Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru, Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakilnya Dian Ediana Rae.selengkapnya

Institusi penampung dana repatriasi atau gateaway memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitasnya kepada pemerintah secara periodik. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebut hal itu diatur dalam kontrak yang telah ditandatangani.selengkapnya

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terus mendorong kepatuhan para politisi baik yang duduk sebagai wakil rakyat maupun yang duduk di eksekutif terkait dengan pelaporan pajak.selengkapnya

Menjelang berakhirnya periode pengampunan pajak atau tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa di periode ketiga ini memang mengancam para Wajib Pajak (WP)selengkapnya

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso memberi sejumlah masukan soal rencana pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang masih digodok di DPR. Agus menilai ada sejumlah persoalan yang musti diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya jangan sampai kebijakan pengampunan pajak itu dipersepsikan sebagai upaya pencucian uang.selengkapnya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Rabu malam, 27 Juli 2016, melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hadir pula di sana perwakilan Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah bank.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) yang terkait dengan tugas Kementerian Keuangan.selengkapnya

Batas waktu implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) memang masih setahun lalu. Namun Indonesia masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) persyaratan yang harus dipenuhi agar lolos mengikuti AEoI.selengkapnya

Ini ultimatum bagi para pengemplang pajak yang menyimpan dananya di luar negeri. Pemerintah mengklaim sudah memiliki data komplet ribuan nama Warga Negara Indonesia yang menyimpan dananya di negara-negara surga pajak (tax heaven) serta akan menelusuri transaksi keuangannya. Kementerian Keuangan mengklaim telah memiliki data 6.000 orang WNI yang memiliki rekening di British Virgin Island.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kegeramannya atas masih maraknya pengemplangan pajak. Selama delapan bulan ini, Kementerian Polhukam telah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan menemukan adanya beberapa oknum yang belum membayar pajak dengan nilai mencapai ribuan triliun rupiah.selengkapnya

Mulai tanggal 4 Juni 2018, Ditjen Bea Cukai akan menerapkan pembatasan jumlah maksimal membawa valuta asing (valas) dari dalam maupun luar negeri. Aturan ini berkaitan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No 20/2/2018.selengkapnya

Konglomerasi dan Perusahaan Multinasional menjadi sektor paling rawan penggelapan pajak sebagai akibat dari praktik transfer pricing hingga tax avoidance.selengkapnya

Pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki kartu kredit agar tidak perlu takut data pribadinya diperiksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, mereka seharusnya bersyukur karena data mereka aman dipegang oleh negara.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas (Task Force) Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak pada 4 Oktober 2016 lalu.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung pencegahan pencucian uang yang masih terjadi di Indonesia.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pengampunan pajak seletal libur Lebaran.selengkapnya

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

Pendalaman data nama-nama orang Indonesia dalam dokumen Panama atau Panama Papers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih berlanjut. Kabarnya, pemerintah malah mau membentuk tim yang bertugas untuk mendalami data tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengakui adanya pembahasan kerja samaselengkapnya

Implementasi Perpres Nomor 13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme dinilai bisa menambah ‘garang’ pemerintah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya