Hingga April 2021, penerimaan Bea Cukai Jateng DIY tembus Rp 13,44 TriliunHingga April 2021, penerimaan Bea Cukai Jateng DIY tembus Rp 13,44 TriliunSelasa 18 Mei 2021 15:50Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas mengumpulkan penerimaan negara, Bea Cukai terus berupaya untuk mencapai target setiap tahunnya.selengkapnya

 BC Jateng & DIY Terbitkan Izin Kawasan Berikat ke Investor Asal KorselBC Jateng & DIY Terbitkan Izin Kawasan Berikat ke Investor Asal KorselSelasa 3 Mar 2020 09:56Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan izin Kawasan Berikat (KB) ke PT Shoenary Javanesia Inc (SJI).selengkapnya

 Produksi Djarum Turun, Penerimaan Cukai Jateng Belum OptimalProduksi Djarum Turun, Penerimaan Cukai Jateng Belum OptimalRabu 13 Nov 2019 10:01Ridha Anantidibaca 1103 kaliSemua Kategori

Penurunan produksi rokok PT Djarum berimbas terhadap belum optimalnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) per Oktober 2019.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai Bantah Ada Kebocoran di PLBDitjen Bea Cukai Bantah Ada Kebocoran di PLBSenin 14 Okt 2019 12:43Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan bahwa argumentasi mengenai potensi kebocoran impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dilakukan melalui pusat logistik berikat (PLB) tidak bisa dibenarkan.selengkapnya

 Bea Cukai Berikan Fasilitas Kawasan Berikat Pertama di RembangBea Cukai Berikan Fasilitas Kawasan Berikat Pertama di RembangJumat 28 Jun 2019 10:10Ridha Anantidibaca 730 kaliSemua Kategori

Tidak lebih dari satu jam setelah PT Seng Dam Jaya Abadi (SDJA) mempresentasikan seluruh proses bisnisnya di Kantor Wilayah Jateng dan DIY, pada tanggal 24 Juni 2019, Bea Cukai memutuskan untuk langsung menerbitkan perizinan fasilitas Kawasan Berikat (KB).selengkapnya

 Mengenal Tarif PreferensiMengenal Tarif PreferensiSelasa 28 Mei 2019 14:57Ridha Anantidibaca 817 kaliSemua Kategori

Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan sejumlah negara. Salah satu keuntungan dari perjanjian perdagangan tersebut adalah pemberlakuan tarif preferensi yang dapat dimanfaatkan pengusaha untuk menekan biaya produksi.selengkapnya

 Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEKantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEJumat 12 Apr 2019 13:54Ridha Anantidibaca 898 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim II menerbitkan izin pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pertama kepada PT Adiputro Wirasejati, perusahaan yang bergerak di bidang industri karoseri bus. Hal ini terjadi setelah PT Adiputro Wirasejati memaparkan proses bisnis di Kanwil Bea Cukai Jatim II pada 9 April lalu.selengkapnya

 Pertama Kalinya, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEPertama Kalinya, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEJumat 12 Apr 2019 10:48Ridha Anantidibaca 962 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Bea Cukai Jatim II, Agus Hermawan menyebutkan bahwa pihaknya dengan mengusung semboyan “KITE Gencar Ekspor”, bergerak cepat dalam melakukan penggalian potensi kepada perusahaan yang memiliki potensi ekspor. Objek project management yang pertama adalah PT Adiputro Wirasejati.selengkapnya

 Bea Cukai Tambah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat di Sulawesi SelatanBea Cukai Tambah Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat di Sulawesi SelatanKamis 31 Jan 2019 15:14Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Makassar bekerja sama dengan Bea Cukai Wilayah Sulawesi Bagian Selatan kembali menunjukkan upaya nyata dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan. Pada hari Sabtu (26/01) Bea Cukai menerbitkan izin fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Huadi Nickel-Alloy yang beropeasi di Bantaeng Sulawesi Selatan.selengkapnya

 Bea Cukai raup penerimaan Rp 1,13 triliun dari transaksi impor e-commerceBea Cukai raup penerimaan Rp 1,13 triliun dari transaksi impor e-commerceJumat 14 Des 2018 13:20Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) hingga 10 Desember 2018 berhasil membukukan penerimaan Rp 1,13 triliun dari barang impor e-commerce.selengkapnya

 2 Tahun Berjalan, KITE IKM Bea Cukai Sukses Tingkatkan Nilai Investasi2 Tahun Berjalan, KITE IKM Bea Cukai Sukses Tingkatkan Nilai InvestasiJumat 12 Okt 2018 10:51Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Sejak digulirkan di awal 2017, fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) telah banyak memberi manfaat bagi para pelaku usaha dalam negeri. Tercatat hingga akhir September 2018, terdapat 60 pengguna fasilitas tersebut yang terdiri dari 46 perusahaan skala menengah dan 14 perusahaan skala kecil.selengkapnya

 Bea Cukai Kenakan Tarif Impor Lebih Tinggi untuk Ubin Keramik ImporBea Cukai Kenakan Tarif Impor Lebih Tinggi untuk Ubin Keramik ImporRabu 10 Okt 2018 14:38Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui bea cukai telah mengeluarkan aturan baru untuk melindungi para pengusaha dalam negeri khususnya yang bergerak di bidang produksi ubin keramik. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya beredar ubin keramik impor yang dapat mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.selengkapnya

 Mainan Impor Dimusnahkan, Bea Cukai: Wajib SNIMainan Impor Dimusnahkan, Bea Cukai: Wajib SNISenin 22 Jan 2018 11:14Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan, kejadian pemusnahan mainan yang dilakukan masyarakat di depan pegawi Bea Cukai beberapa waktu lalu sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku.selengkapnya

 Bos Bea Cukai: IKM Masuk Kriteria Layak Dapat KITEBos Bea Cukai: IKM Masuk Kriteria Layak Dapat KITESelasa 31 Jan 2017 10:58Ajeng Widyadibaca 688 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menegaskan bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memenuhi kriteria, layak menikmati fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).selengkapnya

 Kado Tahun Baru, Impor Bahan Baku Bebas Pajak bagi Pengusaha UMKMKado Tahun Baru, Impor Bahan Baku Bebas Pajak bagi Pengusaha UMKMSelasa 31 Jan 2017 10:39Ajeng Widyadibaca 657 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan fasilitas yang memberikan kemudahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM), yakni fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pengusaha kecil dan menengah yang berorientasi pada ekspor akan dibebaskan dari pungutan bea dan pajak dalam mengimpor bahan baku.selengkapnya

 Kejar target, Bea Cukai & Pajak investigasi barengKejar target, Bea Cukai & Pajak investigasi barengKamis 26 Jan 2017 13:18Ajeng Widyadibaca 985 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) tak ingin mencatatkan selisih antara realisasi dengan target penerimaan (shortfall) bea dan cukai pada tahun ini. Ditjen Bea dan Cukai mengaku akan berupaya mengejar target penerimaan, salah satunya melalui kerja sama dengan Ditjen Pajak Kemkeu.selengkapnya

 Pemerintah Bidik Setoran Pajak dan Bea Cukai Naik di Akhir TahunPemerintah Bidik Setoran Pajak dan Bea Cukai Naik di Akhir TahunSelasa 1 Nov 2016 08:35Administratordibaca 987 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis penerimaan negara dari pajak dan bea cukai dapat meningkat di akhir tahun ini. Optimisme itu didukung oleh menggeliatnya aktivitas perdagangan dan kenaikan dana tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 BIN Daerah Kerja Sama Kantor PajakBIN Daerah Kerja Sama Kantor PajakJumat 29 Jan 2016 06:32Administratordibaca 1347 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memerintahkan BIN Daerah melakukan kerja sama dengan kantor pajak di setiap daerah untuk membantu pengumpulan pajak. "Saya sudah memerintahkan jajaran BIN Daerah (Binda) melakukan sinergi dengan kantor perpajakan di daerah. Hasil kerja sama itu seperti yang dilihat akan kami lanjutkan,"selengkapnya

 Presiden Minta Menkeu Berikan Insentif kepada Industri Padat KaryaPresiden Minta Menkeu Berikan Insentif kepada Industri Padat KaryaSenin 25 Jan 2016 13:59Administratordibaca 1324 kaliSemua Kategori

"Insentif untuk yang namanya industri padat karya harus diberikan. Saya sudah bilang ke Menteri Keuangan tentang tax holiday dan tax allowance," kata Jokowi dalam Peluncuran Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja Tahap III dan Peresmian Pabrik PT Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri, Jumat (22/1/2016).selengkapnya

 Kemenkeu: Dampak Paket Kebijakan akan Dirasakan di 2016Selasa 16 Feb 2016 04:40Administratordibaca 2052 kaliSemua Kategori

Pemerintah hingga saat ini telah menerbitkan 10 paket kebijakan ekonomi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket kebijakan ini sengaja dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :