UU Tax Amnesty Bisa Kelar Sebulan, Masuk Akal?UU Tax Amnesty Bisa Kelar Sebulan, Masuk Akal?Selasa 14 Jun 2016 14:01Administratordibaca 1178 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA) bisa disahkan dan berlaku per 1 Juli 2016. Artinya, pembahasannya dikebut dalam sebulan ini. Realistiskah? Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan, selain menargetkan realisasi tax amnesty pada 1 Juli 2016, pemerintah mematok masa pengampunan selama 10 bulan.selengkapnya

 DPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanDPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanSelasa 14 Jun 2016 13:02Administratordibaca 746 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan pemerintah telah mengusulkan kebijakan pengampunan pajak berlaku selama 10 bulan, dengan perkiraan program tersebut berlaku mulai 1 Juli 2016. "Kami tidak ada masalah kalau mau berlaku seperti itu. Tapi ini belum dibahas, baru disampaikan dalam diskusi," kata Soepriyatno di Jakarta, Seninselengkapnya

 Sri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar PajakSri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar PajakJumat 17 Feb 2017 13:09Ajeng Widyadibaca 553 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus mengejar konglomerat yang tidak taat pajak. Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan tidak dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

 Menkeu: konglomerat tak taat pajak akan dikejarMenkeu: konglomerat tak taat pajak akan dikejarJumat 17 Feb 2017 11:07Ajeng Widyadibaca 747 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus mengejar konglomerat yang tidak taat pajak yang salah satunya ditunjukkan tidak dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

 Jokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan TargetJokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan TargetSelasa 6 Des 2016 11:43Ajeng Widyadibaca 812 kaliSemua Kategori

Memasuki periode kedua pelaksanaan tax amnesty, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia. Sosialisasi dilakukan karena melihat potensi yang masih sangat besar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.selengkapnya

 `Karena Gayus Masyarakat Malas Bayar Pajak``Karena Gayus Masyarakat Malas Bayar Pajak`Rabu 9 Nov 2016 13:05Ajeng Widyadibaca 1727 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pajak masih menjadi salah satu top issue. Dia menyadari salah satu penyebab orang enggan membayar pajak karena kasus Gayus Tambunanselengkapnya

 Kemenkeu Masih Kaji Potensi Penurunan Pajak UMKMKemenkeu Masih Kaji Potensi Penurunan Pajak UMKMSabtu 26 Nov 2016 12:18Ajeng Widyadibaca 628 kaliSemua Kategori

Presiden Jokowi berjanji akan menurunkan pajak bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,25%. Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga usai mendampingi 31 pelaku UKM bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jumat lalu. Menkop mengatakan, keinginan Presiden Jokowi menurunkan pajak UKM sebagai respons atas permintaan pelaku UKM. Pajak 1% yang dibebankan negara dinilai cukupselengkapnya

 Pajak Penghasilan Perusahaan Akan Dipangkas Jadi 20 PersenPajak Penghasilan Perusahaan Akan Dipangkas Jadi 20 PersenSelasa 12 Apr 2016 13:55Administratordibaca 1687 kaliSemua Kategori

Menurut Bambang, besaran tarif PPh badan sebesar 20 persen itu sudah cukup kompetitif dan sesuai dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN. “Kami cari angka yang sesuai dengan negara tetangga, tapi tak terlalu jauh dengan negara ASEAN lain. Nah 20 persen masih kompetitif lah di ASEAN,” katanya.selengkapnya

 Ada insentif, penerimaan pajak diestimasi hilang Rp 298,3 triliun pada 2016 dan 2017Ada insentif, penerimaan pajak diestimasi hilang Rp 298,3 triliun pada 2016 dan 2017Jumat 24 Ags 2018 10:36Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Pemerintah mencatat estimasi hilangnya penerimaan perpajakan karena subsidi maupun insentif pajak dalam nota keuangan atau belanja pajak (tax expenditure).selengkapnya

 Ditjen Pajak bagi-bagi beban ke kawil, ini pertimbangannyaDitjen Pajak bagi-bagi beban ke kawil, ini pertimbangannyaSelasa 30 Jan 2018 09:32Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah melakukan pembagian beban terhadap tiap kanwilnya. Pembagian ini dilakukan pada rapim yang diadakan pada 18 Januari lalu bersama para kakanwil.selengkapnya

 Sri Mulyani: Utamakan Aspek Kesehatan Agar Ekonomi PulihSri Mulyani: Utamakan Aspek Kesehatan Agar Ekonomi PulihSelasa 18 Mei 2021 11:01Ridha Anantidibaca 301 kaliSemua Kategori

Memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, interaksi secara fisik masih sangat dibatasi. Adapun kondisi ini memberikan dampak yang luar biasa, baik dari sisi kesehatan secara fisik maupun mental dan kesehatan ekonomi.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Kaltim Dari Sektor Pertambangan Mencapai 33%Penerimaan Pajak Kaltim Dari Sektor Pertambangan Mencapai 33%Selasa 26 Feb 2019 10:19Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyebut pada 2018, usaha tambang masih memberi kontribusi besar bagi penerimaan pajak di Bumi Etam ini sebesar 33%.selengkapnya

 24 Pejabat Ditjen Pajak Harus Bisa Buat PMA Bayar Pajak24 Pejabat Ditjen Pajak Harus Bisa Buat PMA Bayar PajakJumat 20 Mei 2016 21:40Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengingatkan kepada 24 pejabat eselon II Ditjen Pajak yang baru saja resmi dilantik untuk bisa meningkatkan kepatuhan seluruh wajib pajak (WP) baik pribadi maupun badan. Bambang menuturkan, hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah baik kantor wilayah maupun kantor pusat pajak. Salah satunya adalah bagaimana menaikan tingkat kepatuhan sekaligusselengkapnya

 Ketum PAN Sebut jika Tax Amnesty Disahkan RI Kebanjiran Dana BesarKetum PAN Sebut jika Tax Amnesty Disahkan RI Kebanjiran Dana BesarSenin 28 Mar 2016 06:39Administratordibaca 886 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty berpotensi mencetak penerimaan negara setidaknya hingga USD 2.000 miliar atau setara Rp 26.560 triliun. Maka dari itu, penting bagi partai politik di parlemen untuk duduk bersama pemerintah membahas RUU ini. Dia menyayangkan, meski Pilpres masih berlangsung lama yakni 2019,selengkapnya

 Hingga November 2019, Restitusi Pajak Capai Rp139 TriliunHingga November 2019, Restitusi Pajak Capai Rp139 TriliunSenin 23 Des 2019 14:25Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat restitusi pajak hingga November 2019 mencapai Rp139 triliun, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp133 triliun. Dengan ini, restitusi per November 2019 tercatat tumbuh 22% (yoy).selengkapnya

 Hingga November 2019, Restitusi Pajak Capai Rp139 TriliunHingga November 2019, Restitusi Pajak Capai Rp139 TriliunJumat 20 Des 2019 10:21Ridha Anantidibaca 23 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat restitusi pajak hingga November 2019 mencapai Rp139 triliun, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp133 triliun. Dengan ini, restitusi per November 2019 tercatat tumbuh 22% (yoy).selengkapnya

 Kementerian Keuangan ajak kesadaran pajak instansi pemerintahKementerian Keuangan ajak kesadaran pajak instansi pemerintahSelasa 13 Nov 2018 11:17Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menumbuhkan kesadaran pajak di instansi baik pemerintah pusat maupun daerah.selengkapnya

 Aturan Tax Holiday Diperlonggar, Investasi Rp 500 M Bisa Bebas PajakAturan Tax Holiday Diperlonggar, Investasi Rp 500 M Bisa Bebas PajakSelasa 13 Mar 2018 13:13Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengubah ketentuan tentang pengurangan pajak (tax holiday) untuk perusahaan yang melakukan investasi baru. Rencananya, perusahaan yang berinvestasi minimal Rp 500 miliar berpeluang mendapatkan fasilitas bebas pajak penghasilan. Ketentuan tersebut jauh lebih longgar dibandingkan yang berlaku saat ini.selengkapnya

 Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Rabu 7 Des 2016 10:09Ajeng Widyadibaca 1168 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

 Ini Ganjalan Pengusaha di Program Tax AmnestyIni Ganjalan Pengusaha di Program Tax AmnestyJumat 29 Jul 2016 13:17Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Pemerintah sangat berharap program pengampunan pajak (Tax Amnesty/TA) bisa sukses. Di mana, wajib pajak berkocek tebal mengalirkan dananya ke Indonesia (repatriasi).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :