Sri Mulyani Wacanakan Pajak Mobil Tak Akan Bedakan Jenis Sedan dan Non-SedanSri Mulyani Wacanakan Pajak Mobil Tak Akan Bedakan Jenis Sedan dan Non-SedanSelasa 12 Mar 2019 14:05Ridha Anantidibaca 830 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengubah skema pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor, di antaranya tidak ada lagi pembedaan antara sedan dan nonsedan, serta pengenaan berdasarkan pengeluaran emisi karbon.selengkapnya

 Kertas Ini Menentukan Pajak Mobil di ThailandKertas Ini Menentukan Pajak Mobil di ThailandSenin 28 Jan 2019 15:06Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Ruang pamer atau showroom mobil baru, menjadi lokasi tepat bagi masyarakat yang hendak mencari kendaraan. Biasanya, akan dipajang produk baru maupun unggulan, lengkap dengan informasi teknisnya.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Mobil Listrik Bebas PPnBM dan Bea Masuk Jadi 5%Pemerintah Kaji Mobil Listrik Bebas PPnBM dan Bea Masuk Jadi 5%Rabu 28 Feb 2018 14:39Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian mengusulkan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan bea masuk sebesar 5% untuk Low Carbon Emmision Vehicle (LCEV) atau kendaraan remah emisi karbon. Usulan ini masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pajak Emisi Karbon Harus Bersamaan dengan Standar Euro4Pajak Emisi Karbon Harus Bersamaan dengan Standar Euro4Selasa 15 Nov 2016 13:34Ajeng Widyadibaca 1846 kaliSemua Kategori

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, tampak serius membenahi masalah polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Hal ini terbukti dengan banyaknya wacana yang akan digulirkan, untuk bisa mengurangi tingkat polusi di Tanah Air.selengkapnya

 Tunggu pandemi Covid-19 usai, penerapan cukai plastik paling cepat mulai tahun depanTunggu pandemi Covid-19 usai, penerapan cukai plastik paling cepat mulai tahun depanSelasa 23 Jun 2020 13:53Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Cukai plastik nampaknya tidak bisa diterapkan di tahun ini. Bea Cukai mempertimbangkan dalam kondisi saat ini, di mana ekonomi sangat terdampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) merupakan waktu yang tidak tepat.selengkapnya

 Omnibus law permudah eskalasi barang kena cukaiOmnibus law permudah eskalasi barang kena cukaiRabu 12 Feb 2020 09:58Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Eskalasi barang kena cukai akan semakin mulus. Nantinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak harus menentukan barang kena cukai melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).selengkapnya

 Akan ada tiga barang kena cukai baru di tahun ini, apa saja?Akan ada tiga barang kena cukai baru di tahun ini, apa saja?Senin 3 Feb 2020 14:10Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji perluasan barang kena cukai di tahun ini. Rencananya ada tiga barang yang konsumsinya bakal dikendalikan pemerintah dengan mengenakan tarif cukai di tahun ini.selengkapnya

 Ekstensifikasi Cukai Optimalkan Penerimaan NegaraEkstensifikasi Cukai Optimalkan Penerimaan NegaraJumat 6 Des 2019 15:19Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Pemerintah didorong melakukan ekstensifikasi objek cukai. Sebab, target penerimaan cukai dibebankan kepada industri yang mengalami tren penurunan.selengkapnya

 Potensi Dana Kelola BPDLH Capai Rp800 Triliun, Sri Mulyani Siapkan StrategiPotensi Dana Kelola BPDLH Capai Rp800 Triliun, Sri Mulyani Siapkan StrategiKamis 10 Okt 2019 11:23Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sumber pendanaan lingkungan hidup masih memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan. Ia bahkan menyebut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berpotensi mengelola dana sebesar Rp800 triliun untuk mengatasi isu terkait lingkungan hidup.selengkapnya

 Pajak Mobil Mewah Bakal Turun, Gaikindo SemringahPajak Mobil Mewah Bakal Turun, Gaikindo SemringahJumat 15 Mar 2019 15:49Ridha Anantidibaca 654 kaliSemua Kategori

Produsen otomotif menyambut baik rencana pemerintah menurunkan dan mengubah formula perhitungan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan roda empat dari sebelumnya berdasarkan kapasitas mesin menjadi tingkat emisi yang dihasilkan.selengkapnya

 Skema Baru Pajak Barang Mewah Bakal Berlaku 2021Skema Baru Pajak Barang Mewah Bakal Berlaku 2021Rabu 13 Mar 2019 09:01Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengubah skema pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Nantinya PPnBM tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, tetapi dari emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor.selengkapnya

 Sri Mulyani Akan Ubah Pajak Mobil Mewah hingga Nol PersenSri Mulyani Akan Ubah Pajak Mobil Mewah hingga Nol PersenSelasa 12 Mar 2019 13:40Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menggodok aturan perubahan terkait pengenaan tarif pajak penjualan barang mobil mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor beremisi karbon rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tarif bervariasi sesuai emisi yang dihasilkan dan konsumsi bahan bakar. Semakin kendaraan itu ramah lingkungan, maka tarif PPnBM yang dikenakan menjadi semakin rendah atau bahkan sampai 0%. "Tarifselengkapnya

 Pemerintah Bakal Turunkan Pajak Mobil Mewah hingga 0 PersenPemerintah Bakal Turunkan Pajak Mobil Mewah hingga 0 PersenSelasa 12 Mar 2019 13:25Ridha Anantidibaca 717 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kini tengah menggodok aturan untuk menurunkan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan roda empat hingga sebesar 0 persen.selengkapnya

 Menperin Minta Tarif Pajak Barang Mewah untuk Sedan DiturunkanMenperin Minta Tarif Pajak Barang Mewah untuk Sedan DiturunkanJumat 9 Feb 2018 10:42Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk merevisi struktur perpajakan industri otomotif. Pada salah satu poinnya, Airlangga meminta menurunkan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil sedan.selengkapnya

 Swedia kenalkan pajak penerbangan ramah lingkunganSwedia kenalkan pajak penerbangan ramah lingkunganRabu 4 Apr 2018 13:28Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Swedia memperkenalkan pajak penerbangan terbaru pada Minggu yang akan menambah biaya tambahan untuk seluruh penerbangan penumpang dari negara tersebut dalam upaya mengurangi dampak perjalanan udara terhadap iklim.selengkapnya

 Ditjen Pajak sebut insentif untuk kendaraan listrik sudah atraktifDitjen Pajak sebut insentif untuk kendaraan listrik sudah atraktifKamis 28 Nov 2019 09:48Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mendorong pengembangan kendaraan listrik. Apalagi Drektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pajak untuk kendaraan listrik sudah atraktif.selengkapnya

 Kemenkeu: Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terus BerlanjutKemenkeu: Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terus BerlanjutKamis 14 Nov 2019 14:51Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengatakan, proses ekstensifikasi barang kena cukai terus dilanjutkan. Salah satunya cukai terhadap plastik, terutama dalam bentuk kantong plastik.selengkapnya

 Rincian PPnBM Mobil Hybrid, Mild Hybrid, dan Plug in HybridRincian PPnBM Mobil Hybrid, Mild Hybrid, dan Plug in HybridJumat 25 Okt 2019 15:00Ridha Anantidibaca 1476 kaliSemua Kategori

Selain mengatur tentang mobil konvensional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor juga menjelaskan skema perpajakan buat jenis full hybrid dan mild hybrid.selengkapnya

 BMW Sebut PPnBM Baru Lebih AdilBMW Sebut PPnBM Baru Lebih AdilKamis 24 Okt 2019 10:16Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

BMW Group Indonesia menilai tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2019 lebih adil dibandingkan peraturan sebelumnya.selengkapnya

 Kemenkeu beri fasilitas pajak untuk kontraktor kontrak bagi hasil migasKemenkeu beri fasilitas pajak untuk kontraktor kontrak bagi hasil migasSelasa 3 Sep 2019 09:20Ridha Anantidibaca 987 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan fasilitas fiskal bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas dalam melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :