Transaksi tunai akan dibatasi Rp 100 jutaKamis 19 Apr 2018 09:46Ridha Anantidibaca 1558 kaliSemua KategoriPemerintah akan membatasi transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) yang tengah dituntaskan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maksimal transaksi yang diperbolehkan menggunakan uang tunai adalah sebesar Rp 100 juta.selengkapnya
Dirjen Pajak: Yang Tutup Kartu Kredit Hindari PajakSabtu 21 Mei 2016 15:20Administratordibaca 1144 kaliSemua KategoriKenaikan jumlah nasabah yang menutup kartu kreditnya saat ini, setelah Kementerian keuangan mengeluarkan kebijakan untuk mengintip secara langsung data transaksi kartu nasabah, terus menjadi perhatian publik. Tak hanya meresahkan masyarakat, kebijakan tersebut juga telah memengaruhi kinerja bisnis salah satu perbankan swasta. Karena, ada penurunan transaksi kartu kredit para nasabahnya.selengkapnya
KATA MEREKA: Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakSenin 30 Mei 2016 10:29Administratordibaca 1051 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan pada tanggal 23 Maret lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Keuangan mewajibkan 23 entitas penyedia kartu kredit, untuk melaporkan setiap dataselengkapnya
Pajak Mulai Intip Data Nasabah Lembaga Keuangan Dalam NegeriRabu 5 Sep 2018 11:08Ridha Anantidibaca 962 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai mengintip data nasabah Indonesia dan warga negara asing (WNA) jasa keuangan dalam negeri yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).selengkapnya
Diintip Pajak, Gesekan Kartu Kredit SusutSelasa 31 Mei 2016 16:51Administratordibaca 841 kaliSemua KategoriMulai hari ini (31/5), perbankan wajib melaporkan data transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan data dilakukan saban bulan. Setidaknya ada 13 data yang minimal harus dilaporkan. Antara lain, nomor rekening kartu kredit, nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemilik kartu, rincian transaksi dan pagu kredit.selengkapnya
Ada Tax Amnesty, Ditjen Pajak Tunda Intip Kartu KreditSenin 4 Jul 2016 20:32Administratordibaca 701 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memutuskan menunda untuk mengintip data transaksi kartu kredit nasabah perbankan. Ini menyusul pemberlakuan pengampunan pajak mulai hari ini.selengkapnya
Cuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip PajakSenin 19 Feb 2018 14:13Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mengintip data para pengguna kartu kredit. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya
Amnesti Pajak Jadi PenggerakRabu 5 Okt 2016 11:08Admindibaca 739 kaliSemua KategoriTransaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kembali menembus nilai Rp300 triliun pada September 2016. Kendati demikian, transaksi broker pada bulan lalu terkoreksi 13,69% dibandingkan capaian Agustus 2016 yang mencapai Rp366,26 triliun.selengkapnya
Niat Dirjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit DipertanyakanRabu 14 Feb 2018 09:53Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua KategoriKeinginan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melihat transaksi kartu kredit dipertanyakan sejumlah pihak.selengkapnya
Selain RI, Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening di 88 Negara LainSelasa 4 Sep 2018 11:20Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mulai bisa mengintip data keuangan para wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan usaha. Hal ini seiring program pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) yang sudah berlaku per 1 September 2018.selengkapnya
Beleid pajak bayangi bisnis kartu kreditRabu 25 Apr 2018 10:33Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua KategoriNasabah kartu kredit yang memiliki transaksi besar siap-siap saja datanya diintip petugas pajak. Mulai bulan ini, transaksi kartu kredit dalam jumlah besar akan diawasi dan dicatat.selengkapnya
Transaksi Kartu Kredit yang Bisa Diintip Pajak Harus Dibatasi!Kamis 8 Feb 2018 13:50Ridha Anantidibaca 1248 kaliSemua KategoriPengamat Ekonomi sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah harus segera menetapkan batasan nilai transaksi pada kartu kredit yang nantinya bisa dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya
Dirjen Pajak Minta Warga Tak Takut Belanja Pakai Kartu KreditSabtu 11 Jun 2016 10:42Administratordibaca 1347 kaliSemua KategoriKewajiban perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menuai kontroversi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi berusaha menenangkan nasabah agar tidak takut berbelanja menggunakan kartu kredit karena alasan pajak.selengkapnya
Tak Sosialisasi, Ditjen Pajak Dikritik Intip Kartu KreditRabu 25 Mei 2016 15:23Administratordibaca 602 kaliSemua KategoriPaling lambat 31 Mei 2016, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data nasabah yang bersumber dari tagihan (billing statement) baik secara elektronik (online) maupun langsung. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya
Transaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKIKamis 7 Des 2017 13:28Ridha Anantidibaca 1350 kaliSemua KategoriBank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.selengkapnya
Tingkatkan basis data pajak, Ditjen Pajak akan mengintip kegiatan di medsosJumat 31 Ags 2018 15:22Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua KategoriDalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan pantau kegiatan para wajib pajak melalui media sosial.selengkapnya
Transaksi Online Diusulkan Kena PajakRabu 27 Mar 2019 15:01Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua KategoriKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo ingin transaksi-transaksi online yang terjadi di Indonesia dikenai pajak demi menambah penerimaan negara.selengkapnya
Pengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatRabu 8 Jul 2020 13:49Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua KategoriPemerintah berupaya meningkatkan keakurasian data perpajakan dengan implementasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System (TPA Modul RAS).selengkapnya
Diintai Pajak, Penutupan Kartu Kredit MeningkatRabu 1 Jun 2016 12:38Administratordibaca 1051 kaliSemua KategoriKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengungkapkan para pelaku perbankan (bankers) melaporkan dampak buruk dari kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) yang akan mengintip data kartu kredit. Salah satunya, jumlah penutupan kartu kredit meningkat. Muliaman mengatakan, selain itu ada penurunan volume pemakaian dan plafon kartu kredit. Sehingga, kebijakan tersebutselengkapnya
Pengamat: Transaksi e-commerce harus kena pajakRabu 27 Des 2017 09:20Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua KategoriPengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center Darussalam menegaskan transaksi e-commerce harus kena pajak. Sebagaimana berlaku pada transaksi konvensional.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
