Jika tak ada halangan, tak lama lagi posisi Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak bakal berakhir.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak telah menunda pemberlakuan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

Kantor Pusat Bursa Efek Indonesia (BEI) di Gedung BEI, Jakarta, terpilih menjadi tempat tertentu yang dapat digunakan oleh para wajib pajak sebagai tempat penyampaian surat pernyataan harta dalam rangka pengampunan pajak (amnesti pajak). Kantor BEI merupakan satu dari empat tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak akan memasuki masa pensiun pada akhir Oktober. Mencuat nama Suryo Utomo yang merupakan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sebagai calon terkuat untuk menduduki kursi Dirjen Pajak.selengkapnya

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengapresiasi tumbuhnya realisasi penerimaan pajak di awal 2018 yakni periode Januari hingga Februari. Pertumbuhan realisasi pajak bahkan tumbuh dua angka alias double digits.selengkapnya

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai Robert Pakpahan sebagai figur yang tepat mengisi jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Robert dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan Dirjen Pajak sebelumnya, Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun.selengkapnya

Kejelasan posisi definitif Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sampai saat ini masih abu-abu. Pasca mundurnya Sigit Priadi Pramudito pada awal Desember 2015 lalu, posisi dirjen ditempati Ken Dwijugiasteadi yang didaulat sebagai Pelaksana Tugas (plt) Dirjen Pajak sementara.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kandidat Direktur Jenderal Pajak untuk menggantikan Ken Dwijugiasteadi mulai dibahas Rabu (29/11) siang.selengkapnya

Bea Cukai Pekanbaru menerbitkan keputusan fasilitas Kawasan Berikat (KB) Mandiri kepada PT Anugrah Kertas Utama (AKU) dengan nomor surat S-106/WBC.03/KPP.MP.01/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Kawasan Berikat Mandiri, di Aula Lancang Kuning. Ini sekaligus menjadi Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri yang pertama di Sumatera.selengkapnya

Ekonom World Bank Indonesia Frederico Gil Sander menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2019 merupakan catatan negatif yang terjadi tahun ini.selengkapnya

Pemerintah membatalkan kenaikan cukai hasil tembakau tahun depan dan memperkirakan, perolehan cukai akan sama dengan tahun ini. Pertimbangannya yaitu terkait iklim investasi, tenaga kerja, dan dunia usaha. Tapi di sisi industri, keputusan ini membawa kelegaan. Khususnya PT Gudang Garam Tbk (GGRM).selengkapnya

Pemerintah membatalkan kenaikan cukai hasil tembakau tahun depan dan memperkirakan, perolehan cukai akan sama dengan tahun ini. Tapi di sisi industri, keputusan ini membawa kelegaan.selengkapnya

Bulan madu singkat. Baru saja industri alat berat merasakan manisnya bisnis lantaran kenaikan harga komoditas, eh muncul kabar buruk. Kabar tersebut adalah sepucuk surat keputusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017.selengkapnya

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak ‎seluruh permohonan uji materi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty‎) diapresiasi Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pasalnya, keputusan MK itu dianggap memiliki makna strategis bagi kelangsungan tax amnesty.‎selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat memberikan kepastian dan menghilangkan keraguan bagi Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluar keputusan (Keppres) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas (Task Force) Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak. Keppres ini telah ditandatangani pada 4 Oktober lalu.selengkapnya

Penunjukan Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak diharapkan makin memperkuat kolaborasi antara pihak otoritas dan konsultan pajak.selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih menunggu laporan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memblokir layanan Google terkait penolakan kewajiban membayar pajak selama beroperasi di Indonesia.selengkapnya

Anda terlanjur memasukkan surat pernyataan harta dan ingin mencabutnya? Tenang, keinginan Anda untuk membatalkan keikutsertaan dalam kebijakan pengampunan pajak bisa direalisasikan.selengkapnya

Sejak disahkannya UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, pemerintah gencar menyosialisasikan agar para konglomerat yang menyimpan dananya di luar negeri dapat melakukan repatriasi atau deklarasi aset. Namun, sosialiasi tax amnesty tersebut dinilai Ketua DPR, Ade Komarudin belum efektif. Sehingga dana yang masuk ke dalam negeri belum maksimal dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya