Dirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakSelasa 3 Mei 2016 19:08Administratordibaca 1654 kaliSemua KategoriDirektur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bukan ditujukan untuk pengemplang pajak. Sebab, menurutnya tidak ada orang yang mengemplang pajak. Menurutnya, kalaupun banyak wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan harta yang dimilikinya secara benar, hal itu mungkin dilakukan atas dasar ketidaksengajaan.selengkapnya
Dirjen Pajak: Ada 7.586 yang Tanya soal Harta di Tax AmnestySelasa 6 Sep 2016 18:37Administratordibaca 1098 kaliSemua KategoriPemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri maupun Peraturan Dirjen untuk melengkapi penjelasan mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya
Ada Tax Amnesty, DJP Tetap Periksa Pajak GoogleJumat 7 Okt 2016 11:25Administratordibaca 1358 kaliSemua KategoriProgram tax amnesty atau pengampunan pajak telah bergulir sejak Juli 2016 lalu. Untuk dapat fokus kepada program pengampunan pajak ini, pemerintah pun memutuskan untuk menunda beberapa program. Salah satunya adalah pelaporan data kartu kredit.selengkapnya
Ditjen Pajak: Tidak Ada Tax Amnesty Jilid 2, tetapi...Selasa 21 Nov 2017 08:23Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)menjelaskan bahwa mereka tidak mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua seperti yang beredar beberapa waktu lalu.selengkapnya
Wapres: Kalau Target Pajak Tidak Terpenuhi, Akan Ada Penghematan AnggaranSelasa 23 Ags 2016 09:26Administratordibaca 909 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan shortfall atau penurunan penerimaan dari pajak akan melebar hingga sekitar Rp 238,4 triliun dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp 219 triliun. Menanggapi kemungkinan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan solusinya adalah dengan kembali melakukan penghematan anggaran.selengkapnya
Dirjen Bea Cukai sebut tidak ada perubahan kebijakan post borderKamis 14 Mar 2019 14:52Ridha Anantidibaca 917 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Heru Pambudi menegaskan tidak ada perubahan dalam kebijakan post border yang sudah berjalan selama satu tahun ini.selengkapnya
OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalSenin 3 Okt 2016 11:31Administratordibaca 919 kaliSemua KategoriDewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya
Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyRabu 20 Jul 2016 06:21Administratordibaca 1842 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya
Ada 204 Kendaraan Mewah di Jakbar Nunggak Pajak Senilai Rp 7,5 MSenin 25 Feb 2019 14:34Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua KategoriSamsat Jakarta Barat mencatat ada 204 kendaran mewah menunggak pajak sejak Januari-Februari 2019. Total nilai pajak tersebut sebesar Rp 7,5 miliar.selengkapnya
Ada celah, WP tunda realisasi repatriasiKamis 12 Jan 2017 12:32Ajeng Widyadibaca 741 kaliSemua KategoriOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim, saat ini sudah ada sejumlah dana hasil repatriasi amnesti pajak yang mengalir ke sektor riil, seperti properti dan pembangunan pabrik.selengkapnya
Masih Ada Masyarakat Khawatir Petugas Sensus Ekonomi Tanyakan PajakJumat 27 Mei 2016 16:20Administratordibaca 861 kaliSemua KategoriSensus ekonomi dilakukan untuk mengetahui berapa banyak usaha yang ada di Indonesia. Kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, usai mensensus Jusuf Kalladi rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, menjelaskan bahwa semua jenis tempat usaha akan disambangi.selengkapnya
Tahun ini akan ada 70 persetujuan penghindaran pajak bergandaRabu 22 Jan 2020 09:43Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua KategoriPemerintah memastikan akan ada 70 persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty yang berlaku efektif di tahun ini.selengkapnya
Soal Pajak `Cerai` dengan Kemenkeu Sudah Ada dalam RUU KUPJumat 5 Apr 2019 14:00Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua KategoriPengamat pajak dari DDTC Darussalam menyebutkan, pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan sudah ada dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).selengkapnya
Wow! Sri Mulyani Catat Uang WNI di Luar Negeri Ada Rp 3.894 TSelasa 3 Mar 2020 15:36Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 1,6 juta rekening nasabah warga negara Indonesia (WNI) dengan nilai 246,6 miliar euro yang sudah dikantongi berkat program keterbukaan informasi atau automatic exchange of informasi (AEoI).selengkapnya
Kemkeu: Tak ada pengecualian laporan penempatan harta bagi WP UKM peserta tax amnestySenin 29 Jan 2018 13:25Ridha Anantidibaca 1993 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menegaskan bahwa tidak ada pengecualian bagi wajib pajak UKM peserta amnesti pajak dari kewajiban penyampaian laporan penempatan harta yang harus disampaikan paling lambat 31 Maret 2018.selengkapnya
Ekonom Nilai Ada Pembenahan di Kantor PajakKamis 6 Okt 2016 08:59Administratordibaca 626 kaliSemua KategoriEkonom dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Agnes Arie Mientary Christie menyatakan sudah ada pembenahan di Kantor Pajak yang berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat.selengkapnya
DJP Pastikan Tak Ada Tempat untuk Penghindaran Pajak di Luar NegeriKamis 31 Jan 2019 13:48Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah memenuhi syarat untuk pertukaran informasi data perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI). Sedikitnya, ada empat persyaratan yang diajukan dalam AEoI.selengkapnya
Belum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiJumat 4 Mei 2018 09:29Ridha Anantidibaca 714 kaliSemua KategoriSejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan soal dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif atau DINFRA, belum ada satupun manajer investasi yang berminat menerbitkan produk investasi alternatif ini. Selain minim sosialisasi, aturan pajak juga menjadi penghambat investor masuk ke instrumen yang diatur sejak Juli 2017 lalu ini.selengkapnya
TAX AMNESTY DIHAMBAT: Menkeu Jamin Tak Ada Penyelidikan WP Oleh Otoritas SingapuraAhad 18 Sep 2016 10:42Administratordibaca 653 kaliSemua KategoriPemerintah Indonesia menjamin tidak akan ada penyelidikan atas adanya dugaan transaksi mencurigakan dari otoritas berwenang di Singapura kepada Warga Negara Indonesia yang menjadi nasabah bank-bank Negeri Singa tersebut apabila mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya
Pajak Solo, Masih ada 17.000 UMKM di Solo yang Belum Melaporkan PajakSabtu 26 Mar 2016 09:43Administratordibaca 3326 kaliSemua KategoriKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini karena dari 23.000 UKMKM yang ada di Solo baru sekitar 5.000 pelaku UMKM yang melaporakan pajak final 1%.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
