rokok pada awal tahun depan.selengkapnya

 Ada Wacana Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Diminta Tak Beri Insentif WP Tak PatuhAda Wacana Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Diminta Tak Beri Insentif WP Tak PatuhKamis 15 Ags 2019 10:53Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Pakar pajak DDTC Darussalam menganggap wacana pengampunan pajak jilid kedua tidak tepat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :