Yusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisYusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisSenin 10 Des 2018 14:28Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth dinilai tidak populis.selengkapnya

 Luhut Gelar Rapat Bahas Pajak Kapal Pesiar hingga YachtLuhut Gelar Rapat Bahas Pajak Kapal Pesiar hingga YachtSelasa 24 Jul 2018 14:55Ridha Anantidibaca 761 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sore ini mengumpulkan beberapa menteri dan pejabat di kantor. Mereka berkumpul guna membahas penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar dan yacht asing.selengkapnya

 Kewajiban KTP untuk faktur pajak ditundaKewajiban KTP untuk faktur pajak ditundaSenin 26 Mar 2018 10:37Ridha Anantidibaca 1638 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tampaknya bakal menunda kewajiban menunjukkan kartu identitas bagi pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP) yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).selengkapnya

 Kemenkeu Bakal Buat Ketentuan Baru Untuk PPN Sektor Ritel dan Barang BekasKemenkeu Bakal Buat Ketentuan Baru Untuk PPN Sektor Ritel dan Barang BekasRabu 18 Mar 2020 14:14Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mesimplifikasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor ritel dan barang bekas tahun ini.selengkapnya

 Bandung Incar Tarik Pajak Reklame di Dalam Pusat PerbelanjanBandung Incar Tarik Pajak Reklame di Dalam Pusat PerbelanjanSelasa 3 Sep 2019 11:40Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bandung sedang menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tiap tahunnya. Salah satu yang sedang diincar adalah sari sektor pajak reklame. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung pun ingin menarik pajak dari reklame yang ada di dalam gedung pusat perbelanjaan.selengkapnya

 RUU KUP perluas definisi subjek pajak e-commerceRUU KUP perluas definisi subjek pajak e-commerceJumat 8 Des 2017 09:28Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Pasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJPPasal pidana di RUU KUP memberatkan, ini kata DJPKamis 7 Des 2017 11:30Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Fraksi-fraksi dalam Komisi XI DPR RI tengah melakukan pembahasan soal revisi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, masing-masing fraksi tengah mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).selengkapnya

 Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraRabu 22 Feb 2017 12:28Ajeng Widyadibaca 746 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

 Adik Iparnya Terseret Kasus Suap Pajak, Jokowi: Silakan DiprosesAdik Iparnya Terseret Kasus Suap Pajak, Jokowi: Silakan DiprosesJumat 17 Feb 2017 10:57Ajeng Widyadibaca 681 kaliSemua Kategori

Jokowi telah berkali-kali mengingatkan pejabat negara dan direksi BUMN agar menghindari berbagai pencatutan namanya untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti meminta proyek.selengkapnya

 Ini Kata Jokowi Terkait Adik Iparnya Terseret Kasus di KPKIni Kata Jokowi Terkait Adik Iparnya Terseret Kasus di KPKJumat 17 Feb 2017 10:42Ajeng Widyadibaca 664 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menanggapi dengan tenang kasus yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persoalan suap pejabat Ditjen Pajak oleh Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia atau PT EKP. Padahal, dalam kasus ini melibatkan adik ipar Presiden Jokowi, ‎Arif Budi Sulistyo, yang merupakan Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera.selengkapnya

 Sudah Dua Hari Wajib Pajak Kecele di Samsat RajabasaSudah Dua Hari Wajib Pajak Kecele di Samsat RajabasaSelasa 15 Nov 2016 13:37Ajeng Widyadibaca 978 kaliSemua Kategori

Wajib pajak kendaraan bermotor kecele saat hendak membayar pajak kendaraannya di kantor Samsat Rajabasa Lampung.selengkapnya

 Apa Kabar soal Kenaikan Tarif Bea Materai Jadi Rp 10.000?Apa Kabar soal Kenaikan Tarif Bea Materai Jadi Rp 10.000?Ahad 16 Okt 2016 15:12Administratordibaca 1938 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pernah berencana mengenakan tarif tunggal bea materai. Materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 dihapus, serta akan dijadikan satu tarif Rp 10.000. Namun hingga saat ini revisi Undang-undang (UU) Bea Materai yang mengusulkan kebijakan tersebut masih terbengkalai sejak 2015.selengkapnya

 Tax Amnesty Periode II Fokus Sosialisasi ke UMKMTax Amnesty Periode II Fokus Sosialisasi ke UMKMRabu 12 Okt 2016 14:31Admindibaca 1030 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memfokuskan sosialisasi kepada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II.selengkapnya

 Luhut Rapat Bahas Rencana Penghapusan Pajak Kapal PesiarLuhut Rapat Bahas Rencana Penghapusan Pajak Kapal PesiarKamis 29 Nov 2018 14:24Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sore ini melakukan rapat koordinasi (rakor). Rakor kali ini membahas rencana penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar dan yacht asing.selengkapnya

 Kapal Yacht bakal Bebas Pajak, Regulasinya Rampung Tahun IniKapal Yacht bakal Bebas Pajak, Regulasinya Rampung Tahun IniKamis 29 Nov 2018 10:30Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman memutuskan menghapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal yacht asing. Payung hukumnya saat ini sedang disiapkan.selengkapnya

 Untuk Dongkrak Devisa, Tarif Tinggi Akan Ganti Pajak Mewah Kapal YachtUntuk Dongkrak Devisa, Tarif Tinggi Akan Ganti Pajak Mewah Kapal YachtSelasa 24 Jul 2018 13:54Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

(PPnBM) untuk kapal cepat yacht sebesar 75 persen. Sebaliknya, untuk menambah devisa negara, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkaji penetapan tarif tinggi di tempat wisata nasional.selengkapnya

 Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutJumat 13 Jan 2017 10:00Ajeng Widyadibaca 684 kaliSemua Kategori

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

 Luhut Minta Pengusaha Tambang tak Dipaksa ikut Tax AmnestyLuhut Minta Pengusaha Tambang tak Dipaksa ikut Tax AmnestyJumat 28 Okt 2016 15:12Administratordibaca 596 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jika kepatuhan dari wajib pajak (WP) di sektor pertambangan memang rendah karena dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya akibat minimnya investasi di sektor pertambangan.selengkapnya

 Menko Rizal: RI Harus Belajar dari Negara Lain Soal Tax AmnestyMenko Rizal: RI Harus Belajar dari Negara Lain Soal Tax AmnestySelasa 14 Jun 2016 07:23Administratordibaca 988 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain terkait penerapan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak masih terus berlangsung. Pemerintah berharap uang tebusan yang terkumpul dari kebijakan tersebut akan menutup kekurangan (shortfall) serta mencapai targetselengkapnya

 Pemerintah tunjuk 6 perusahaan asing untuk pungut pajak konsumenPemerintah tunjuk 6 perusahaan asing untuk pungut pajak konsumenJumat 26 Jun 2020 14:35Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sudah ada enam perusahaan asing yang siap membantu pemerintah untuk menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak yang dibayar konsumen.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :