Kemenkeu Masih Kaji Potensi Penurunan Pajak UMKMKemenkeu Masih Kaji Potensi Penurunan Pajak UMKMSabtu 26 Nov 2016 12:18Ajeng Widyadibaca 622 kaliSemua Kategori

Presiden Jokowi berjanji akan menurunkan pajak bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,25%. Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga usai mendampingi 31 pelaku UKM bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jumat lalu. Menkop mengatakan, keinginan Presiden Jokowi menurunkan pajak UKM sebagai respons atas permintaan pelaku UKM. Pajak 1% yang dibebankan negara dinilai cukupselengkapnya

 Pedagang di toko online akan kena pajak final 0,5%Pedagang di toko online akan kena pajak final 0,5%Jumat 26 Jan 2018 13:17Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memungut pajak final dari para pelaku bisnis toko online atau e-commerce. Rencana itu akan dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak e-commerce. Saat iniKementerian Keuangan (Kemkeu) masih menggodok aturan tersebut.selengkapnya

 Kemenkeu Masih Kaji Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi Luar NegeriKemenkeu Masih Kaji Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi Luar NegeriSenin 5 Mar 2018 14:58Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penurunan tingkat pajak bunga pinjaman luar negeri. Saat ini pajak yang berlaku untuk bunga surat utang luar negeri adalah sebesar 20%.selengkapnya

 EVALUASI TAX EXPENDITURE: Kebijakan Pembebasan PPN Dikaji UlangEVALUASI TAX EXPENDITURE: Kebijakan Pembebasan PPN Dikaji UlangSenin 22 Okt 2018 09:49Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah me-review kebijakan pembebasan PPN terhadap sejumlah barang kena pajak (BKP). Review kebijakan diperlukan untuk mengukur efektivitas pembebasan PPN terhadap perekonomian.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Ekspor Jasa Bebas PPNPemerintah Kaji Ekspor Jasa Bebas PPNJumat 26 Okt 2018 12:12Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mengkaji mengenai ekspor seluruh jasa akan terbebas dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

 Ditjen Pajak Beri Sinyal Kaji Ulang Pemeriksaan Data Kartu KreditDitjen Pajak Beri Sinyal Kaji Ulang Pemeriksaan Data Kartu KreditJumat 20 Mei 2016 13:33Administratordibaca 1553 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) saat ini mengaku mengalami kerugian setelah adanya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan penerbit kartu kredit dan bank melaporkan data dan transaksi setiap bulan. Akibat aturan ini, penutupan kartu kredit BCA telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum diterbitkannya aturan tersebut.selengkapnya

 Beban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakBeban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas PajakRabu 18 Mei 2016 12:06Administratordibaca 892 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penghapusan pajak bunga Surat Berharga Negara (SBN). Pertimbangannya, beban bunga SBN yang harus dibayarkan pemerintah kepada para investor terus membengkak ketimbang pendapatan pajak yang diperoleh dari surat utang tersebut.selengkapnya

 Peritel Komplain Minimal `Tax Refund` Selangit bagi TurisPeritel Komplain Minimal `Tax Refund` Selangit bagi TurisSelasa 22 Jan 2019 09:51Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha ritel mengeluhkan tingginya batas minimum nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) untuk fasilitas pengembalian PPN atau VAT refund bagi turis asing. Akibat batas minimum yang tinggi, wisatawan asing lebih suka berbelanja di negara lain ketimbang di Indonesia.selengkapnya

 Tarif PPN belum akan diturunkanTarif PPN belum akan diturunkanJumat 22 Des 2017 10:48Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Di tengah ekonomi yang lesu, pemerintah diminta untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Apalagi pemerintah memang memiliki hak diskresi untuk menurunkan atawa menaikkan PPN. Hak ini sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

 Dear Pengusaha, Sri Mulyani Mulai Kaji Penurunan Tarif PPh BadanDear Pengusaha, Sri Mulyani Mulai Kaji Penurunan Tarif PPh BadanRabu 9 Jan 2019 14:27Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mulai mengkaji penurunan pajak penghasilan (PPh) Badan Usaha. Ini merupakan permintaan para pelaku usaha nasional.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Penurunan Tarif PPh BadanPemerintah Kaji Penurunan Tarif PPh BadanRabu 9 Jan 2019 10:04Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengkaji opsi untuk menurunkan corporate tax atau tarif pajak penghasilan badan dari yang ditetapkan saat ini sebesar 25%.selengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Penghapusan Pajak Properti MewahSri Mulyani Kaji Penghapusan Pajak Properti MewahRabu 19 Des 2018 10:33Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) properti dan kapal pesiar atau yacht masih menjadi wacana.selengkapnya

 Tren Lesunya Kinerja Setoran PPN Bebani Pencapaian Target Pajak 2020Tren Lesunya Kinerja Setoran PPN Bebani Pencapaian Target Pajak 2020Jumat 30 Ags 2019 11:25Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Tren anjloknya kinerja penerimaan PPN akan membebani target pertumbuhan penerimaan PPN tahun 2020 yang dipatok sebesar 15,7%.selengkapnya

 Apa Kabar Revisi Aturan Turis Asing Belanja Bebas Pajak?Apa Kabar Revisi Aturan Turis Asing Belanja Bebas Pajak?Kamis 1 Ags 2019 11:29Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggaungkan kebijakan terkait pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk turis asing atau VAT Refund for Tourist pada awal tahun ini. Tujuannya untuk menggenjot belanja turis asing di Indonesia.selengkapnya

 Karena Ini Avtur Dikenakan PPNKarena Ini Avtur Dikenakan PPNKamis 14 Feb 2019 14:24Ridha Anantidibaca 816 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan penjualan avtur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut dia, PPN bisa direstitusi untuk barang yang diekspor ke luar negeri.selengkapnya

 Pertama kali, Arab Saudi pungut PPNPertama kali, Arab Saudi pungut PPNSelasa 2 Jan 2018 09:29Ridha Anantidibaca 1145 kaliSemua Kategori

Untuk pertama kalinya, Arab Saudi akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN). PPN sebesar 5% itu akan dibebankan terhadap sebagian besar transaksi barang dan jasa.selengkapnya

 Restitusi Dipercepat, Penerimaan PPN Januari Tumbuh Negatif 9,2%Restitusi Dipercepat, Penerimaan PPN Januari Tumbuh Negatif 9,2%Jumat 22 Feb 2019 11:10Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Januari lalu mencapai Rp 29,3 triliun atau tumbuh negatif 9,2% dibandingkan periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan penerimaan PPN terjadi lantaran adanya kebijakan percepatan restitusi pajak.selengkapnya

 Pengusaha Batu Bara Tagih Restitusi PPN Rp 1,5 TriliunPengusaha Batu Bara Tagih Restitusi PPN Rp 1,5 TriliunJumat 20 Mei 2016 12:53Administratordibaca 1526 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menagih Direktorat ‎Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk segera membayar kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dalam hitungan APBI, besaran restitusi yang belum dibayarkan mencapai Rp 1,5 triliun. Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan, ada 11 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), khususnya padaselengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Usulan Pajak Mobil 0%Sri Mulyani Kaji Usulan Pajak Mobil 0%Rabu 23 Sep 2020 11:28Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor automotif di tengah masa pandemi Covid-19.selengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Usulan Pajak Mobil Baru 0%Sri Mulyani Kaji Usulan Pajak Mobil Baru 0%Rabu 23 Sep 2020 11:04Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan mengkaji terlebih dahulu usulan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengenai pajak 0% untuk setiap pembelian mobil baru.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :