Spanyol siapkan pajak baru untuk jerat Google dan FacebookSpanyol siapkan pajak baru untuk jerat Google dan FacebookSenin 21 Jan 2019 09:29Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Pemerintah Spanyol menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur pemberlakukan pajak sebesar 3% dari total pendapatan perusahaan internet dan teknologi raksasa, seperti Amazon, Google, Facebook dan Uber.selengkapnya

 Jokowi: Aturan Pajak Bangun Kepercayaan MasyarakatJokowi: Aturan Pajak Bangun Kepercayaan MasyarakatJumat 14 Okt 2016 15:06Ajeng Widyadibaca 690 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah bertujuan membangun kepercayaan masyarakat melalui sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan seperti amnesti pajak maupun perbaikan dalam undang-undang yang mengatur PPh dan PPN.selengkapnya

 Spekulasi Pajak Sempat Buat Konsumen Tunda Beli MobilSpekulasi Pajak Sempat Buat Konsumen Tunda Beli MobilJumat 23 Okt 2020 12:13Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Bulan lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) lewat Kementerian Perindustrian sempat melayangkan usulan soal relaksasi pajak mobil baru. Pekan ini, usulan yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan tersebut resmi ditolak.selengkapnya

 Terkait syarat potongan PPh, Asosiasi Pertekstilan IndonesiaI ingin insentif lebihTerkait syarat potongan PPh, Asosiasi Pertekstilan IndonesiaI ingin insentif lebihSenin 29 Jan 2018 14:05Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian resmi menerbitkan Peraturan Menteri 1/2018 tentang kriteria fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal bagi industri tertentu dan daerah tertentu.selengkapnya

 Empat Faktor yang Buat Pemodal Belum Ikut Tax AmnestyEmpat Faktor yang Buat Pemodal Belum Ikut Tax AmnestyRabu 27 Jul 2016 12:01Administratordibaca 1144 kaliSemua Kategori

Ekonom BCA David Sumual menilai kelambatan wajib pajak mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty adalah soal teknis. Dirinya pun menjabarkan beberapa persoalan teknis seperti gugatan tax amnesty di Mahkamah Konstitusi, kejelasan jaminan data tax amnesty, dan instrumen jangka panjang tax amnesty.selengkapnya

 RUU KUP, jalan intensifikasi pajak terbukaRUU KUP, jalan intensifikasi pajak terbukaSenin 11 Des 2017 09:36Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Fraksi-fraksi dalam Komisi XI DPR RI tengah melakukan pembahasan soal revisi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, masing-masing fraksi tengah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).selengkapnya

 PMK tax holiday perlu direvisi agar lebih menarikPMK tax holiday perlu direvisi agar lebih menarikRabu 11 Apr 2018 10:04Ridha Anantidibaca 1121 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday). Aturan ini sudah berlaku terhitung tanggal 4 April 2018.selengkapnya

 PMK baru tax holiday sudah terbit, ini isinyaPMK baru tax holiday sudah terbit, ini isinyaSenin 9 Apr 2018 09:29Ridha Anantidibaca 962 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday).selengkapnya

 Restitusi bisa dipercepat dengan tiga langkah, ini detilnyaRestitusi bisa dipercepat dengan tiga langkah, ini detilnyaSelasa 3 Apr 2018 13:47Ridha Anantidibaca 1193 kaliSemua Kategori

Hari ini, pemerintah mengumumkan sejumlah insentif fiskal terutama perpajakan dan kepabeanan, salah satunya percepatan proses restitusi pajak.selengkapnya

 Ketua KY Ungkapkan Hakim Pajak LangkaKetua KY Ungkapkan Hakim Pajak LangkaRabu 7 Mar 2018 10:05Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan kesulitan mencari hakim pajak dalam proses seleksi hakim agung. Mereka terbentur oleh undang-undang (UU) yang mengatur soal kekuasaan kehakiman.selengkapnya

 Aturan pajak e-commerce parsial atau keseluruhan?Aturan pajak e-commerce parsial atau keseluruhan?Rabu 10 Jan 2018 09:50Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Menkeu Semringah Hari Pertama Tax Amnesty Banyak Bayar TebusanMenkeu Semringah Hari Pertama Tax Amnesty Banyak Bayar TebusanRabu 20 Jul 2016 06:41Administratordibaca 715 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro semringah lantaran animo masyarakat pada hari pertama pemberlakuan UU Pengampuna Pajak (Tax Amensty). Banyak masyarakat yang membayar uang tebusan membuatnya optimistis bahwa tax amnesty ini akan berjalan dengan baik.selengkapnya

 Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenKarpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenRabu 22 Jan 2020 10:29Ridha Anantidibaca 1167 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan sudah rampung dan segera dibahas di DPR.selengkapnya

 Ini Kata Dirjen Pajak Penyederhanaan BUT di PP 80Ini Kata Dirjen Pajak Penyederhanaan BUT di PP 80Rabu 11 Des 2019 09:48Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini sudah mengatur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau dikenal sebagai e-commerce melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019. Dengan adanya omnibus law, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan ada beberapa dimensi yang bisa dilihat terkait penyederhanaan Badan Usaha Tetap (BUT) saat omnibus law berlaku.selengkapnya

 Nominal Denda Facebook dkk Akan Diatur di PNBP KemenkominfoNominal Denda Facebook dkk Akan Diatur di PNBP KemenkominfoSenin 18 Nov 2019 09:25Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengatur nominal denda kepada platform media sosial dalam Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo.selengkapnya

 Kena Pajak 3%, Cicilan LCGC Naik Tak Sampai Rp 100 Ribu/BulanKena Pajak 3%, Cicilan LCGC Naik Tak Sampai Rp 100 Ribu/BulanSelasa 29 Okt 2019 09:23Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 ini juga mengatur PPnBM baru untuk kelompok kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (Low Cost Green Car atau LCGC).selengkapnya

 Penyederhanaan cukai bisa dongkrak penerimaanPenyederhanaan cukai bisa dongkrak penerimaanSenin 18 Des 2017 10:41Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau dinilai akan meningkatkan penerimaan negara. Selain penerimaan negara yang meningkat, penyederhanaan ini juga berdampak positif pada persaingan industri yang lebih adil.selengkapnya

 Industri wajib bayar iuran lingkunganIndustri wajib bayar iuran lingkunganSenin 13 Nov 2017 12:12Ajeng Widyadibaca 1827 kaliSemua Kategori

Di satu sisi, pemerintah selalu berdendang, ingin mempermudah iklim investasi di negeri ini dengan menggunting pungli. Tapi di sisi lain, ada pungutan baru ke pengusaha.selengkapnya

 Januari 2018, BPS mulai sisir data e-commerceJanuari 2018, BPS mulai sisir data e-commerceSenin 18 Des 2017 10:32Ridha Anantidibaca 1184 kaliSemua Kategori

Ketiadaan data soal transaksi online kerap menyulitkan pemerintah susun kebijakan ekonomi digital. Padahal di sisi lain, kebutuhan regulasi soal tata kelola ekonomi digital sangat dibutuhkan saat ini.selengkapnya

 Belum Ketok Palu, Rencana Aturan OTT Masih Bahas Soal PajakBelum Ketok Palu, Rencana Aturan OTT Masih Bahas Soal PajakSelasa 14 Jun 2016 13:17Administratordibaca 857 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan, bahwa pihaknya belum mengetok palu aturan bagi para pemain Over The Top (OTT) asing seperti Facebook, Google, dan lainnya. Padahal, masa uji publik telah diperpanjang dan usai pada bulan lalu. Belum rampungnya aturan OTT asing ini, lantaran masih adanya persoalan pajak yang harus dibahas antar kementerian.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :