Korupsi Pajak, Istana: Tidak Akan Ganggu Tax AmnestyKorupsi Pajak, Istana: Tidak Akan Ganggu Tax AmnestySelasa 22 Nov 2016 13:48Ajeng Widyadibaca 998 kaliSemua Kategori

Istana Kepresidenan memastikan aksi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan mengganggu pelaksanaan program ampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 IMF Prediksi Inflasi Tinggi, Bos BI Malah GirangIMF Prediksi Inflasi Tinggi, Bos BI Malah GirangSenin 6 Feb 2017 09:37Ajeng Widyadibaca 425 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyambut baik penilaian Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) bahwa inflasi pada 2017 bakal tinggi hingga 5,1%.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Dinilai tidak Pantas Terima PengampunanPengemplang Pajak Dinilai tidak Pantas Terima PengampunanRabu 31 Ags 2016 18:05Administratordibaca 624 kaliSemua Kategori

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan, konglomerat pengemplang pajak serta wajib pajak yang menyembunyikan dananya di luar negeri seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat, bukan malah mendapatkan pengampunan.selengkapnya

 KPK: Indonesia Terlambat Memiliki UU Pengampunan PajakKPK: Indonesia Terlambat Memiliki UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 10:48Administratordibaca 1475 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung adanya UU Pengampunan Pajak. Malah bagi KPK, UU Pengampunan Pajak yang sedang digodok tersebut terlambat. Karena negara lain bahkan sudah memiliki sejak puluhan tahun lalu. Demikian disampaikan Komisioner KPK, Saut Situmorang, dalam rapat gabungan bersama Komisi XI DPR RI dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung dan PPATK untuk membahas UU Tax Amnesti di Senselengkapnya

 Pemerintah Ingin Tim Penyelesaian Panama PapersPemerintah Ingin Tim Penyelesaian Panama PapersKamis 21 Apr 2016 17:49Administratordibaca 1001 kaliSemua Kategori

Pendalaman data nama-nama orang Indonesia dalam dokumen Panama atau Panama Papers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih berlanjut. Kabarnya, pemerintah malah mau membentuk tim yang bertugas untuk mendalami data tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengakui adanya pembahasan kerja samaselengkapnya

 Sri Mulyani Perpanjang Pajak Pelat Mobil Dinas, Kok Cuma 1 Tahun?Sri Mulyani Perpanjang Pajak Pelat Mobil Dinas, Kok Cuma 1 Tahun?Rabu 8 Ags 2018 14:30Ridha Anantidibaca 1636 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar pajak pelat mobil dinasnya yang telah melewati batas masa berlaku atau bisa dibilang kadaluarsa.selengkapnya

 Ekonomi Digital Sumber Kebocoran Pajak, Kok Aturannya Dicabut?Ekonomi Digital Sumber Kebocoran Pajak, Kok Aturannya Dicabut?Jumat 5 Apr 2019 11:39Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Perkembangan teknologi komunikasi dan kehadiran internet melahirkan lini ekonomi baru yang dikenal sebagai digital ekonomi. Kondisi ini menyimpan risiko tersendiri, yakni terjadinya kebocoran penerimaan negara.selengkapnya

 PPN Dituding Jadi Penyebab Tingginya Harga Avtur, Ini Kata Menko Darmin NasutionPPN Dituding Jadi Penyebab Tingginya Harga Avtur, Ini Kata Menko Darmin NasutionKamis 14 Feb 2019 11:07Ridha Anantidibaca 579 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution turut memberikan komentar terkait polemik tingginya harga avtur di Indonesia yang disinyalir disebabkan adanya pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada setiap transaksi avtur di dalam negeri.selengkapnya

 Jokowi Siapkan Insentif Pajak untuk Industri Otomotif, dari `Tax Holiday` hingga `Super Deductive Tax`Jokowi Siapkan Insentif Pajak untuk Industri Otomotif, dari `Tax Holiday` hingga `Super Deductive Tax`Jumat 3 Ags 2018 11:38Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah mendukung penuh industri otomotif di Indonesia.selengkapnya

 Darmin: Pajak Avtur di Eropa Jauh Lebih TinggiDarmin: Pajak Avtur di Eropa Jauh Lebih TinggiKamis 14 Feb 2019 11:12Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Mahalnya harga avtur di Indonesia menjadi polemik. Pasalnya harga avtur di Indonesia disebut lebih mahal dibandingkan internasional. Itu disebabkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada setiap transaksi avtur di dalam negeri.selengkapnya

 Perwakilan Ojol Ngadu soal Tarif hingga Pajak ke Ketua MPRPerwakilan Ojol Ngadu soal Tarif hingga Pajak ke Ketua MPRJumat 26 Okt 2018 12:15Ridha Anantidibaca 770 kaliSemua Kategori

Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima aduan dari Masyarakat Ojek Online Indonesia (MOSI). Para pengemudi ojek online (ojol) ini mengadu ke Zul terkait penetapan tarif hingga pemungutan pajak.selengkapnya

 Bayar Pajak Pakai Calo, Reza Rahardian Disadarkan Sri MulyaniBayar Pajak Pakai Calo, Reza Rahardian Disadarkan Sri MulyaniSenin 14 Mei 2018 11:29Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Aktor Reza Rahadian curhat seputar pengalaman dirinya memakai jasa calo dalam urusan membayar pajak, namun ternyata Ia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Awalnya, Reza mengaku kebingungan soal pembayaran pajak sehingga mempercayakan hal tersebut kepada orang lain untuk mengurusnya.selengkapnya

 Penerimaan PPN Naik, Tapi Konsumsi Masyarakat Turun, Kok Bisa?Penerimaan PPN Naik, Tapi Konsumsi Masyarakat Turun, Kok Bisa?Kamis 8 Feb 2018 08:56Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Tergerusnya konsumsi rumah tangga yang mencapai titik terendah dalam waktu 5 tahun terakhir justru terjadi saat penerimaan pajak khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tumbuh cukup siginfikan.selengkapnya

 Pegawai Kemenkeu Diminta Manfaatkan Pengampunan Pajak, Kok Bisa?Pegawai Kemenkeu Diminta Manfaatkan Pengampunan Pajak, Kok Bisa?Sabtu 13 Ags 2016 09:43Administratordibaca 876 kaliSemua Kategori

Seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali pegawai Kementerian Keuangan diminta untuk memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Kurang Patuh Bayar Pajak, Kok Minta Keringanan & Tax Amnesty LagiKurang Patuh Bayar Pajak, Kok Minta Keringanan & Tax Amnesty LagiSenin 5 Ags 2019 14:21Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Tuntutan untuk memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) korporasi dari 25 persen menjadi 20 persen hingga tax amnesty jilid kedua bertolak belakang dengan kepatuhan formal wajib pajak (WP) korporasi yang masih rendah.selengkapnya

 Gaikindo Harap Pajak Sedan Bisa Setara Pajak MPVGaikindo Harap Pajak Sedan Bisa Setara Pajak MPVSenin 28 Jan 2019 09:53Ridha Anantidibaca 579 kaliSemua Kategori

Pemerintah RI melalui Kementerian Perindustrian mengusulkan harmonisasi tarif pajak kendaraan untuk sedan dan kendaraan listrik.selengkapnya

 Walah, 19 Desa Belum Setor Pajak Dana Desa. Kok Bisa?Walah, 19 Desa Belum Setor Pajak Dana Desa. Kok Bisa?Selasa 4 Sep 2018 15:12Ridha Anantidibaca 833 kaliSemua Kategori

Sebanyak 19 Desa di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah belum menyetorkan pajak Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama pada 2018 ini.selengkapnya

 Laporan Pajak (SPT) Sandiaga Uno Kurang Bayar, Kok Bisa?Laporan Pajak (SPT) Sandiaga Uno Kurang Bayar, Kok Bisa?Selasa 27 Mar 2018 09:53Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahun pajak 2017 yang tercatat kurang bayar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 4, Jakarta, Senin (26/3/2018).selengkapnya

 Pajak Bumi dan Bangunan Meroket, Warga KagetPajak Bumi dan Bangunan Meroket, Warga KagetSelasa 20 Mar 2018 10:31Ridha Anantidibaca 2166 kaliSemua Kategori

Nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Boyolali meroket mulai 2018 ini. Warga mengaku terkejut dan terbebani atas meroketnya PBB tersebut.selengkapnya

 Menyoal Sahihnya Data Tunggakan Pajak Mobil Mewah yang Diumumkan AniesMenyoal Sahihnya Data Tunggakan Pajak Mobil Mewah yang Diumumkan AniesSenin 29 Jan 2018 09:55Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan "memaksa" para pemilik mobil mewah untuk taat bayar pajak dengan cara mengumumkan data tunggapan pajak di hadapan media.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :