Regulasi Baru Pajak Minerba, Pemanis Baru bagi Investasi Tambang IUPKRegulasi Baru Pajak Minerba, Pemanis Baru bagi Investasi Tambang IUPKJumat 10 Ags 2018 10:39Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hasil perubahan dari Kontrak Karya (KK) kini mendapatkan angin segar berupa jaminan dan kepastian soal kewajiban keuangan kepada negara.selengkapnya

 BKPM: Investor ingin ada kepastian insentif pajak di depanBKPM: Investor ingin ada kepastian insentif pajak di depanKamis 1 Feb 2018 11:49Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Sejak direvisi pada 2015 lalu, insentif pajak, baik tax allowance dan tax holiday kian sepi peminat.selengkapnya

 Minta Pajak Ringan, Darmin Nilai Freeport Hanya Butuh KepastianMinta Pajak Ringan, Darmin Nilai Freeport Hanya Butuh KepastianKamis 16 Feb 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 613 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, PT Freeport Indonesia sejatinya hanya butuh kepastian terhadap investasi jangka panjang. Hal ini menanggapi permintaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu agar diberikan keringanan soal pajak, jika status kontraknya berubah dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).selengkapnya

 Pengusaha Batu Bara Butuh Kepastian PajakPengusaha Batu Bara Butuh Kepastian PajakKamis 13 Okt 2016 14:28Admindibaca 945 kaliSemua Kategori

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendesak pemerintah memberikan kepastian aturan perpajakan terhadap pengusaha batubara.selengkapnya

 Kepastian Hukum untuk Pengusaha Diharapkan Tak Cuma Omong KosongKepastian Hukum untuk Pengusaha Diharapkan Tak Cuma Omong KosongSenin 19 Sep 2016 21:43Administratordibaca 1046 kaliSemua Kategori

Salah satu orang terkaya di Indonesia, Murdaya Poo, kembali menambah daftar wajib pajak besar yang ikut dalam program tax amnesty. Murdaya pun berjanji mengajak dan mengampanyekan program tax amnesty ke pengusaha-pengusaha terutama dari etnis Tionghoa.selengkapnya

 Pemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalPemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalJumat 9 Sep 2016 15:37Administratordibaca 604 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah untuk menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu. Sebab, keberadaan perusahaan digital perlu diberikan kepastian hukum, sekaligus kepastian bagi penerimaan negara.selengkapnya

 Ini Ganjalan Pengusaha di Program Tax AmnestyIni Ganjalan Pengusaha di Program Tax AmnestyJumat 29 Jul 2016 13:17Administratordibaca 893 kaliSemua Kategori

Pemerintah sangat berharap program pengampunan pajak (Tax Amnesty/TA) bisa sukses. Di mana, wajib pajak berkocek tebal mengalirkan dananya ke Indonesia (repatriasi).selengkapnya

 Jangan Sampai Dana Repatriasi seperti `Ingus`Jangan Sampai Dana Repatriasi seperti `Ingus`Ahad 24 Jul 2016 12:08Administratordibaca 1039 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meninggalkan catatan kecil untuk pemerintah soal kepastian hukum bagi para pengusaha yang berniat berinvestasi di Indonesia menggunakan dana repatriasi hasil tax amnesty. Apindo sendiri mendukung penuh jalannya kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty.selengkapnya

 `Mengejar` Wajib Pajak Kelas Kakap Ikut Tax Amnesty`Mengejar` Wajib Pajak Kelas Kakap Ikut Tax AmnestyKamis 8 Sep 2016 17:19Administratordibaca 1092 kaliSemua Kategori

Jumat sore, 2 September 2016, ada pemandangan tak biasa di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Di mana seorang pengusaha nasional James Riady, pemilik group Lippo, menyatakan akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Aturan Kredit Pajak Luar Negeri Direvisi, Ini RinciannyaAturan Kredit Pajak Luar Negeri Direvisi, Ini RinciannyaKamis 10 Jan 2019 13:14Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri. Tujuannya untuk memudahkan dan memberikan kepastian kepada wajib pajak. Selain itu, mendorong wajib pajak untuk mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

 Pemerintah Revisi Aturan Kredit Pajak Luar NegeriPemerintah Revisi Aturan Kredit Pajak Luar NegeriKamis 10 Jan 2019 10:40Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

Pemerintah merevisi aturan kredit pajak luar negeri untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian serta mendorong Wajib Pajak (WP) mengklaim manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).selengkapnya

 Pemerintah konsisten jalankan `roadmap` cukai rokokPemerintah konsisten jalankan `roadmap` cukai rokokRabu 16 Mei 2018 10:19Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menegaskan akan konsisten menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau hingga 2021.selengkapnya

 Kepastian tax holiday kini hanya dalam lima hariKepastian tax holiday kini hanya dalam lima hariSelasa 3 Apr 2018 12:58Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Hari ini, pemerintah mengumumkan sejumlah insentif fiskal terutama perpajakan dan kepabeanan. Salah satunya tata cara pengajuan tax holiday.selengkapnya

 Dolar AS Melemah, Investor Menunggu Kepastian Reformasi PajakDolar AS Melemah, Investor Menunggu Kepastian Reformasi PajakJumat 10 Nov 2017 09:07Ajeng Widyadibaca 448 kaliSemua Kategori

Kementerian Perdagangan akan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid yang menjadi perasa pada vape atau rokok elektrik. Pemberian cukai ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol terhadap izin impor likuid dari luar negeri.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Kejagung Pastikan Singapura Tak MenggangguAMNESTI PAJAK: Kejagung Pastikan Singapura Tak MenggangguSabtu 8 Okt 2016 08:37Administratordibaca 497 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta klarifikasi Singapura terkait kabar upaya penggagalan penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Upaya klarifikasi itu dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Kejagung dengan Jaksa Agung Singapura V.K Rajah.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Sederhanakan Pelaporan PajakPemerintah Diminta Sederhanakan Pelaporan PajakSelasa 6 Sep 2016 20:06Administratordibaca 510 kaliSemua Kategori

Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan proses pelaporan pajak, jika ingin program amnesti pajak berhasil.selengkapnya

 Calon Peserta TA Masih Galau, Setorannya CekakCalon Peserta TA Masih Galau, Setorannya CekakSabtu 27 Ags 2016 16:23Administratordibaca 820 kaliSemua Kategori

Penerimaan negara dari program pengampunan pajak alias tax amnesty (TA), masih minim. Ternyata, masih banyak wajib pajak yang pikir-pikir dulu. Saat dihubungi INILAHCOM, Jakarta, Jumat (26/8/2016), Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo membeberkan, setidaknya ada beberapa hal yang membuat wajib pajak urung menjadi peserta program TA ini.selengkapnya

 TERPOPULER: Pengusaha Emas Minta Kepastian soal Tax AmnestyTERPOPULER: Pengusaha Emas Minta Kepastian soal Tax AmnestyJumat 19 Ags 2016 13:56Administratordibaca 1528 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha di bidang perhiasan emas di Jawa Barat mengaku resah dengan program amnesti pajak yang saat ini tengah digulirkan pemerintah. Sebagian besar dari kalangan pedagang meminta kepastian dan sosialisasi khusus terkait teknis penghitungan pajak yang berkenaan dengan aset berupa emas atau logam mulia.selengkapnya

 Dirayu Singapura, Kadin Tetap Bawa Pulang Dana ke IndonesiaDirayu Singapura, Kadin Tetap Bawa Pulang Dana ke IndonesiaJumat 22 Jul 2016 07:53Administratordibaca 1333 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan tetap akan membawa pulang dananya ke Tanah Air dari Singapura. Hal ini terkait kabar sejumlah bank di Negeri Singa itu yang mengajak warga Indonesia hanya mendeklarasikan asetnya tanpa ikut repatriasi. Imbalannya, mereka membayar selisih uang tebusan yang harus dibayarkan wajib pajak.selengkapnya

 BI: Dampak Tax Amnesty Langsung Terasa di Kuartal III 2016BI: Dampak Tax Amnesty Langsung Terasa di Kuartal III 2016Sabtu 16 Jul 2016 08:12Administratordibaca 2000 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2016 bakal terdongkrak dengan adanya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sedangkan pada kuartal II 2016 kemarin pertumbuhan ekonomi terhambat karena inevstor menunggu kepastian dari pemberlakukan tax amnesty.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :