Dana Tebusan Hanya Rp40,Ini Respons Menkeu MulyaniDana Tebusan Hanya Rp40,Ini Respons Menkeu MulyaniSabtu 15 Okt 2016 10:12Administratordibaca 825 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengevaluasi program amnesti (pengampunan) pajak periode pertama. Ternyata, dana tebusan terendah senilai Rp 40.selengkapnya

 â€ŽSri Mulyani Janji Evaluasi Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak‎Sri Mulyani Janji Evaluasi Tunjangan Kinerja Pegawai PajakSelasa 18 Okt 2016 14:22Ajeng Widyadibaca 2250 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bakal mengevaluasi kembali aturan mengenai besaran tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan realisasi penerimaan pajak setiap tahun. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak.selengkapnya

 Shortfall pajak melebar, pemerintah perlu evaluasi target penerimaan tahun depanShortfall pajak melebar, pemerintah perlu evaluasi target penerimaan tahun depanSenin 28 Okt 2019 13:07Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi defisit anggaran akan melebar ke kisaran 2% - 2,2% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2019.selengkapnya

 PPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi KebijakanPPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi KebijakanKamis 6 Feb 2020 09:18Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku.selengkapnya

 Tak Menarik bagi Eksportir, Sri Mulyani Beri Tugas ke Dirjen Pajak soal Devisa EksporTak Menarik bagi Eksportir, Sri Mulyani Beri Tugas ke Dirjen Pajak soal Devisa EksporRabu 15 Ags 2018 11:23Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2016 mengenai insentif untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pasalnya, beleid ini tak banyak dimanfaatkan atau diketahui para eksportir.selengkapnya

 Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISelasa 25 Jul 2017 11:50Ajeng Widyadibaca 869 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

 Insentif Pajak Perlu Dievaluasi, Ini Kata CITAInsentif Pajak Perlu Dievaluasi, Ini Kata CITAKamis 23 Jul 2020 14:50Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Pemerintah diharapkan terus berbenah dan mengevaluasi kebijakan insentif pajak yang telah dijalankan sejauh ini.selengkapnya

 Kalah Saing, Aturan Insentif Pajak DievaluasiKalah Saing, Aturan Insentif Pajak DievaluasiSabtu 8 Okt 2016 09:24Administratordibaca 579 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi pemberian insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance. Pasalnya, hingga saat ini jumlah investor yang tertarik dengan dua fasilitas insentif itu masih rendah, terutama tax holidayselengkapnya

 Cegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPKCegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPKRabu 28 Ags 2019 14:14Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah kebocoran penerimaan cukai dari industri hasil tembakau (IHT) yang bernilai triliunan. KPK dinilai dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tarif cukai rokok.selengkapnya

 Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawIni Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 08:53Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

 Selusin Paket Ekonomi Bikin Jokowi Kecewa BeratSelusin Paket Ekonomi Bikin Jokowi Kecewa BeratSenin 30 Mei 2016 16:36Administratordibaca 1249 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo ternyata belum puas dengan selusin paket ekonomi yang diluncurkan sejak Sepetember 2015. Termasuk soal investasi. "Dalam rapat terbatas (ratas), Bapak Presiden Jokowi, meminta jajaranya untuk mengevaluasi paket kebijakan ekonomi 1-12. Presiden memberi arahan untuk membentuk gugus tugas Tim Pemantauan Paket Deregulasi. Yang salah satu tugasnya mengawal pelaksanaan 12 paket derselengkapnya

 Ancaman Pencabutan Potongan Bea Masuk Impor AS Tak Berdampak BesarAncaman Pencabutan Potongan Bea Masuk Impor AS Tak Berdampak BesarSelasa 10 Jul 2018 11:11Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan wacana penghapusan potongan bea masuk impor (generalized system of preferences /GSP) oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) tak berpengaruh besar terhadap perdagangan Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan GPS hanya memberi keuntungan sekitar US$ 1,8 miliar terhadap total perdagangan Indonesia dan Amerika sebesar US$ 20 miliar.selengkapnya

 Kembali Jadi Menkeu, Indef Minta Sri Mulyani Ngerem UtangKembali Jadi Menkeu, Indef Minta Sri Mulyani Ngerem UtangRabu 23 Okt 2019 15:02Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua Kategori

Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo, kembali memintanya untuk menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.selengkapnya

 Rencana Jokowi Perpanjang Libur Pajak 50 Tahun Picu KontroversiRencana Jokowi Perpanjang Libur Pajak 50 Tahun Picu KontroversiSenin 30 Jul 2018 10:23Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang membahas kemungkinan perpanjangan waktu fasilitas libur pajak atau tax holiday selama 50 tahun. Walau bisa menjadi angin segar bagi para pelaku usaha, rencanan ini memicu kontrobersi. Sejumlah ekonom menilai keringanan insentif pajak hingga selama itu belum diperlukan.selengkapnya

 Mayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar PajakMayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar PajakRabu 27 Mar 2019 14:19Ridha Anantidibaca 949 kaliSemua Kategori

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi pembayaran PPh 21 maupun pajak badan Usaha terhadap APBN masih kecil.selengkapnya

 Pakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilPakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilSelasa 2 Jan 2018 09:32Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Pelaku minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. IPA menilai aturan tersebut cukup mengakomodir beberapa masukan pelaku migas mengenai perpajakan gross split.selengkapnya

 Udeh Jangan Ngarep Lagi! Menkeu Bilang Tak Ada Pajak 0% untuk Mobil BaruUdeh Jangan Ngarep Lagi! Menkeu Bilang Tak Ada Pajak 0% untuk Mobil BaruSenin 19 Okt 2020 14:56Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyetujui rencana pembebasan pajak atas mobil baru sebesar nol persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memberikan stimulus lain untuk memulihkan industri otomotif selain melalui pembebasan pajak mobil baru.selengkapnya

 Maaf, Sri Mulyani Tak Restui Pajak Mobil 0%Maaf, Sri Mulyani Tak Restui Pajak Mobil 0%Senin 19 Okt 2020 13:56Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyetujui rencana pembebasan pajak atas mobil baru. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan stimulus lain dalam memulihkan industri otomotif selain melalui pembebasan pajak mobil baru.selengkapnya

 Aturan Tax Holiday Berpotensi DievaluasiAturan Tax Holiday Berpotensi DievaluasiRabu 11 Apr 2018 11:07Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang telah diundangkan pada 4 April 2018.selengkapnya

 Ronaldo Bayar Denda Rp 306 Miliar karena Penggelapan PajakRonaldo Bayar Denda Rp 306 Miliar karena Penggelapan PajakKamis 24 Jan 2019 10:23Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Cristiano Ronaldo didenda hampir 19 juta euro (Rp 306 miliar) penipuan pajak pada Selasa (22/1) oleh pengadilan Kota Madrid. Ia terhindar dari hukuman penjara 23 bulan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :