Wahai Wajib Pajak, Ketahui Aturan Terbaru IniWahai Wajib Pajak, Ketahui Aturan Terbaru IniSenin 27 Nov 2017 10:57Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK 118/2016 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 soal Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Menkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahMenkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahAhad 14 Feb 2016 21:56Administratordibaca 1973 kaliSemua Kategori

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kini tidak akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa terhindar sanksi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan dana aloaksi umum (DAU). Sebab, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 17/PMK.07/2016 tentang pencabutan PMK nomor 11/PMK.07/2010.selengkapnya

 Begini Aturan Baru MAP untuk Sengketa PajakBegini Aturan Baru MAP untuk Sengketa PajakRabu 8 Mei 2019 09:16Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan PMK No.49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atau MAP.selengkapnya

 Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Pemerintah Turunkan Bea MasukPerdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Pemerintah Turunkan Bea MasukRabu 8 Jul 2020 14:21Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok melalui Peraturan Presiden nomor 34 Tahun 2020.selengkapnya

 Pertahankan Devisa Ekspor, Pemerintah Tambah Keringanan PajakPertahankan Devisa Ekspor, Pemerintah Tambah Keringanan PajakRabu 6 Feb 2019 09:39Ridha Anantidibaca 714 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Aturan tersebut merupakan revisi dari PMK Nomor 26/PMK.010/2016. Lewat revisi tersebut, Kemenkeu memberlakukan insentif pajak bagi pengusaha yang memperpanjang penempatan devisa hasilselengkapnya

 PMK tax holiday perlu direvisi agar lebih menarikPMK tax holiday perlu direvisi agar lebih menarikRabu 11 Apr 2018 10:04Ridha Anantidibaca 1125 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday). Aturan ini sudah berlaku terhitung tanggal 4 April 2018.selengkapnya

 Instrumen Fiskal Pengamanan Tekstil Sudah Mulai BerlakuInstrumen Fiskal Pengamanan Tekstil Sudah Mulai BerlakuSenin 11 Nov 2019 09:51Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam tiga peraturan menteri sekaligus.selengkapnya

 Menanti Efek dari Pembebasan Pajak Rumah di Bawah Rp30 MiliarMenanti Efek dari Pembebasan Pajak Rumah di Bawah Rp30 MiliarKamis 27 Jun 2019 14:27Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Harga rumah di bawah Rp30 miliar kini bebas pajak. Hal tersebut usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.010/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.selengkapnya

 Daftar Tax Amnesty, Wajib Pajak Harus Tunggu 10 HariDaftar Tax Amnesty, Wajib Pajak Harus Tunggu 10 HariJumat 22 Jul 2016 15:32Administratordibaca 1032 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan turunan dalam program pengampunan pajak. Aturan turunan ini diterbitkan melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.selengkapnya

 Sah! Mulai 1 Januari 2020 tarif cukai tembakau naik rata-rata 21,55%Sah! Mulai 1 Januari 2020 tarif cukai tembakau naik rata-rata 21,55%Rabu 23 Okt 2019 11:09Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya mengesahkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang baru akan berlaku 1 Januari 2020 mendatang. Sikap tegas pemerintah ini merupakan langkah negara untuk menekan konsumsi rokok sekaligus menggenjot penerimaan.selengkapnya

 Aturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPAturan Pajak e-Commerce Terbit, Pedagang Online Wajib Punya NPWPKamis 17 Jan 2019 11:26Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja merilis aturan perpajakan untuk e-Commerce. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).selengkapnya

 Penyederhanaan cukai diapresiasiPenyederhanaan cukai diapresiasiKamis 11 Jan 2018 09:09Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/PMK.010/2017 yang mengatur mengenai penyederhanaan sistem struktur cukai dinilai sudah tepat dan sangat dihargai.selengkapnya

 Sri Mulyani bebaskan bea masuk dan pajak impor keperluan penanganan pandemi coronaSri Mulyani bebaskan bea masuk dan pajak impor keperluan penanganan pandemi coronaSenin 20 Apr 2020 11:06Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ketentuan ini ditetapkan per 17 April 2020.selengkapnya

 Wajib Miliki NPWP, Google Cs Kini Sulit Berkelit dari PajakWajib Miliki NPWP, Google Cs Kini Sulit Berkelit dari PajakSelasa 9 Apr 2019 11:23Ridha Anantidibaca 676 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru kepastian pajak terhadap over the top (OTT) asing yang beroperasi di Indonesia terhitung mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Kemkeu atur tata cara penagihan dan pemeriksaan pajak daerahKemkeu atur tata cara penagihan dan pemeriksaan pajak daerahRabu 16 Jan 2019 10:13Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018 tersebut mengatur tata cara pemerintah daerah melaksanakan penagihan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.selengkapnya

 Sri Mulyani Terbitkan Diskon Pajak Vokasi 200%, Ini RinciannyaSri Mulyani Terbitkan Diskon Pajak Vokasi 200%, Ini RinciannyaSelasa 17 Sep 2019 13:42Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan tersebut atau Super Deduction Vokasi.selengkapnya

 Tahun Depan, Harga Jual Vape NaikTahun Depan, Harga Jual Vape NaikKamis 21 Nov 2019 09:03Ridha Anantidibaca 640 kaliSemua Kategori

Kenaikan harga jual eceran (HJE) hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) berupa essence tembakau (vape) akan diterapkan tahun depan.selengkapnya

 Berikut Barang Mewah yang Dapat Potongan PPnBM 1 PersenBerikut Barang Mewah yang Dapat Potongan PPnBM 1 PersenRabu 26 Jun 2019 15:04Ridha Anantidibaca 1389 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menerbitkan payung hukum turunnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM untuk sektor properti dengan harga di atas Rp30 miliar. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/20197 yang ditetapkan pada 19 Juni 2019.selengkapnya

 Pengamat pajak: PMK No. 150/2018 masih bisa tarik investasi baruPengamat pajak: PMK No. 150/2018 masih bisa tarik investasi baruKamis 13 Des 2018 10:05Ridha Anantidibaca 999 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada 27 November 2018.selengkapnya

 Pemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakPemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakSabtu 24 Sep 2016 07:41Administratordibaca 739 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan tak akan memperpanjang periode pertama kebijakan pengampunan pajak. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, pemerintah hanya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak besar yang hendak mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :