Pejabat Ditjen Pajak Mengaku Dijanjikan Komisi 10 PersenPejabat Ditjen Pajak Mengaku Dijanjikan Komisi 10 PersenSenin 28 Nov 2016 13:00Ajeng Widyadibaca 921 kaliSemua Kategori

Kepala Sub-Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno mengakui dia dijanjikan mendapat komisi 10 persen dari pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Pengakuan itu diungkapkan Handang kepada pengacaranya, Krisna Murti. “Pak Handang mengatakan lima kali pertemuan dan terjadi satu hotel besar, dia diundang makan malam,”selengkapnya

 Daerah mengaku belum ada arahan soal pengalihan pajak rokok untuk BPJS KesehatanDaerah mengaku belum ada arahan soal pengalihan pajak rokok untuk BPJS KesehatanKamis 20 Sep 2018 09:54Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Meski pemerintah telah menetapkan akan menggunakan pajak rokok daerah untuk menambahl defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, rupanya belum ada koordinasi ke pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya.selengkapnya

 Pebisnis mengaku belum siap aturan wajib cantum identitas di e-fakturPebisnis mengaku belum siap aturan wajib cantum identitas di e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:21Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Mengaku Biasa Bayar Pajak Triliunan Rupiah, Airbnb Tunggu Indonesia Buat RegulasiMengaku Biasa Bayar Pajak Triliunan Rupiah, Airbnb Tunggu Indonesia Buat RegulasiKamis 7 Des 2017 08:33Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Head of Public Policy Southeast Asia Airbnb, Mich Goh, menyebut pihaknya sudah terbiasa membayar pajak di negara tempat mereka melaksanakan bisnis hingga triliunan rupiah. Namun, untuk di Indonesia, belum ada regulasi dari pemerintah sehingga Airbnb masih beroperasi tanpa membayar pajak sampai saat ini.selengkapnya

 DJP Mengaku Salah Banyak Pedagang Tak Bayar PajakDJP Mengaku Salah Banyak Pedagang Tak Bayar PajakJumat 11 Nov 2016 07:28Administratordibaca 738 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa banyaknya masyarakat yang lalai membayar pajak bukan semata menjadi kesalahan orang tersebut. Hal tersebut disampaikan saat melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty, kepada para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati.selengkapnya

 Di Hadapan Sri Mulyani, Ketua Umum Hipmi Mengaku Tak Taat Bayar PajakDi Hadapan Sri Mulyani, Ketua Umum Hipmi Mengaku Tak Taat Bayar PajakSabtu 6 Ags 2016 08:13Administratordibaca 970 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengungkap dosa tidak taat membayar pajak di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

 Sri Mulyani Mengaku Kerahkan Ahli Kejar Wajib Pajak di Luar NegeriSri Mulyani Mengaku Kerahkan Ahli Kejar Wajib Pajak di Luar NegeriSelasa 2 Ags 2016 15:12Administratordibaca 1228 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini sedang gencar mencari pemasukan dana dari luar negeri. Salah satu instrumen yang dipakai adalah program pengampunan pajak yang digelar sampai sekitar 9 bulan ke depan.selengkapnya

 StanChart Mengaku Tidak Ada Pengurangan NasabahStanChart Mengaku Tidak Ada Pengurangan NasabahJumat 17 Jun 2016 14:28Administratordibaca 719 kaliSemua Kategori

General Manager of Retail Banking Product Consumer Banking Indonesia Standard Chartered, Jacqueline Hartono mengatakan, pihaknya mendukung penuh regulasi sinkronisasi data nasabah kartu kredit yang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, Ditjen Pajak ingin melakukan sinkronisasi data untuk mengetahui apakah data belanja nasabah sesuai dengan penghasilannya.selengkapnya

 Menkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalMenkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalSelasa 24 Mei 2016 15:00Administratordibaca 2144 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui kurangnya penerimaan pajak nasional disebabkan akses informasi yang minim. Dia pun mengakui saat ini pemerintah masih kesulitan dalam mendapatkan data wajib pajak (WP) "Sistem tidak bisa apa-apa kalau tidak ada data. Kami masih kesulitan mendapatkan data. Ujung tombak pajak itu adalah data," ujar Bambang dalam acara International Conference on Tax,selengkapnya

 Pengusaha Komplain Soal Pajak, Sri Mulyani Siapkan Nomor KhususPengusaha Komplain Soal Pajak, Sri Mulyani Siapkan Nomor KhususRabu 5 Des 2018 13:27Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bakal menyiapkan nomor telephone khusus untuk menangani keluhan seputar perpajakan dari para wajib pajak (WP). Hal ini setelah mantan Direktur Bank Dunia itu mendapatkan komplain dari kalangan pengusaha yang mengaku kesulitan untuk menyampaikan keluhan soal pajak.selengkapnya

 BPS Sebut e-Commerce Ogah Kasih Data Karena Incaran PajakBPS Sebut e-Commerce Ogah Kasih Data Karena Incaran PajakKamis 13 Sep 2018 13:40Ridha Anantidibaca 412 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku masih kesulitan mengumpulkan data dari pelaku e-commerce. Hingga kini, pihaknya baru mengantongi data dari 16 perusahaan e-commerce berskala besar.selengkapnya

 Pemerintah mengakui tidak mudah mengumpulkan pajak e-commercePemerintah mengakui tidak mudah mengumpulkan pajak e-commerceSenin 14 Okt 2019 11:00Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Pajak e-commerce menjadi ladang yang sangat potensial bagi penerimaan pajak. Pertumbuhan e-commerce. Namun pemerintah mengaku kesulitan menarik kewajiban para Wajib Pajak (WP) pelaku ekonomi digital tersebut.selengkapnya

 Jelang Tax Amnesty, Menkeu Bingung Data Pajak Tak LengkapJelang Tax Amnesty, Menkeu Bingung Data Pajak Tak LengkapSabtu 18 Jun 2016 10:38Administratordibaca 951 kaliSemua Kategori

Jelang penerapan tax amnesty, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku selama ini selalu kesulitan untuk mendapatkan data perpajakan. Padahal, data ini selama ini dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak. "Tax based, kami jujur bingung karena datanya tidak lengkap dan akurat. Karena ada beberapa Undang-Undang yang menyulitkan seperti UU devisa," kata Bambang di Kantor Pusat Apindoselengkapnya

 Ada Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAda Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAhad 16 Okt 2016 15:19Administratordibaca 1790 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah berjalan hampir 4 bulan masih terdapat sedikit kendala. Kali ini datang dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uang di Swiss dan kesulitan membawa pulang dananya ke negara ini karena terganjal masalah status pencucian uang.selengkapnya

 Perpanjangan Insentif Pajak Bisa Bantu Pelaku UsahaPerpanjangan Insentif Pajak Bisa Bantu Pelaku UsahaRabu 19 Ags 2020 14:45Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Kebijakan insentif pajak yang dilanjutkan pada tahun 2021 dinilai dapat membantu kalangan dunia usaha yang saat ini sedang kesulitan cash flow. Lebih jauh, kebijakan tersebut diharapkan adil bagi semua wajib pajak yang pada akhirnya membantupemulihan ekonomi.selengkapnya

 Ketua KY Ungkapkan Hakim Pajak LangkaKetua KY Ungkapkan Hakim Pajak LangkaRabu 7 Mar 2018 10:05Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan kesulitan mencari hakim pajak dalam proses seleksi hakim agung. Mereka terbentur oleh undang-undang (UU) yang mengatur soal kekuasaan kehakiman.selengkapnya

 BKF: Pembentukan Wilayah Suaka Pajak Akan SulitBKF: Pembentukan Wilayah Suaka Pajak Akan SulitKamis 25 Ags 2016 10:12Administratordibaca 827 kaliSemua Kategori

Pembentukan wilayah suaka pajak untuk menampung perusahaan-perusahaan cangkang milik orang Indonesia sempat direncanakan pemerintah. Namun, pemerintah tampaknya masih menimbang-nimbang rencana tersebut. Pemerintah mengakui, pembentukan wilayah tersebut akan menemui kesulitan. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara anggota G20, yang notabene menolak keras penghindaran pajak dan menginginkanselengkapnya

 Sri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSenin 20 Jul 2020 14:19Ridha Anantidibaca 247 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap lebih dari 60 juta orang terdampak secara ekonomi karena pandemi virus corona. Namun, pemerintah kesulitan memberikan bantuan karena kendala data.selengkapnya

 Sri Mulyani, Robot Pekerja dan PajakSri Mulyani, Robot Pekerja dan PajakRabu 13 Feb 2019 14:42Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menilai perkembangan teknologi selama ini mengalami kemajuan, seperti halnya perkembangan tenaga manusia yang digantikan oleh robot. Hal ini, dapat menimbulkan kesulitan terhadap pembangunan negara.selengkapnya

 Pengusaha Curhat ke Sri Mulyani Soal Sulit Urus Restitusi PajakPengusaha Curhat ke Sri Mulyani Soal Sulit Urus Restitusi PajakRabu 5 Des 2018 11:20Ridha Anantidibaca 749 kaliSemua Kategori

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KPEI) menyelenggarakan CEO Networking 2018. Dalam acara tersebut, para pengusaha curhat bahwa mereka mengalami kesulitan dalam proses pengurusan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :