Kabar mengejutkan kembali datang dari aksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pegawai pajak yang diamankan bersama beberapa orang lainnya atas dugaan suap.selengkapnya

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendesak pemerintah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari saat ini sebesar 25 persen. Pengurangan tarif tersebut harus dilakukan pemerintah karena sejalan dengan upaya negara lain meningkatkan daya saing perekonomian nasional.selengkapnya

Di tengah ekonomi yang lesu, pemerintah diminta untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Apalagi pemerintah memang memiliki hak diskresi untuk menurunkan atawa menaikkan PPN. Hak ini sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah hanya akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) tanpa menurunkan batas bawah (threshold) omzet.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi.selengkapnya

Institute for Digital Law and Society (Tordillas) mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum alternatif solusi mengisi kekosongan penerapan e-commerce usai Menteri Keuangan mencabut PMK No. 210/2018.selengkapnya

Pemerintah Jokowi sedang menghadapi respons negatif dari upayanya menyukseskan program amnesti pajak atau dikenal dengan tax amnesty (TA). Respons negatif ini datang dari negara yang juga sangat dekat secara geografis dengan kita, yaitu Singapura.selengkapnya

Ekonom Universitas Gunadarma Beny Susanti mendesak pemerintah untuk tidak mengurangi anggaran pendidikan walaupun Undang-undang APBN-Perubahan tahun 2016 akan direvisi. Wanita yang akrab dipanggil Susanti itu menyatakan pemerintah harus berhati-hati jika ingin melakukan pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016 untuk sektor pendidikan dan kebudayaan agar tidak meselengkapnya

Perusahaan-perusahaan rokok kecil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mendesak pemerintah memberlakukan penaikan tarif cukai 2020 dengan proporsi seragam atau sama sehingga memenuhi formula tarif yang berkeadilan.selengkapnya

Sejumlah pelaku di industri hasil tembakau (IHT) mendesak pemerintah agar tidak menaikkan tarif cukai yang terlampau tinggi untuk 2019 mendatang. Penerapan tarif cukai yang rata-rata sebesar 10,4% untuk tahun 2018 ini saja dinilai sudah memberatkan industri hasil tembakau.selengkapnya

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DKI Jakarta mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menghapuskan pajak terhadap produksi buku. Permintaan itu muncul lantaran begitu banyaknya kewajiban pajak yang harus ditunaikan para penerbit kepada negara selama ini. Dalam sidang pleno Komisi A Musyawarah Daerah (Musda) Ikapi DKI Jakarta 2016, Rabu (18/5), para peserta bersepakat untuk meminta pemerintahselengkapnya

Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp2,04 triliun untuk pengadaan core tax system atau sistem inti perpajakan. Anggaran ini akan digunakan sampai proyek pengadaan tersebut bisa optimal pada 2024.selengkapnya

Sedikitnya 10.686 pendukung mendesak pemerintah tak mengampuni orang dan korporasi pengemplang pajak karena menimbulkan perlakukan yang tak adil kepada pembayar pajak lainnya. Petisi itu dibuat oleh Forum Pajak Berkeadilan (FPB), yang menyaatakan bahwa Indonesia berada dalam posisi ke-9 dari negara-negara dengan aliran uang haram tertinggi di dunia. Mereka menyebtukan Indonesia kehilangan potensiselengkapnya

Masyarakat petani tembakau yang tergabung dalam Asosisi Petani Tembakau Indonesia (APTI), mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menolak rencana pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang akan menaikkan dan melakukan simplifikasi pemungutan cukai rokok pada 2021.selengkapnya

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah Jokowi-JK menaikkan cukai rokok hingga 57 persen.selengkapnya

Pemerintah Provinsi Papua mendesak PT Freeport Indonesia membayarkan pajak kepada pemerintah daerah. Pajak itu adalah tunggakan pajak air yang digunakan perusahaan asing tersebut dari sungai Aghawagon dan Otomona, terhitung pada rentang tahun 2011 hingga pertengahan 2015.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan berikut dendanya. Tunggakan pajak tersebut setidaknya telah berlangsung dalam lima tahun terakhir.Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, total tunggakan yang harus dibayar Freeport kepada pemerintah daerah mencapai Rp 2,6 triliun.selengkapnya

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan restitusi pajak para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III. Pasalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa batu bara tidak termasuk barang kena pajak (BKP) dinilai tidak konsisten.selengkapnya

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendesak pemerintah memberikan kepastian aturan perpajakan terhadap pengusaha batubara.selengkapnya

Di bawah komando Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah belum memiliki strategi khusus untuk mengurangi risiko penerimaan pajak yang terancam meleset jauh dari target. Belum ada pula strategi khusus program pengampunan pajak untuk menarik dana repatriasi dan mencapai target uang tebusan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya