Ditjen Pajak Kebut Jaring Peserta Amnesti PajakDitjen Pajak Kebut Jaring Peserta Amnesti PajakRabu 2 Nov 2016 17:00Administratordibaca 726 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali melakukan sosialisasi amnesti pajak, terlebih sudah satu bulan periode kedua amnesti pajak berjalan. Kali ini, bahkan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi ikut turun langsung mengajak pedagang di Pusat Perbelanjaan ITC Mangga Dua Jakarta untuk ikut amnesti pajak.selengkapnya

 Kisah Aki Mad`i, Petani Ikan yang Berperahu demi Bayar PajakKisah Aki Mad`i, Petani Ikan yang Berperahu demi Bayar PajakKamis 17 Mar 2016 07:45Administratordibaca 1358 kaliSemua Kategori

Nama Aki Mad'i mendadak menjadi primadona di lingkungan wajib pajak di Kabupaten Purwakarta. Dia bukan seorang pengusaha mentereng atau politisi ternama, dia hanyalah seorang petani ikan tradisional yang ternyata taat membayar pajak setiap bulannya. Aki Mad'i adalah seorang petani ikan jaring apung di Waduk Jatiluhur. Warga Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani itu memiliki empat jaring terapungselengkapnya

 Ini rekomendasi IMF untuk Ditjen Pajak dalam lima tahun ke depanIni rekomendasi IMF untuk Ditjen Pajak dalam lima tahun ke depanSenin 5 Ags 2019 09:58Ridha Anantidibaca 678 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) belum lama ini merilis hasil assessment terhadap perekonomian Indonesia dalam laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019. Meski secara keseluruhan perekonomian Indonesia dinilai positif, IMF menyoroti kinerja penerimaan negara yang masih rendah, terutama pajak.selengkapnya

 Eks Menkeu sebut Program Relaksasi Pajak Tak Akan MembantuEks Menkeu sebut Program Relaksasi Pajak Tak Akan MembantuRabu 15 Apr 2020 14:13Ridha Anantidibaca 215 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan saat ini pemerintah tak perlu memprioritaskan pemberian insentif relaksasi pajak karena dinilai tidak membantu dalam situasi saat ini akan banyak perusahaan yang merugi.selengkapnya

 Apa Kabar soal Kenaikan Tarif Bea Materai Jadi Rp 10.000?Apa Kabar soal Kenaikan Tarif Bea Materai Jadi Rp 10.000?Ahad 16 Okt 2016 15:12Administratordibaca 1908 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pernah berencana mengenakan tarif tunggal bea materai. Materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 dihapus, serta akan dijadikan satu tarif Rp 10.000. Namun hingga saat ini revisi Undang-undang (UU) Bea Materai yang mengusulkan kebijakan tersebut masih terbengkalai sejak 2015.selengkapnya

 Sri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSenin 20 Jul 2020 14:19Ridha Anantidibaca 230 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap lebih dari 60 juta orang terdampak secara ekonomi karena pandemi virus corona. Namun, pemerintah kesulitan memberikan bantuan karena kendala data.selengkapnya

 IMF soroti rendahnya kinerja penerimaan pajak IndonesiaIMF soroti rendahnya kinerja penerimaan pajak IndonesiaSenin 5 Ags 2019 09:47Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) merilis hasil assessment terhadap perekonomian Indonesia dalam laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanRabu 8 Jun 2016 21:02Administratordibaca 932 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya

 New Normal, Sri Mulyani Cari Pajak BaruNew Normal, Sri Mulyani Cari Pajak BaruSelasa 23 Jun 2020 09:38Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Dalam membuat kebijakan ekonomi di tahun 2021, pemerintah membuat beberapa terobosan kebijakan guna mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi.selengkapnya

 Menkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam BerinvestasiMenkeu: Indonesia Partner yang Baik dalam BerinvestasiSenin 4 Feb 2019 13:54Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakinkan investor bahwa pemerintah adalah partner yang baik dalam berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Mandiri Investment Forum 2019 yang dihadiri 600 investor lokal dan asing serta 200 nasabah korporasi Bank Mandiri.selengkapnya

 Beri Penghargaan ke Wajib Pajak Kaya, Sri Mulyani: Uang Anda untuk Bangun IndonesiaBeri Penghargaan ke Wajib Pajak Kaya, Sri Mulyani: Uang Anda untuk Bangun IndonesiaRabu 13 Mar 2019 16:00Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, seluruh pajak yang diterima negara digunakan untuk pembangunan Indonesia. Hal tersebut baik berupa pembangunan fisik seperti jalan maupun transportasi, hingga pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan.selengkapnya

 Menkeu: Pajak dari Masyarakat untuk Stimulus EkonomiMenkeu: Pajak dari Masyarakat untuk Stimulus EkonomiJumat 15 Mar 2019 14:18Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, pajak yang ditarik pemerintah dari masyarakat digunakan untuk stimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di antaranya untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.selengkapnya

 Bill Gates Bayar Pajak US Miliar, Harusnya Lebih Besar?Bill Gates Bayar Pajak US Miliar, Harusnya Lebih Besar?Jumat 23 Feb 2018 12:03Ridha Anantidibaca 612 kaliSemua Kategori

Kekayaan miliarder pendiri Microsoft, Bill Gates, bernilai sekitar US,8 miliar, dan dia membayar pajak miliaran dolar kepada pemerintah federal. Namun, Bill Gates mengatakan seharusnya dia membayar lebih.selengkapnya

 TOP BISNIS: OTT Pegawai Pajak hingga Bahaya Ikut Rush MoneyTOP BISNIS: OTT Pegawai Pajak hingga Bahaya Ikut Rush MoneyRabu 23 Nov 2016 12:15Ajeng Widyadibaca 525 kaliSemua Kategori

Belum pulih kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak karena kasus Gayus Tambunan beberapa tahun silam, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah satu pegawai pajak.selengkapnya

 Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalKamis 2 Feb 2023 10:09Septriana Indriasaridibaca 1382 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

 Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Kamis 2 Feb 2023 08:31Ridha Anantidibaca 1796 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

 Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniRabu 1 Feb 2023 14:00Ridha Anantidibaca 1092 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

 Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSelasa 16 Nov 2021 09:52Ridha Anantidibaca 2351 kaliSemua Kategori

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

 Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapSelasa 16 Nov 2021 09:39Ridha Anantidibaca 2399 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

 Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanSelasa 16 Nov 2021 09:27Ridha Anantidibaca 1598 kaliSemua Kategori

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :