BI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiBI Minta BUMN Terbitkan Obligasi Penampung RepatriasiKamis 26 Mei 2016 14:57Administratordibaca 904 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BIselengkapnya

 Panama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru DuniaPanama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru DuniaRabu 11 Mei 2016 12:44Administratordibaca 2048 kaliSemua Kategori

Di depan sekitar 150 undangan diskusi Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, Oesman Sapta Odang buka-bukaan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu prihatin dengan kondisi saat ini terkait beratnya upaya mendongkrak pendapatan negara. Sebuah informasi sampai ke telinganya. Di tengah lemahnya penerimaan pajak, banyak uang warga Indonesia justru diparkir diselengkapnya

 Penerimaan pajak lainnya ditarget Rp 12,1 triliun di 2021, berkat tarif meterai baruPenerimaan pajak lainnya ditarget Rp 12,1 triliun di 2021, berkat tarif meterai baruKamis 1 Okt 2020 14:35Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Kenaikan tarif meterai menjadi Rp 10.000 pada tahun depan diprediksi akan mendongkrak pos penerimaan pajak lainnya. Asal tahu saja, pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan tarif bea meterai sebesar Rp 10.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2021.selengkapnya

 Tarif meterai jadi Rp 10.000, pos penerimaan pajak lainnya bisa capai Rp 12,1 triliunTarif meterai jadi Rp 10.000, pos penerimaan pajak lainnya bisa capai Rp 12,1 triliunKamis 1 Okt 2020 14:25Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan tarif bea meterai sebesar Rp 10.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Bea Meterai yang merupakan perubahan atas UU Bea Meterai tahun 1985, beleid ini sudah disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (29/9).selengkapnya

 Kata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanKata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanRabu 27 Nov 2019 15:20Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Pemerintah Daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dengan skema Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Pajak Kendaraan di Jabar Belum Penuhi TargetPajak Kendaraan di Jabar Belum Penuhi TargetSenin 11 Nov 2019 10:40Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar memprediksi pemasukan pajak dari empat sektor tidak akan sesuai dengan target yang mencapai Rp 36,127 triliun. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko, dari empat sektor yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, ada satu yang belum optimal.selengkapnya

 Seribu Lebih Mobil Mewah di Jakarta Tunggak PajakSeribu Lebih Mobil Mewah di Jakarta Tunggak PajakSelasa 17 Sep 2019 15:20Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan lebih ada 1.000 kendaraan menunggak pajak kendaraan bermotor di tahun 2019 ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEADitjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEASelasa 9 Jul 2019 09:26Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi membentuk dua direktorat baru dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Senin (8/7). Keduanya adalah Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK).selengkapnya

 Banten Aktif Datangi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di PerumahanBanten Aktif Datangi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di PerumahanJumat 28 Jun 2019 10:14Ridha Anantidibaca 695 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara 'door to door' mendatangi para wajib pajak yang berada di komplek-komplek perumahan di wilayah Kota Serang, sebagai upaya memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor serta mempermudah pelayanan bayar pajak di Provinsi Banten.selengkapnya

 Ini kata Indef soal penurunan pajak bunga obligasiIni kata Indef soal penurunan pajak bunga obligasiSelasa 25 Jun 2019 15:35Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Penurunan pajak bunga surat utang atau obligasi infrastruktur dinilai efektif bisa menghimpun pendanaan, namun di sisi lain hal tersebut dikhawatirkan menambah tekanan terhadap ikuiditas perbankan dan pada akhirnya mendorong perbankan menaikkan suku bunga simpanan serta selanjutnya kredit, kata Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.selengkapnya

 Aturan Pajak Toko Online Masih Banyak `Bolongnya`, Pengusaha Was-wasAturan Pajak Toko Online Masih Banyak `Bolongnya`, Pengusaha Was-wasRabu 6 Mar 2019 15:26Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Pegusaha yang tergabung dalam Asosiasi e-commerce Indonesia (iDEA) khawatir terkait rencana pemerintah menerapkan aturan pajak e-commerce pada April 2019.selengkapnya

 E-Commerce Beromzet di Bawah PTKP tak Wajib Lapor NPWPE-Commerce Beromzet di Bawah PTKP tak Wajib Lapor NPWPKamis 17 Jan 2019 10:51Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pelaku usaha yang berjualan melalui platform marketplace tidak akan diwajibkan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut ditujukan untuk pelaku usaha yang memiliki penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Perlu Naikkan Cukai Rokok Secara DrastisPemerintah Dinilai Perlu Naikkan Cukai Rokok Secara DrastisSelasa 13 Nov 2018 10:25Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Ketua Indonesian Health Economic Asssociation (Inhea) atau Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany mengatakan, pemerintah perlu menaikkan cukai rokok secara drastis. Hal itu, kata dia, mampu mengefektifkan penurunan prevelansi perokok di Indonesia.selengkapnya

 Dirjen Targetkan Penerimaan Pajak 95 Persen Hingga Akhir TahunDirjen Targetkan Penerimaan Pajak 95 Persen Hingga Akhir TahunSelasa 25 Sep 2018 09:48Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun mencapai 95 persen. Sedangkan untuk keseluruhan pendapatan negara, kata Robert bisa mencapai 100 persen.selengkapnya

 Legislator Dukung Kenaikan Tarif Pajak ImporLegislator Dukung Kenaikan Tarif Pajak ImporSelasa 18 Sep 2018 10:40Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan mendukung langkah Pemerintah untuk menaikkan tarif pajak penghasilan (Pph) impor, guna mengendalikan impor sekaligus meredam pelemahan rupiah.selengkapnya

 Kata Dirjen Pajak Soal Tarif Pajak UKM yang Dipangkas 0,5%Kata Dirjen Pajak Soal Tarif Pajak UKM yang Dipangkas 0,5%Jumat 9 Mar 2018 13:44Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadikan tarif pajak PPh final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi 0,5% dari yang saat ini 1%.selengkapnya

 Tak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahTak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahKamis 8 Mar 2018 14:24Ridha Anantidibaca 1310 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menemukan banyaknya potensi pajak yang tidak tergali. Salah satunya pajak penggunaan air tanah yang serapannya dinilai tidak masuk akal. Sebab, pajak yang diterima pemerintah dari penggunaan air tanah tidak mencapai Rp10 miliar setiap tahunnya.selengkapnya

 Selain Cukai, Vape Juga akan Dikenakan Bea MasukSelain Cukai, Vape Juga akan Dikenakan Bea MasukSelasa 30 Jan 2018 11:39Ridha Anantidibaca 2029 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengenakan tarif cukai produk hasil pengolahan tembakau (HPTL), seperti e-ciggarette, tobacco molasses, snuffing tobacco, chewing tobacco, serta cairan rokok elektrik atau vape mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif yang akan dikenakan sebesar 57 persen dari harga jual eceran.selengkapnya

 Kata Pengusaha soal Obral Insentif Pemerintah yang Tak LakuKata Pengusaha soal Obral Insentif Pemerintah yang Tak LakuJumat 26 Jan 2018 14:14Ridha Anantidibaca 742 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengaku heran dengan insentif pajak yang ditawarkan pemerintah dalam bentuk tax holiday tidak diminati pelaku usaha pada 2017. Usut punya usut alasannya karena syarat untuk memperoleh insentif fiskal tersebut terlalu rumit.selengkapnya

 Mimpi Target Pajak 2017 Terlalu TinggiMimpi Target Pajak 2017 Terlalu TinggiRabu 8 Feb 2017 15:42Ajeng Widyadibaca 606 kaliSemua Kategori

Target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp1.307,9 triliun dinilai masih terlalu tinggi. Penilaian itu mengacu pada realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang jauh di bawah target.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :