Rencana pemerintah yang ingin mematok defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di bawah angka 2% perlu didukung oleh perbaikan dari sektor penerimaan serta efisiensi belanja.selengkapnya
Kendati dibayangi risiko shortfall penerimaan pajak, namun pemerintah tetap optimis kinerja anggaran sampai akhir tahun sesuai ekspektasi. Defisit anggaran dipercaya akan berada dikisaran 2,67% atau 2,7%.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan akan kembali mengkaji opsi pemangkasan anggaran untuk menekan defisit anggaran akhir tahun. Pos-pos yang menjadi sasaran adalah belanja kementerian dan lembaga, serta transfer dana ke daerah. “Kami akan efisiensi baik belanja K/L, dan coba seperti konversi dana alokasi umum,†kata Mardiasmo di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu, 3selengkapnya
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan berharap upaya pemerintah untuk menutup defisit keuangan dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) serta pemanfaatan dana pajak rokok segera dilakukan sebelum tahun depan. Perkiraan defisit BPJS Kesehatan pada 2018 mencapai Rp 10,98 triliun. Angka ini diperoleh setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pemselengkapnya
Dana pajak rokok resmi bisa digunakan untuk menalangi defisit penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam hal ini defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.selengkapnya
Asumsi penerimaan pajak yang tak mencapai target membuat realisasi defisit diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan outlook APBN P 2017 yakni di kisaran 2,7%. Meski demikian, kinerja defisit masih relatif terkendali karena masih di bawah 3%.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak lebih dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2018.selengkapnya
Pemerintah optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 bisa ditekan hingga 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk itu, penerimaan negara bakal digenjot dengan melakukan berbagai reformasi perpajakanselengkapnya
Pemerintah yakin defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini bisa dijaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun setoran pajak masih seret di sisa dua bulan terakhir.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya memberikan stimulus dukungan terhadap perekonomian dalam negeri. Langkah ini guna menekan defisit anggaran yang diperkirakan lebih besar dari target APBN 2019.selengkapnya
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, prinsipnya tidak keberatan dengan pengunaan dana bagi hasil cukai rokok untuk menambal defisit anggaran BPJS Kesehatan. “Kalau dana cukai rokok itu digunakan untuk urusan-urusan kesehatan, itu saya kira sudah tepat,†kata dia di Bandung, Rabu, 29 November 2017.selengkapnya
BPJS Kesehatan tengah mengalami kesulitan dalam neraca keuangannya. BPJS mengalami defisit anggaran mencapai Rp 16,5 triliun.selengkapnya
Kementerian Keuangan akan meningkatkan pengawasan defisit anggaran dari dua kali dalam sebulan menjadi sepekan sekali. Upaya ini perlu dilakukan mengingat belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) diproyeksikan mekar jelang penutupan tahun ini.selengkapnya
Pemerintah mecatat defisit anggaran turun jadi Rp 55,1 triliun dibanding dengan akhir bulan Maret yang sebesar Rp 85,78 triliun. Hal itu terjadi karena penerimaan perpajakan sampai April 2018 sebesar Rp 416,9 triliun, tumbuh 11,2%.selengkapnya
Pembahasan soal defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memunculkan usulan alternatif pendanaan. Kenaikan cukai rokok ditengarai tepat untuk menjadi sumber pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),selengkapnya
Pemerintah memastikan bahwa defisit keseimbangan primer bisa ditekan dengan perbaikan baik dari aspek pertumbuhan penerimaan pajak maupun pembiayaan anggaran.selengkapnya
Pemerintah telah mendapatkan pinjaman US0 juta (sekitar Rp 5,46 triliun) dari Bank Dunia untuk membant mendanai defisit fiskal dan meningkatkan pengumpulan pajak, menurut Bank Dunia dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Rabu (1/6). Pinjaman tersebut bertujuan untuk mendukung reformasi kebijakan dan kelembagaan dalam meningkatkan pengumpulan dan belanja pendapatan, menurut Grup Bank Duniaselengkapnya
Keputusan Kementerian Dalam Negeri menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi, salah satunya Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar, akan menjadi ancaman defisit Pendapatan Asli Daerah atau PAD.selengkapnya
Pemerintah tak akan asal memotong jatah pajak rokok pemerintah daerah untuk menambal defisit jaminan kesehatan nasional atau JKN. Pasalnya, sebelum dilakukan pemotogan, pemerintah daerah dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Kesehatan harus terlebih dahulu menandatangani berita acara.selengkapnya
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak agar UU yang mengatur kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bisa segera diberlakukan. Kebijakan tax amnesty diperlukan untuk mengatasi defisit dalam APBN 2016.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya