Cegah Identitas Ganda, Kemenkeu Gandeng Kemendagri Perkuat Data PajakCegah Identitas Ganda, Kemenkeu Gandeng Kemendagri Perkuat Data PajakSelasa 6 Nov 2018 11:39Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menerima hak akses dan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas dan layanan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Bakal Punya Sistem Baru, Biaya Pengadaan Rp 3,1 TriliunDitjen Pajak Bakal Punya Sistem Baru, Biaya Pengadaan Rp 3,1 TriliunJumat 18 Mei 2018 13:53Ridha Anantidibaca 883 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersiap untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan. Pembaharuan dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang andal untuk mengolah data perpajakan secara akurat. Proses pengadaan sistem bakal berlangsung selama tujuh tahun dengan biaya mencapai Rp 3,1 triliun.selengkapnya

 TERPOPULER: Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus Win-Win SolutionTERPOPULER: Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus Win-Win SolutionJumat 10 Feb 2017 10:52Ajeng Widyadibaca 654 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Pengurus The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tanah menganggur, maka pemerintah lebih dulu harus mengajak lintas institusi pemerintah untuk duduk bersama menggodoknya. Langkah ini bertujuan untuk mendapat rumusan yang tepat dalam menerapkan pajak progresif.selengkapnya

 Jokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJumat 9 Sep 2016 13:29Administratordibaca 710 kaliSemua Kategori

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak Jadi Momentum Revolusi Perpajakan IndonesiaRUU Pengampunan Pajak Jadi Momentum Revolusi Perpajakan IndonesiaJumat 27 Mei 2016 20:30Administratordibaca 908 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan bahwa RUU Pengampunan Pajak yang kini sedang dibahas Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi perpajakan di Indonesia. Selain itu menurutnya, dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan.selengkapnya

 DPR Minta Tax Amnesty Sasar Revolusi PerpajakanDPR Minta Tax Amnesty Sasar Revolusi PerpajakanJumat 27 Mei 2016 16:09Administratordibaca 1004 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang kini sedang menjadi pembahasan Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi sistem perpajakan. "Dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan," kata Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

 Diskon Pajak Besar-besaran Harus Mampu Tingkatkan InovasiDiskon Pajak Besar-besaran Harus Mampu Tingkatkan InovasiSelasa 16 Jul 2019 14:50Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Kidung Asmara mengharapkan kebijakan potongan pajak super atau super tax deduction mampu memperbanyak aktivitas riset, sehingga dapat meningkatkan inovasi di Tanah Air.selengkapnya

 Dukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataDukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataRabu 24 Apr 2019 10:57Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Bea Cukai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Selasa (23/4). Sinergi kedua instansi ini merupakan salah satu upaya peningkatan pengawasan dan keamanan, optimalisasi penerimaan pada e-commerce dan perusahaan jasa titipan, sertaselengkapnya

 Gubsu Serahkan SPT Tahunan Via e-FilingGubsu Serahkan SPT Tahunan Via e-FilingSelasa 27 Feb 2018 13:50Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, menyampaikan SPT Tahunan di ruang kerjanya pada Senin (26/2/2018) sore, SPT disampaikan melalui e-Filing dengan proses yang mudah, cepat dan akurat. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT dikirimkan melalui email dan disampaikan secara simbolis oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Sandra Buana, tempat Gubernur terdaftar.selengkapnya

 Sri Mulyani: Menentukan Angka Pajak Bukan Pakai NujumSri Mulyani: Menentukan Angka Pajak Bukan Pakai NujumSelasa 8 Nov 2016 09:26Ajeng Widyadibaca 525 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan ingin melihat perhitungan extra effort atau usaha ekstra untuk mencari penerimaan pajak berdasarkan data yang akurat. Menurutnya, data tersebut harus melalui perhitungan data tax amnesty dengan data dari ekonomi makro, regional, serta sektoral.selengkapnya

 Muncul lagi, Pajak minta laporan transaksi kartu kredit dari bankMuncul lagi, Pajak minta laporan transaksi kartu kredit dari bankJumat 2 Feb 2018 14:42Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228/PMK.03/2017 kembali meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.selengkapnya

 Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiJumat 10 Feb 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 1184 kaliSemua Kategori

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

 Sri Mulyani Janjikan Reformasi di Sektor Pajak untuk Dorong Pertumbuhan EkonomiSri Mulyani Janjikan Reformasi di Sektor Pajak untuk Dorong Pertumbuhan EkonomiRabu 26 Okt 2016 13:02Administratordibaca 1021 kaliSemua Kategori

‎Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai reformasi perpajakan menjadi suatu hal yang harus segera dilakukan, agar mendapatkan data akurat terkait penerimaan negara dari sektor pajak.selengkapnya

 Pengamat: Perlu Buat Jenis Pajak Baru agar Google Tak MangkirPengamat: Perlu Buat Jenis Pajak Baru agar Google Tak MangkirRabu 12 Okt 2016 14:18Admindibaca 460 kaliSemua Kategori

Beberapa waktu lalu, Google diduga mengemplang pajak di Indonesia. Bahkan, raksasa mesin pencari itu sempat menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir dari menyetor pajak di Indonesia.selengkapnya

 Cara Mengurus Lebih dan Kurang Bayar Pajak usai Isi SPTCara Mengurus Lebih dan Kurang Bayar Pajak usai Isi SPTSenin 8 Apr 2019 14:13Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Masa pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sudah berakhir akhir Maret lalu. Mengisi SPT pun kini sudah bisa dalam hitungan menit.selengkapnya

 Amnesti Pajak bukan Sekadar Pencapaian Uang TebusanAmnesti Pajak bukan Sekadar Pencapaian Uang TebusanSenin 3 Okt 2016 13:28Administratordibaca 944 kaliSemua Kategori

Kesibukan dan keramaian luar biasa terjadi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang berlokasi di salah satu pusat bisnis Jakarta, pada Jumat (30/9).selengkapnya

 Kenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahKenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahRabu 30 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.selengkapnya

 Menkeu: Penguatan Basis Data Bermanfaat Mulai 2017Menkeu: Penguatan Basis Data Bermanfaat Mulai 2017Senin 3 Okt 2016 12:35Administratordibaca 706 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penguatan basis data sebagai hasil dari program amnesti pajak akan mulai bermanfaat untuk menggali potensi penerimaan pajak pada 2017.selengkapnya

 Pengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai DiterapkanPengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai DiterapkanSenin 16 Sep 2019 15:08Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Setelah menunggu beberapa lama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM).selengkapnya

 Terapkan Pengawasan Berbasis Risiko, WP Tak Patuh Bakal DitindakTerapkan Pengawasan Berbasis Risiko, WP Tak Patuh Bakal DitindakSenin 16 Sep 2019 14:30Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM)selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :