Tahun Ketiga, Jokowi Baru Fokus Ketimpangan EkonomiTahun Ketiga, Jokowi Baru Fokus Ketimpangan EkonomiRabu 1 Feb 2017 14:40Ajeng Widyadibaca 713 kaliSemua Kategori

Kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).selengkapnya

 Pemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxPemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxRabu 1 Feb 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 847 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada nilai jual objek pajak menjadi capital gain tax.selengkapnya

 Prinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiPrinsip Pemerataan Kepemilikan DisepakatiRabu 25 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 905 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menggunakan skema pajak progresif sebagai instrumen untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia, apalagi saat ini marak aksi investasi lewat pembelian tanah tetapi dibiarkan menganggur.selengkapnya

 Masih banyak sektor yang membutuhkan insentif pajak, ini daftarnyaMasih banyak sektor yang membutuhkan insentif pajak, ini daftarnyaSenin 15 Jan 2018 09:59Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin menggunakan instrumen pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya dengan mengevaluasi fasilitas tax allowance dan tax holiday.selengkapnya

 Lebih Baik Kenakan Cukai Ketimbang Longgarkan PPnBMLebih Baik Kenakan Cukai Ketimbang Longgarkan PPnBMRabu 13 Mar 2019 09:35Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pengenaan cukai lebih tepat dibandingkan pemberian insentif atau kelonggaran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas kendaraan listrik atau kendaraan bermotor yang rendah emisi karbon.selengkapnya

 BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanJumat 17 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 854 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Cegah Praktik Undervaluation dan Splitting, Ditjen Bea Cukai Gandeng E-CommerceCegah Praktik Undervaluation dan Splitting, Ditjen Bea Cukai Gandeng E-CommerceKamis 18 Jul 2019 10:27Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Melalui pembahasan tentang transaksi lintas batas negara e-commerce yang sedang dibahas bersama oleh pemerintah, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal bekerja sama dengan e-commerce dalam rangka mencegah praktek undervaluation dan splitting.selengkapnya

 Tarif progresif tanah diperkirakan tumbuhkan sektor propertiTarif progresif tanah diperkirakan tumbuhkan sektor propertiKamis 9 Feb 2017 15:59Ajeng Widyadibaca 799 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk (Persero), Maryono, memperkirakan penerapan skema tarif pajak progresif kepemilikan tanah tidak produktif dapat mendorong pertumbuhan di sektor properti.selengkapnya

 Industri wajib bayar iuran lingkunganIndustri wajib bayar iuran lingkunganSenin 13 Nov 2017 12:12Ajeng Widyadibaca 1831 kaliSemua Kategori

Di satu sisi, pemerintah selalu berdendang, ingin mempermudah iklim investasi di negeri ini dengan menggunting pungli. Tapi di sisi lain, ada pungutan baru ke pengusaha.selengkapnya

 Dana Repatriasi Bisa Capai Rp 200 TriliunDana Repatriasi Bisa Capai Rp 200 TriliunSenin 23 Mei 2016 13:46Administratordibaca 1446 kaliSemua Kategori

Beleid pengampunan pajak atau tax amnesty diperkirakan bisa menarik dana Rp 200 triliun melalui opsi repatriasi. Pemerintah mengaku siap menyerap dana milik warga negara Indonesia yang akan pulang kampung melalui instrumen surat utang negara (SUN).selengkapnya

 Pengusaha belum siap terapkan kebijakan e-faktur yang baruPengusaha belum siap terapkan kebijakan e-faktur yang baruSelasa 3 Apr 2018 11:47Ridha Anantidibaca 930 kaliSemua Kategori

Ketidaksiapan para pelaku usaha dalam menerapkan nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur pajak elektronik (e-fatktur), menjadi salah satu alasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunda kebijakan e-faktur.selengkapnya

 YLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraYLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraSelasa 9 Jul 2019 11:11Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi rencana Kementerian Keuangan mengenakan cukai plastik pada pelaku usaha sebesar Rp 200 per lembar atau Rp 30 ribu per kilogram. Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan jika melihat dampak negatif yang ditimbulkannya, menurutnya plastik pantas dikenai cukai.selengkapnya

 Penerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik belanja 75 mikronPenerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik belanja 75 mikronRabu 19 Des 2018 14:42Ridha Anantidibaca 566 kaliSemua Kategori

Penerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik yang sering dipakai untuk belanja dengan ketebalan 75 mikron, mengingat tidak semua jenis plastik akan dikenakan cukai dalam upaya mengendalikan konsumsi plastik.selengkapnya

 Pengurangan Pajak Dinilai Bisa Gairahkan Investasi Hulu MigasPengurangan Pajak Dinilai Bisa Gairahkan Investasi Hulu MigasSenin 28 Jan 2019 15:22Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Pelaku industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menyambut positif rencana pemerintah memberikan keringanan pajak pada skema kontrak gross split. Jika kebijakan itu benar-benar direalisasikan, mereka menilai bisa menggairahkan iklim investasi hulu migasselengkapnya

 Peraturan teknis pajak tanah dalam pembahasanPeraturan teknis pajak tanah dalam pembahasanJumat 17 Feb 2017 09:58Ajeng Widyadibaca 660 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Moneter masih ketat, pengusaha nantikan kebijakan pajak lain tahun depanMoneter masih ketat, pengusaha nantikan kebijakan pajak lain tahun depanSenin 17 Sep 2018 10:40Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan stance yang cenderung ketat atau hawkish pada tahun depan. Meskipun pada tahun depan diyakini tekanan akan berkurang.selengkapnya

 Biji Kopi Kena Pajak 10%, Apa Dampaknya?Biji Kopi Kena Pajak 10%, Apa Dampaknya?Rabu 30 Mei 2018 13:43Ridha Anantidibaca 6878 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk ekspor biji kopi. Kebijakan tersebut menuai protes terutama dari pengusaha eksportir komoditas kopi.selengkapnya

 Spekulan Tanah Bikin Geram Menteri SofyanSpekulan Tanah Bikin Geram Menteri SofyanKamis 2 Feb 2017 15:04Ajeng Widyadibaca 896 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria&Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil geregetan dengan maraknya spekulan tanah. Keberadaan mereka bikin rakyat sulit mendapat tanah.selengkapnya

 Pajak Rumah Akan Dihapus, Saham BSD dan Summarecon MengilapPajak Rumah Akan Dihapus, Saham BSD dan Summarecon MengilapKamis 25 Okt 2018 15:40Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menghapus Pajak Penghasilan (PPh) 22 dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian rumah diperkirakan mengerek saham-saham emiten berbasis properti pada pekan ini.selengkapnya

 Semangat Gotong Royong Bisa Mengikis KemiskinanSemangat Gotong Royong Bisa Mengikis KemiskinanSelasa 18 Okt 2016 13:23Ajeng Widyadibaca 807 kaliSemua Kategori

Semangat gotong royong mampu mengentaskan kemiskinan. Salah satu wujud gotong royong adalah membayar pajak dengan benar. Hanya dengan penerimaan pajak yang cukup dan belanja yang tepat sasaran, angka kemiskinan bisa dipangkas. Rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio Indonesia yang baru 11% merupakan bukti bahwa semangat gotong royong bangsa ini belum cukup kuat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :