Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masih menunggu penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kabar penangkapan salah satu pejabat di instansi tersebut.selengkapnya

Di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dan belum genap tiga bulan resmi berada di bawah kepemimpinan Ken Dwijugiaseteadi, unit eselon II Ditjen Pajak di kantor pusat dirombak. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam pelantikan eselon II di kementeriannya, Jumat (20/5/2016) melantik 24 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak (DJP). Sepuluh diantaranyaselengkapnya

Hari ini KPK akan mengumumkan status pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan pada Senin (21/11) malam.selengkapnya

Kementerian Keuangan memberi sinyal mendukung usulan agar pelapor kekayaan pejabat negara disatukan dengan SPT.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menginginkan, para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa ikut berperan untuk menarik investasi asing. Harapan ini disampaikan saat melantik Suminto sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional untuk menggantikan Andin Hadiyanto, yang kini menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.selengkapnya

Penangkapan oknum pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tidak akan mengganggu target penerimaan pajak 2016 dan 2017. Kehebohan praktik korupsi tersebut hanya bersifat sementara dan mampu diredam Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pagi ini melantik dua orang jajaran pejabat eselon II Kementerian Keuangan, yaitu Peni Hirjanto sebagai Direktur Intelijen Perpajakan dan Harry Gumelar sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.selengkapnya

Nama-nama lama masih mendominasi dalam rotasi jabatan di internal Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan hari ini.selengkapnya

Menyongsong pelaksanaan pengampunan pajak alias tax amnesty, Kementerian Keuangan merombak pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ada 24 jabatan yang mengalami perombakan, baik di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Beberapa diantaranya adalah posisi yang cukup penting seperti Direktur Pemeriksaan, Direktur Keberatan dan Banding, hingga Direktur Peraturan Perpajakan I dan IIselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak merasa tugasnya cukup terbantu seiring dengan semakin maraknya pejabat pemerintah dan pejabat parlemen yang memberi contoh dalam melaporkan pajaknya.selengkapnya

Periode pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak terus berjalan, Wakil Presiden mendorong pengusaha besar yang tersohor untuk segera melaporkan asetnya dan menjadi contoh positif bagi masyarakat. Wapres Kalla mengatakan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia, tak terbatas pada pengusaha maupun pejabat publik.selengkapnya

Jokowi telah berkali-kali mengingatkan pejabat negara dan direksi BUMN agar menghindari berbagai pencatutan namanya untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti meminta proyek.selengkapnya

Pemerintah tengah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Di sisi lain, pejabat pemerintahan diminta menjadi teladan dengan melaporkan harta kekayaan yang mungkin belum atau terlewatkan.selengkapnya

Target pendapatan negara lewat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diyakini tidak akan tercapai, mengingat sampai saat ini baru mencapai sekitar Rp1 triliun. Sementara capaian targetnya Rp 165 triliun. Untuk itu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.selengkapnya

Kementerian Keuangan mengubah ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 20/PMK.04/2018 tentang perubahan kedua PMK No.148/2015.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pejabat negara di lingkungan Kementerian/Lembaga atau K/L cukup tinggi. Hal ini didukung dari pengawasan internal yang dilakukan unit terkait di K/L.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk memaparkan sekaligus sosialiasi amnesti pajak di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta, Rabu.selengkapnya

Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung tancap gas untuk membahas mengenai beberapa program jangka pendek hingga jangka panjang bersama pejabat eselon 1 lainnya.selengkapnya

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengaku mengenal lama ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku senang dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil menangkap tangan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti menerima suap sekira Rp1,3 miliar. Penangkapan tersebut, kata Sri Mulyani, bertolak belakang dengan niat pemerintahan kabinet kerja yang tengah gencar memberantas tindakan pungli dan korupsi.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya