Trump Tolak Pajak Netflix, Sri Mulyani Belum Bisa CollectTrump Tolak Pajak Netflix, Sri Mulyani Belum Bisa CollectRabu 22 Jul 2020 16:06Ridha Anantidibaca 293 kaliSemua Kategori

Pajak Netflix belum bisa ditarik. Pasalnya, Amerika Serikat (AS) belum sepakat dengan Indonesia atas pajak digital ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak tingkatkan layanan elektronik dengan menggandeng bank BUMNDitjen Pajak tingkatkan layanan elektronik dengan menggandeng bank BUMNKamis 19 Apr 2018 09:58Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bersama tiga bank BUMN yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri untuk mengembangkan berbagai jenis layanan elektronik di antaranya e-Billingselengkapnya

 Otimalisasi Penerimaan, Menkeu Resmikan Secondment DJBC-DJPOtimalisasi Penerimaan, Menkeu Resmikan Secondment DJBC-DJPJumat 13 Jul 2018 10:31Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan kick off program secondment antara Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai pada Selasa (10/7) di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan.selengkapnya

 KPK Usul LHKPN Diitegrasikan dengan SPT, Menkeu Sri Mulyani SetujuKPK Usul LHKPN Diitegrasikan dengan SPT, Menkeu Sri Mulyani SetujuSenin 4 Mar 2019 14:44Ridha Anantidibaca 1006 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memberi sinyal mendukung usulan agar pelapor kekayaan pejabat negara disatukan dengan SPT.selengkapnya

 Peran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersPeran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersKamis 12 Mei 2016 17:52Administratordibaca 1050 kaliSemua Kategori

Pada Selasa lalu (10/5), konsorsium wartawan investigasi atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) akhirnya membuka bank data Dokumen Panama atau lebih dikenal The Panama Papers ke publik. Isinya memuat daftar 214 ribu perusahaan cangkang di luar negeri (offshore) yang didirikan di 21 negara suaka pajak (tax haven). Selain itu, informasi lebih dari 100 ribu entitas offshoreselengkapnya

 Lima langkah cara pemda DKI genjot penerimaan pajakLima langkah cara pemda DKI genjot penerimaan pajakSenin 3 Des 2018 15:10Ridha Anantidibaca 803 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan pihaknya menerapkan lima langkah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. "Selama ini kita sudah lakukan lima langkah itu," kata Kepala BPRD DKI Faisal dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, jumat (30/11).selengkapnya

 Mudahnya Sistem MPN G2Mudahnya Sistem MPN G2Rabu 17 Feb 2016 09:16Administratordibaca 2639 kaliSemua Kategori

Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 10 Februari 2014, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan MPN G2 ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.selengkapnya

 Di Banyuwangi Bayar Pajak Bisa Lewat HPDi Banyuwangi Bayar Pajak Bisa Lewat HPRabu 6 Des 2017 14:23Ridha Anantidibaca 876 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan pembayaran pajak melalui aplikasi e-PAD (Pendapatan Asli Daerah), di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Kamis (2/11/2017) lalu.selengkapnya

 Pembahasan Pajak Netflix cs di G20 Macet, Trump Masih Tak SetujuPembahasan Pajak Netflix cs di G20 Macet, Trump Masih Tak SetujuSelasa 21 Jul 2020 13:58Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Pembahasan pajak digital dalam pertemuan G20 menemui kendala. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada beberapa aturan yang tidak disetujui oleh Amerika Serikat (AS). Dia menyebutkan pada Juli 2020 sebenarnya sudah bisa ada kesepakatan terkait pajak digital, seperti Netflix, Spotify, hingga Google.selengkapnya

 Bea Cukai Ubah Ketentuan Impor Barang Kiriman Lewat e-CommerceBea Cukai Ubah Ketentuan Impor Barang Kiriman Lewat e-CommerceSelasa 18 Sep 2018 10:07Ridha Anantidibaca 840 kaliSemua Kategori

Demi lindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, pemerintah melalui Bea Cukai mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 100 menjadi USD 75 per orang per hari.selengkapnya

 Pertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakPertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakKamis 13 Sep 2018 10:18Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal memperkuat basis informasi big data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Layanan Pajak Online 2016 Tembus Rp1,3 TriliunLayanan Pajak Online 2016 Tembus Rp1,3 TriliunJumat 6 Jan 2017 10:56Ajeng Widyadibaca 886 kaliSemua Kategori

Penerapan aplikasi pajak online yakni OnlinePajak sepanjang 2016 mencapai Rp1,3 triliun. Diperoleh dari 200 ribuan pengguna aktif, termasuk perusahaan besar.selengkapnya

 Pajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPSPajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPSSenin 18 Des 2017 10:35Ridha Anantidibaca 716 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumpulkan data transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) mulai Januari 2017. Data itu dikumpulkan agar memudahkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan bagi sektor e-commerce, termasuk kebijakan perpajakannya.selengkapnya

 DKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineDKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineSenin 4 Feb 2019 15:00Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Ibu Kota. Terbaru dengan penguatan jaringan pelayanan dan investasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.selengkapnya

 Pemerintah Janji Berikan Insentif Bagi Investor Kilang MinyakPemerintah Janji Berikan Insentif Bagi Investor Kilang MinyakSelasa 9 Feb 2016 13:12Administratordibaca 1258 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membangun kilang minyak di kawasan Bontang, Kalimantan Timur. Kilang ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2022 dengan total biaya mencapai USD15 miliar. Namun, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menggunakan APBN dalam pembangunan kilang minyak. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pembiayaan proyek ini akan diserahkan kepada investorselengkapnya

 Bea Cukai Tanjung Emas Dukung Deklarasi Pencanangan WBK-WBBMBea Cukai Tanjung Emas Dukung Deklarasi Pencanangan WBK-WBBMKamis 1 Ags 2019 14:46Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Tanjung Emas mewujudkan komitmen bersama atas pelayanan yang bebas dari korupsi dengan mendukung penuh deklarasi pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Terminal Keberangkatan Penumpang Tanjung Emas pada Jumat 26 Juli 2019 lalu.selengkapnya

 Bertemu Menkeu, Bankir Cemaskan Risiko Banjir Dana Tax AmnestyBertemu Menkeu, Bankir Cemaskan Risiko Banjir Dana Tax AmnestySabtu 14 Mei 2016 11:07Administratordibaca 831 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan mempersiapkan paket instrumen untuk menampung dana repatriasi program pengampunan pajak (tax amnesty). Rencana ini disusun menanggapi kekhawatiran para bankir terhadap banjir dana repatriasi ke perbankan kalau kebijakan pengampunan pajak berlaku tahun ini.selengkapnya

 Bea Cukai Lakukan Pengawasan Ekspor Perdana Dari Pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose TerminalBea Cukai Lakukan Pengawasan Ekspor Perdana Dari Pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose TerminalSelasa 10 Sep 2019 10:42Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Kuala Tanjung bantu ekspor perdana Crude Palm Oil (CPO) oleh PT Austindo Nusantara Jaya.selengkapnya

 Insentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiInsentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiJumat 21 Jun 2019 14:01Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai, rencana pemerintah melalui insentif pajak kurang cukup mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh iklim global yang masih kurang baik akibat perang dagang. Selain itu, negara lain, terutama Vietnam, jauh lebih menarik bagi investor.selengkapnya

 YLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraYLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraSelasa 9 Jul 2019 11:11Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi rencana Kementerian Keuangan mengenakan cukai plastik pada pelaku usaha sebesar Rp 200 per lembar atau Rp 30 ribu per kilogram. Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan jika melihat dampak negatif yang ditimbulkannya, menurutnya plastik pantas dikenai cukai.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :