Komite Haji India Minta Jamaah tak Dipungut Pajak BandaraKomite Haji India Minta Jamaah tak Dipungut Pajak BandaraKamis 25 Jan 2018 10:31Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Komite Haji India (HCol) meminta pemerintah pusat tidak memungut pajak bandara pada jamaah haji 2018. Alasannya, pajak akan menjadi beban karena subsidi haji sudah dihapuskan.selengkapnya

 iPhone Selanjutnya Bakal Diproduksi di IndiaiPhone Selanjutnya Bakal Diproduksi di IndiaSenin 6 Feb 2017 13:32Ajeng Widyadibaca 681 kaliSemua Kategori

Apple bakal mulai membuat iPhone di India dalam tiga sampai empat bulan ke depan. Pemerintah negara bagian Karnataka telah menyambut proposal dari Apple untuk memulai operasi manufaktur awal di negara bagian itu.selengkapnya

 Kemkominfo Dorong Google Berlakukan Kesetaraan PajakKemkominfo Dorong Google Berlakukan Kesetaraan PajakSabtu 17 Sep 2016 17:07Administratordibaca 587 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Google membayar pajak di Indonesia dan memberlakukan kesetaraan pajak dengan sejumlah negara lain di mana perusahaan tersebut membuat badan usaha tetap.selengkapnya

 Ditjen Pajak cabut pasal sanksi RUU Bea MeteraiDitjen Pajak cabut pasal sanksi RUU Bea MeteraiJumat 6 Sep 2019 10:40Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai tentang tarif bea meterai yang baru masih dalam perencanaan. Yang teranyar Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencabut pasal saksi.selengkapnya

 Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Kamis 4 Apr 2019 09:50Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membatalkan berlakunya aturan pajak bagi e-commerce. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 itu tadinya akan efektif berlaku mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Senin 1 Apr 2019 15:51Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau "e-commerce".selengkapnya

 Simplifikasi regulasi, Ditjen Pajak cabut puluhan peraturanSimplifikasi regulasi, Ditjen Pajak cabut puluhan peraturanKamis 3 Jan 2019 14:54Ridha Anantidibaca 688 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak baru saja mencabut dan tidak lagi memberlakukan 35 peraturan dan keputusan Dirjen Pajak.selengkapnya

 Komnas Pengendalian Tembakau tuntut cabut penundaan kenaikan cukaiKomnas Pengendalian Tembakau tuntut cabut penundaan kenaikan cukaiRabu 7 Nov 2018 10:49Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menuntut kebijakan penundaan kenaikan cukai tembakau dicabut.selengkapnya

 Badan Usaha Pengguna Produk Lokal Berpeluang Dapat Insentif PajakBadan Usaha Pengguna Produk Lokal Berpeluang Dapat Insentif PajakJumat 21 Sep 2018 11:13Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif bagi badan usaha yang menggunakan produk dalam negeri. Ini untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal.selengkapnya

 Ditjen Pajak Minta Pensiunan Cabut NPWPDitjen Pajak Minta Pensiunan Cabut NPWPRabu 14 Mar 2018 14:22Ridha Anantidibaca 3641 kaliSemua Kategori

Kantor Pajak mengimbau pensiunan segera mengajukan pencabutan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ke KPP Pratama terkait agar surat pemberitahuan (SPT) Tahunan WP tersebut tidak lagi keluar.selengkapnya

 Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakJokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayar PajakSelasa 6 Des 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 748 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi tax amensty kepada para pengusaha se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jokowi ingin kesadaran pengusaha dalam mengungkap harta kekayaan meningkat.selengkapnya

 Meski Didemo Buruh, Pemerintah tak Akan Cabut UU Tax AmnestyMeski Didemo Buruh, Pemerintah tak Akan Cabut UU Tax AmnestyJumat 30 Sep 2016 12:42Administratordibaca 767 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menghargai aspirasi dari para buruh yang disampaikan dalam bentuk unjuk rasa, terkait undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, ia memastikan tidak akan ada perubahan terkait pelaksanaan program tax amnesty.selengkapnya

 Wajib Pajak Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena DendaWajib Pajak Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena DendaKamis 22 Sep 2016 11:00Administratordibaca 1526 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Wajib Pajak (WP) yang sudah terlanjur mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menarik permohonannya. Dengan keputusan tersebut, pemerintah menjamin akan mengembalikan uang tebusan tanpa pengenaan denda kepada WP.selengkapnya

 Prancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPOPrancis Cabut Pasal Pajak Progresif CPORabu 22 Jun 2016 15:19Administratordibaca 1330 kaliSemua Kategori

Pemerintah Prancis dikabarkan telah menghapus poin pajak progresif terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam RUU Keanekaragaman Hayati. Para pelaku usaha di sektor kelapa sawit meyakini bukan perkara mudah bagi pemerintah dan parlemen Prancis untuk menerapkan instrumen kebijakan bersifat restriktif terhadap CPO.selengkapnya

 BKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakBKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakRabu 30 Mar 2016 06:38Administratordibaca 3253 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Pajak e-commerce tuai pro-kontra, Menkeu: Isu pajak memang selalu sensitifPajak e-commerce tuai pro-kontra, Menkeu: Isu pajak memang selalu sensitifRabu 16 Jan 2019 10:17Ridha Anantidibaca 2126 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Beleid yang efektif berlaku per 1 April mendatang ini telah cukup lama diwacanakan, namun justru menuai kontroversi saat telah resmi diterbitkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara soal ini.selengkapnya

 Rencana Jokowi Perpanjang Libur Pajak 50 Tahun Picu KontroversiRencana Jokowi Perpanjang Libur Pajak 50 Tahun Picu KontroversiSenin 30 Jul 2018 10:23Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang membahas kemungkinan perpanjangan waktu fasilitas libur pajak atau tax holiday selama 50 tahun. Walau bisa menjadi angin segar bagi para pelaku usaha, rencanan ini memicu kontrobersi. Sejumlah ekonom menilai keringanan insentif pajak hingga selama itu belum diperlukan.selengkapnya

 Publik Banyak Belum Melek Kebijakan Tax AmnestyPublik Banyak Belum Melek Kebijakan Tax AmnestySenin 15 Ags 2016 09:26Administratordibaca 831 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang mengundang kontroversi tak juga menarik minat masyarakat untuk mengetahuinya. Berdasar survei Indikator Politik Indonesia terhadap 1220 responden di berbagai kota di Indonesia pada 1-9 Agustus lalu, tercatat 84 responden mengaku tidak tahu tax amnesty, dan hanya 16 persen yang tahu.selengkapnya

 Sindiran Dirjen Pajak untuk Penggugat UU Tax AmnestySindiran Dirjen Pajak untuk Penggugat UU Tax AmnestySelasa 12 Jul 2016 12:37Administratordibaca 994 kaliSemua Kategori

Lahirnya Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) menimbulkan kontroversi. Pengesahan produk hukum ini justru digugat dua organisasi yang akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Dirjen Pajak Minta Warga Tak Takut Belanja Pakai Kartu KreditDirjen Pajak Minta Warga Tak Takut Belanja Pakai Kartu KreditSabtu 11 Jun 2016 10:42Administratordibaca 1362 kaliSemua Kategori

Kewajiban perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menuai kontroversi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi berusaha menenangkan nasabah agar tidak takut berbelanja menggunakan kartu kredit karena alasan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :