Dua Strategi Tarik Pajak dari Produk Digital AsingDua Strategi Tarik Pajak dari Produk Digital AsingJumat 26 Okt 2018 10:48Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Banyak negara mengkaji aturan baku untuk menarik pajak digital, khususnya untuk produk yang berasal dari luar negeri. Meski belum ada konsensus, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) membagikan dua strategi yang memungkinkan pemerintah memajaki produk digital milik produsen asing.selengkapnya

 Pelajaran Pajak Digital dari Amazon dan AustraliaPelajaran Pajak Digital dari Amazon dan AustraliaJumat 26 Okt 2018 10:44Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Besarnya potensi bisnis digital menarik perhatian Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Hanya, pemerintah harus memperbaiki tata cara pelaporan terlebih dulu sebelum memungut pajak dari bisnis digital. Upaya pemerintah Australia menarik pajak dari raksasa e-commerce Amazon bisa jadi pelajaran.selengkapnya

 Menkeu Dorong Perusahaan Digital Penuhi Kewajiban PerpajakanMenkeu Dorong Perusahaan Digital Penuhi Kewajiban PerpajakanSenin 16 Jul 2018 11:33Ridha Anantidibaca 989 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong perusahaan-perusahaan digital dan e-commerce untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

 Aplikasi OnlinePajak terima pendanaan perusahaan ternamaAplikasi OnlinePajak terima pendanaan perusahaan ternamaSenin 11 Des 2017 11:14Ridha Anantidibaca 675 kaliSemua Kategori

Perusahaan pengembang aplikasi dalam jaringan (daring) OnlinePajak, PT Achilles Advanced Systems yang berbasis di Prancis, Indonesia, dan Singapura, menerima pendanaan dari perusahaan modal ventura ternama, Alpha JWC Ventures dan Sequoia India.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Transaksi Uber Cs Harus Dikenakan PajakDirjen Pajak: Transaksi Uber Cs Harus Dikenakan PajakRabu 16 Mar 2016 17:14Administratordibaca 1594 kaliSemua Kategori

Berbagai macam kegiatan transaksi online atau e-commerce, seperti jasa transportasi online Grab Car,Uber maupun Go-Jek seharusnya dikenakan pajak. Pengenaan pajak dalam transaksi online sudah diusulkan dalam rapat dengan pemerintah. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam rapat tersebut mengusulkan agar pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditunjuk sebagai pemungut pajakselengkapnya

 Kemenkeu Bakal Turunkan Tarif PNBP untuk Bangun KaroseriKemenkeu Bakal Turunkan Tarif PNBP untuk Bangun KaroseriRabu 7 Ags 2019 15:39Ridha Anantidibaca 802 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merestui usulan dari asosiasi pengusaha karoseri mengenai penurunan tarif uji rancang bangun yang dimasukkkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 Menko Luhut Blak-blakan soal Penghapusan Pajak Barang Mewah Kapal Kapal YachtMenko Luhut Blak-blakan soal Penghapusan Pajak Barang Mewah Kapal Kapal YachtSenin 4 Feb 2019 09:40Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Menteri Kordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan memberikan penjelasan terkait hasil rapat koordinasi rancangan Peraturan Pemerintah (PP) pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kapal yacht.selengkapnya

 Siap-siap, pajak bandara kelolaan Angkasa Pura II segera naikSiap-siap, pajak bandara kelolaan Angkasa Pura II segera naikSelasa 2 Okt 2018 11:41Ridha Anantidibaca 1143 kaliSemua Kategori

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau yang sering disebut pajak bandara (PSC) segera naik, terutama untuk bandara-bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.selengkapnya

 Supaya Murah, Mobil Desa Tidak Kena PPnBMSupaya Murah, Mobil Desa Tidak Kena PPnBMSelasa 27 Mar 2018 15:57Ridha Anantidibaca 1013 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa mobil desa tidak terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Dengan begitu, harga mobil desa nantinya akan lebih murah sehingga tidak membebani masyarakat desa yang menjadi sasaran penggunanya.selengkapnya

 Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarJumat 24 Feb 2017 14:04Ajeng Widyadibaca 992 kaliSemua Kategori

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

 Pemerintah Janji Genjot Pendapatan Pajak di Luar Skema Tax AmnestyPemerintah Janji Genjot Pendapatan Pajak di Luar Skema Tax AmnestyKamis 30 Jun 2016 19:56Administratordibaca 916 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR telah menetapkan APBN Perubahan (APBNP) 2016. Pemerintah mengaku akan menggenjot pendapatan pajak di luar skema tax amnesty untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Dalam APBNP 2016, defisit ditetapkan sebesar 2,35 persen atau Rp 296,7 triliun. Nilai ini didapat dari pendapatan negara dan hibah Rp 1.768,2 triliun dan belanja negara Rp 2.082,9 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani: 20 Tahun Lalu Tak Terpikir Desain Pajak buat RobotSri Mulyani: 20 Tahun Lalu Tak Terpikir Desain Pajak buat RobotSenin 16 Jul 2018 14:43Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengingatkan segenap pegawai pajak soal tantangan pengumpulan pajak yang akan semakin kompleks ke depan.selengkapnya

 Pajak Jangan Sampai Menjegal KamiPajak Jangan Sampai Menjegal KamiSelasa 10 Mei 2016 20:18Administratordibaca 1340 kaliSemua Kategori

Di mata salah seorang Pendiri (Co-Founder) Tiket.com, Natali Ardianto, pemerintah saat ini menaruh perhatian besar terhadap perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce). Bahkan, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan menyiapkan lingkungan yang mendukung untuk melahirkan e-commerce berskala besar di Indonesia dan diperhitungkan di level dunia.selengkapnya

 Bertemu Jokowi, Akumindo minta pajak 0% bagi usaha mikro dan kecilBertemu Jokowi, Akumindo minta pajak 0% bagi usaha mikro dan kecilRabu 19 Jun 2019 10:43Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia (Akumindo) minta pajak 0% bagi usaha mikro dan kecil. Hal diungkapkan ketika bertemu Presiden Joko Widodo untuk merancang kebijakan mengembangkan UMKM.selengkapnya

 Ekonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatEkonomi Digital Butuh Perlakuan yang TepatJumat 12 Apr 2019 10:59Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan ekonomi digital membutuhkan perlakuan perpajakan yang tepat.selengkapnya

 Menkeu soroti ekonomi digital dan kesiapan kebijakan perpajakanMenkeu soroti ekonomi digital dan kesiapan kebijakan perpajakanRabu 5 Des 2018 13:34Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa potensi demografi penduduk Indonesia yang didominasi dengan generasi tech-savvy menjadi potensi pasar ekonomi digital yang besar.selengkapnya

 OnlinePajak Raih Pendanaan Seri B Lebih dari US JutaOnlinePajak Raih Pendanaan Seri B Lebih dari US JutaRabu 24 Okt 2018 11:15Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

OnlinePajak, penyedia solusi kepatuhan pajak terbesar di Indonesia yang bertujuan mengurangi beban administrasi perusahaan melalui pengelolaan pajak yang mudah, meraih pendanaan Seri B senilai lebih dari US juta. Investasi tersebut berasal dari Warburg Pincus, Global Innovation Fund (GIF), Endeavor Catalyst, serta investor sebelumnya, yakni Alpha JWC Ventures, Sequoia India, dan Primedge.selengkapnya

 Menjaga Momentum Penerimaan PerpajakanMenjaga Momentum Penerimaan PerpajakanSenin 16 Jul 2018 15:34Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menjaga momentum agar target penerimaan pajak sampai akhir 2018 bisa tercapai. Itu menyusul kinerja penerimaan pajak yang positif sepanjang semester I-2018, yakni sebesar Rp581,54 triliun, atau 40,84 persen dari target APBN.selengkapnya

 Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih RendahSri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih RendahSenin 16 Jul 2018 11:12Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, realisasi penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semester I 2018 masih terlampau rendah.selengkapnya

 Pekan Depan OnlinePajak Luncurkan Fitur PajakPartnerPekan Depan OnlinePajak Luncurkan Fitur PajakPartnerSenin 26 Feb 2018 08:59Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Masa pelaporan pajak sebentar lagi sudah akan tiba, situasi dimana para Wajib Pajak (WP) memasukkannya sebagai masa genting guna memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :