Respons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahJumat 11 Mei 2018 11:10Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah. Dengan begitu, kasus seperti sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak perlu terulang lagi.selengkapnya

 Cukai Rokok akan Sumbang Inflasi Signifikan Tahun DepanCukai Rokok akan Sumbang Inflasi Signifikan Tahun DepanSenin 16 Sep 2019 15:28Ridha Anantidibaca 941 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, rencana kenaikan tarif cukai rokok yang diterapkan pemerintah pada Januari 2020 akan berdampak signifikan pada inflasi tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah harus mewaspadai realisasi inflasi yang ditargetkan berada di kisaran 3,1 persen.selengkapnya

 Fasilitas bebas pajak bisa rangsang investasi migasFasilitas bebas pajak bisa rangsang investasi migasJumat 6 Apr 2018 10:24Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Indonesian Petroleum Association (IPA) berharap, investasi hulu migas bisa meningkat di tahun 2018 ini. Salah satu perangsangnya adalah pemberian insentif bebas pajak alias tax holiday. Apalagi, jika hulu migas masuk dalam 17 sektor industri yan bisa mendapatkan fasilitas itu.selengkapnya

 Dorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakDorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakKamis 5 Apr 2018 16:06Ridha Anantidibaca 956 kaliSemua Kategori

Guna mempercepat arus investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), pemerintah dinilai perlu menyiapkan insentif pajak bagi investor. Dalam hal ini, pemerintah diminta tidak berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan, namun berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para penanam modal di sektor hulu migas.selengkapnya

 Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus JelasSenin 11 Jan 2016 15:55Administratordibaca 2833 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (5) Sasaran Kebijakan Amnesti Pajak Harus Jelas Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sasaran kebijakan amnesti pajak harus jelas, siapa yang berhak mendapatkan dan harus dalam kondisi seperti apa.selengkapnya

 INSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikINSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikKamis 15 Mar 2018 13:30Ridha Anantidibaca 887 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan bersama seluruh elemen.selengkapnya

 Dirjen Pajak Akui Bertemu Dengan Petinggi GoogleDirjen Pajak Akui Bertemu Dengan Petinggi GoogleKamis 27 Okt 2016 15:18Administratordibaca 697 kaliSemua Kategori

Kabar petinggi Google mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta dibenarkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi. Ken mengaku para eksekutif senior Google telah menemui dirinya.selengkapnya

 Misbakhun: Penjelasan Sri Mulyani Tentang Pengampunan Pajak Ideal dan KredibelMisbakhun: Penjelasan Sri Mulyani Tentang Pengampunan Pajak Ideal dan KredibelRabu 28 Sep 2016 11:45Administratordibaca 837 kaliSemua Kategori

Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tentang pengampunan pajak sangat bermanfaat bagi seluruh kader Golkar. Baik itu kader dari kalangan eksekutif maupun legislatif.selengkapnya

 OJK Sebut Bank Punya Kapasitas Tampung Dana Tax AmnestyOJK Sebut Bank Punya Kapasitas Tampung Dana Tax AmnestySenin 2 Mei 2016 18:28Administratordibaca 862 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai industri perbankan mempunyai kapasitas yang besar untuk menampung dana repatriasi apabila kebijakan pengampunan pajak atau RUU tax amnesty disahkan menjadi undang-undang. Ketua Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon menjelaskan, dana repatriasi yang masuk ke instrumen keuangan bank nantinya dapat menambah daya saing industri perbankan.selengkapnya

 Sejumlah Tugas Berat untuk Dirjen Pajak Baru, Robert PakpahanSejumlah Tugas Berat untuk Dirjen Pajak Baru, Robert PakpahanSenin 4 Des 2017 09:24Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi penunjukkan Robert Pakpahan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru. Dia berharap, Robert bisa membawa pembaharuan dalam sistem perpajakan di Indonesia serta asas keadilan bagi para wajib pajak.selengkapnya

 Sanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatSanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatJumat 23 Feb 2018 15:49Ridha Anantidibaca 906 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.selengkapnya

 Indef: Tinjau Kembali Kebijakan Tarif Cukai Hasil TembakauIndef: Tinjau Kembali Kebijakan Tarif Cukai Hasil TembakauKamis 5 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tata cara tarif cukai hasil tembakau yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017.selengkapnya

 Komisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak DilaporkanKomisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak DilaporkanRabu 10 Feb 2016 11:20Administratordibaca 3776 kaliSemua Kategori

Komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuk sponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain.selengkapnya

 Per Juli Baru Capai 44 Persen, Extra Effort Pajak Mendesak DilakukanPer Juli Baru Capai 44 Persen, Extra Effort Pajak Mendesak DilakukanSenin 26 Ags 2019 11:24Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa dengan kondisi penerimaan yang masih jauh dari ekspektasi, upaya ekstra luar biasa memang cukup mendesak untuk dilakukan.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Melambat, Target APBN Diperkirakan Tak TercapaiPenerimaan Pajak Melambat, Target APBN Diperkirakan Tak TercapaiSenin 24 Jun 2019 14:04Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperkirakan penerimaan pajak 2019 hanya mencapai Rp 1.403,5 triliun. Jumlah ini sekitar 88,9% dari target APBN.Perlambatan penerimaan pajak sudah terlihat awal tahun. Pada April lalu pertumbuhan penerimaannya hanya sekitar 1%. Lalu, pada bulan selanjutnya, Kementerian Keuangan mencatat angkanya naik tipis jadi 2,4selengkapnya

 Pengamat: Pelaporan SPT Diprediksi Naik Tahun IniPengamat: Pelaporan SPT Diprediksi Naik Tahun IniSenin 25 Feb 2019 09:37Ridha Anantidibaca 268 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memprediksi kenaikan target pelaporan SPT dibandingkan tahun lalu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terbilang realistis. Ia pun memprediksi hal serupa, meski belum bisa menyebutkan persentase peningkatan pelaporan.selengkapnya

 Jangan terburu-buru buka data kartu kredit demi pajakJangan terburu-buru buka data kartu kredit demi pajakSelasa 6 Feb 2018 09:14Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan tidak dilakukan terburu-buru karena langkah ini membutuhkan persiapan matang dan mesti mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini.selengkapnya

 Regulasi Baru Pajak Minerba, Pemanis Baru bagi Investasi Tambang IUPKRegulasi Baru Pajak Minerba, Pemanis Baru bagi Investasi Tambang IUPKJumat 10 Ags 2018 10:39Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hasil perubahan dari Kontrak Karya (KK) kini mendapatkan angin segar berupa jaminan dan kepastian soal kewajiban keuangan kepada negara.selengkapnya

 Kejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasKejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasRabu 11 Des 2019 14:01Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo membeberkan beberapa cara agar pemerintah dapat mengejar target penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang jelas.selengkapnya

 Pajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiPajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiJumat 29 Nov 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1123 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, rencana pemerintah untuk memasukkan isu pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari omnibus law harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, dampaknya berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah daerah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :