Genjot PAD, DKI Hapus Sanksi Administrasi PajakGenjot PAD, DKI Hapus Sanksi Administrasi PajakJumat 16 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI terus menggenjot penerimaan asli daerah (PAD) dari pajak hingga akhir 2018. Salah satu caranya dengan menghapus denda atau sanksi administrasi pajak.selengkapnya

 Kantor Samsat Sukmajaya Depok Hapus Denda Pajak KendaraanKantor Samsat Sukmajaya Depok Hapus Denda Pajak KendaraanRabu 13 Nov 2019 13:26Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Kantor Samsat Sukmajaya, Kota Depok, mengeluarkan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini sudah dimulai sejak 10 November hingga 10 Desember 2019.selengkapnya

 Mulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakMulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakJumat 30 Nov 2018 14:54Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda terhadap tiga jenis pajak daerah.selengkapnya

 Wajib Pajak Bisa Hapus Pajak Berganda, Begini CaranyaWajib Pajak Bisa Hapus Pajak Berganda, Begini CaranyaSelasa 7 Feb 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 755 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty sukses mengungkap adanya wajib pajak yang selama ini harus membayar pajak berganda. Artinya, wajib pajak tersebut harus membayar pajak di negara tempat berusaha dan Indonesia.selengkapnya

 Ini Kekhawatiran WP Tax Amnesty terhadap Aturan Hapus Denda PajakIni Kekhawatiran WP Tax Amnesty terhadap Aturan Hapus Denda PajakSelasa 28 Nov 2017 15:36Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Kebijakan penghapusan denda pajak yang tertuang dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017 membuat Wajib Pajak (WP) yang telah ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) khawatir. Salah satunya terkait kepastian hukum.selengkapnya

 Puji Jokowi, Bos Lippo: Tax Amnesty Hapus Ekonomi `Bawah Tanah`Puji Jokowi, Bos Lippo: Tax Amnesty Hapus Ekonomi `Bawah Tanah`Jumat 7 Okt 2016 15:25Admindibaca 564 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia dinilai paling sukses di dunia dari sisi perolehan dana tebusan dan harta yang dideklarasikan. Para konglomerat besar pun berbondong-bondong melaporkan hartanya pada hari-hari terakhir periode pertama program tersebut. Tak ketinggalan, pemilik Lippo Gorup, Mochtar Riady, menyambut positif kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya

 Pemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniPemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniSenin 3 Des 2018 14:56Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 Sri Mulyani: Jangan sampai piutang pajak dibiarkan kedaluwarsaSri Mulyani: Jangan sampai piutang pajak dibiarkan kedaluwarsaSelasa 24 Jul 2018 11:18Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 mencatat piutang pajak sebesar Rp 54,16 triliun. Angka itu turun Rp 47 triliun dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp 101,7 triliun.selengkapnya

 DPR minta laporan resmi Rp 32,75 triliun piutang pajak yang berpotensi hilangDPR minta laporan resmi Rp 32,75 triliun piutang pajak yang berpotensi hilangSelasa 24 Jul 2018 11:03Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menilai, piutang pajak menjadi persoalan di tiap laporan keuangan tahunan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pihaknya pun meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memperinci piutang pajak tersebut.selengkapnya

 Kejar target penerimaan, BPRD DKI hapus sanksi pajak kendaraan bermotorKejar target penerimaan, BPRD DKI hapus sanksi pajak kendaraan bermotorRabu 21 Nov 2018 09:54Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggenjot penerimaan pajak dengan menghapus sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 Sebulan Diberlakukan, Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan Rp14,54 MiliarSebulan Diberlakukan, Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan Rp14,54 MiliarKamis 29 Nov 2018 13:43Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Riau menghapus denda pajak kendaraan bermotor senilai Rp14,54 miliar selama sebulan pelaksanaan program pembebasan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBBPemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBBJumat 16 Nov 2018 10:51Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi bagi pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Kebijakan ini mulai berlaku sejak hari ini hingga 15 Desember 2018 mendatang.selengkapnya

 Horee.... Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB dari 1994 sampai 2019Horee.... Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB dari 1994 sampai 2019Kamis 4 Apr 2019 09:55Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya bakal menghapus denda pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 1994 sampai 2018. Penghapusan itu dilakukan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-726.selengkapnya

 Hapus Sanksi Administrasi, Ini Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan di SamsatHapus Sanksi Administrasi, Ini Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan di SamsatJumat 16 Nov 2018 14:29Ridha Anantidibaca 1158 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai hari 15 November-15 Desember 2018.selengkapnya

 Pemerintah akan hapus PPN penyerahan jasa kena pajak alat angkutan udaraPemerintah akan hapus PPN penyerahan jasa kena pajak alat angkutan udaraSelasa 13 Nov 2018 10:15Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Demi menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD), pemerintah tengah merancang kebijakan terbaru yakni insentif pajak untuk mendorong industri jasa angkutan udara nasional.selengkapnya

 Pemprov Jabar Targetkan Rp 800 M dari Hapus Denda Pajak KendaraanPemprov Jabar Targetkan Rp 800 M dari Hapus Denda Pajak KendaraanJumat 8 Nov 2019 10:29Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar memberlakukan pembebasan denda pajak dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor. Target pendapatan yang dikejar melalui program ini mencapai Rp 800 miliar.selengkapnya

 Alasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak BermotorAlasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak BermotorKamis 30 Nov 2017 11:03Ridha Anantidibaca 678 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan menghapus sanksi administrasi pajak bermotor.selengkapnya

 Sambut HUT Tangerang ke-26, Bapenda hapus denda Pajak Bumi BangunanSambut HUT Tangerang ke-26, Bapenda hapus denda Pajak Bumi BangunanSenin 4 Feb 2019 11:30Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menghapuskan sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) bagi warga Kota Tangerang. Penghapusan denda PBB ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari jadi Kota Tangerang ke 26 yang jatuh pada Kamis 28 Februari 2019.selengkapnya

 Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Kamis 18 Jan 2018 09:57Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Pejabat-pejabat Uni Eropa telah mengusulkan untuk menghapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam "tax haven" atau surga bagi para penghindar pajak, yang diadopsi blok tersebut pada Desember, dalam kritik yang mungkin dianggap sebagai pukulan terhadap kampanyenya menentang penghindaran pajak.selengkapnya

 Pemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberPemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberRabu 29 Nov 2017 15:31Ridha Anantidibaca 1066 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :