Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Menkeu Ani Rapat 7 Jam di DPR, Apa Hasilnya?Kamis 1 Sep 2016 15:05Administratordibaca 944 kaliSemua Kategori

Rapat kerja lanjutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/08/2016), menelorkan sejumlah keputuskan. Salah satu keputusannya adalah merestui langkah Menkeu Sri dalam penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga agar tetap memperhatikan target pembangunan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan gini ratio.selengkapnya

 Presiden Minta Langkah Maksimalkan Penerimaan PajakPresiden Minta Langkah Maksimalkan Penerimaan PajakSabtu 17 Sep 2016 13:09Administratordibaca 983 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo meminta langkah-langkah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dalam menjaga pelaksanaan APBN 2016.selengkapnya

 AKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Ini Alasan Ditjen PajakAKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Ini Alasan Ditjen PajakSelasa 6 Feb 2018 09:07Ridha Anantidibaca 532 kaliSemua Kategori

Kewajiban menyampaikan data transaksi kartu kredit membantu pemerintah untuk mengetahui profil wajib pajak.selengkapnya

 Wajib Lapor Kartu Kredit, Data WP Makin Mudah TeridentifikasiWajib Lapor Kartu Kredit, Data WP Makin Mudah TeridentifikasiSenin 5 Feb 2018 09:45Ridha Anantidibaca 739 kaliSemua Kategori

Kewajiban menyampaikan data transaksi kartu kredit membantu pemerintah untuk mengetahui profil wajib pajak.selengkapnya

 Jokowi Minta Pengusaha Bawa Pulang Uang yang Parkir di LuarJokowi Minta Pengusaha Bawa Pulang Uang yang Parkir di LuarAhad 17 Jul 2016 09:29Administratordibaca 1238 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mensosialisasikan manfaat dari program pengampunan pajak (tax amnesty) kepada 2.700 pengusaha kecil, menengah hingga kelas kakap di Jawa Timur. Presiden Jokowi meminta kepada para pengusaha untuk membawa pulang uang yang mereka taruh di luar negeri.selengkapnya

 Perusahaan batubara minta perlakukan pajak nailed down sama seperti FreeportPerusahaan batubara minta perlakukan pajak nailed down sama seperti FreeportRabu 26 Des 2018 14:36Ridha Anantidibaca 1333 kaliSemua Kategori

Perusahaan pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) meminta perlakukan perpajakan yang sama seperti PT Freeport Indonesia. Selain mendapatkan perpanjangan operasi 20 tahun ke depan, perusahaan PKP2B yang kontraknya akan habis juga meminta skema pajak tetap atau nailed down.selengkapnya

 Kekayaan RI jadi rebutan, bos Pajak gandeng TNI untuk pengamananKekayaan RI jadi rebutan, bos Pajak gandeng TNI untuk pengamananSenin 7 Nov 2016 15:33Ajeng Widyadibaca 585 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi meminta kepada Panglima TNI untuk memberi arahan kepada seluruh pegawai pajak di Indonesia agar target penerimaan negara dari perpajakan bisa tercapai. Sebab, tidak semua fungsi bisa dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengawal penerimaan negara, salah satunya fungsi militer.selengkapnya

 Perbankan & LK Diminta Jemput BolaPerbankan & LK Diminta Jemput BolaSelasa 16 Ags 2016 09:54Administratordibaca 625 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta perbankan, perusahaan sekuritas, maupun lembaga lain yang telah ditunjuk pemerintah sebagai penerima aliran dana dari amnesti pajak untuk lebih aktif “menjemput bola”.selengkapnya

 Revisi Pajak Otomotif, Mobil Sedan Tak Lagi Jadi Barang MewahRevisi Pajak Otomotif, Mobil Sedan Tak Lagi Jadi Barang MewahKamis 8 Feb 2018 14:41Ridha Anantidibaca 857 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah merevisi struktur perpajakan di industri otomotif. Salah satunya yaitu meminta penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk produk mobil jenis sedanselengkapnya

 Tidak Bayar Pajak, PHRI Minta Agen Travel Asing DiblokirTidak Bayar Pajak, PHRI Minta Agen Travel Asing DiblokirSelasa 14 Nov 2017 13:17Ajeng Widyadibaca 571 kaliSemua Kategori

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera memblokir situs agen travel asing.selengkapnya

 Pemerintah Jamin WNI Pemilik Dana di SingapuraPemerintah Jamin WNI Pemilik Dana di SingapuraSabtu 17 Sep 2016 08:53Administratordibaca 654 kaliSemua Kategori

Pemerintah meminta warga negara Indonesia (WNI) pemilik dana di Singapura yang berniat mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty tetap mengikuti program tersebut. Sekretariat Kabinet Pramono Anung meminta, masyarakat tidak takut terhadap segala macam ancaman terkait keikutsertaan mereka di program pengampunan pajak.selengkapnya

 Ombudsman meminta Kemenkeu menutup celah penyalahgunaan kebijakan cukai rokokOmbudsman meminta Kemenkeu menutup celah penyalahgunaan kebijakan cukai rokokRabu 23 Okt 2019 10:59Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

Ombudsman Republik Indonesia (RI) meminta Kementerian Keuangan untuk menutup celah kebijakan cukai rokok. Poin ini disampaikan menyusul informasi terkait pensiasatan yang dilakukan oleh pabrikan rokok besar asing yang mengakibatkan potensi hilangnya penerimaan negara.selengkapnya

 Petani tembakau minta simplifikasi tarif cukai ditundaPetani tembakau minta simplifikasi tarif cukai ditundaSenin 29 Okt 2018 11:17Ridha Anantidibaca 772 kaliSemua Kategori

Kalangan petani tembakau meminta Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan Menteri Keuangan terkait kebijakan penyederhanaan (simplifikasi tarif) yang berdampak pada penghidupan ekonomi petani tembakau.selengkapnya

 BKPM Minta Pengusaha Fokus Dulu ke Amnesti PajakBKPM Minta Pengusaha Fokus Dulu ke Amnesti PajakJumat 7 Okt 2016 06:52Administratordibaca 602 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong meminta para pengusaha dan pemodal untuk fokus dahulu pada program Amnesti Pajak (Tax Amnesty). “Tax Amnesty saya pribadi sangat mendukung dan meminta semua pengusaha pemdodal fokus dulu pada Tax Amnesty.selengkapnya

 Kegiatan Usaha Dibatasi, Pengusaha Minta Relaksasi PajakKegiatan Usaha Dibatasi, Pengusaha Minta Relaksasi PajakRabu 7 Okt 2020 15:40Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Pengusaha pusat perbelanjaan meminta relaksasi sebagai imbas pembatasan kegiatan usaha di Kota Bekasi hanya sampai pukul 18.00 WIB selama enam hari kerja. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Bekasi meminta kepada kepala daerah untuk dapat memberikan keringanan berupa pajak restoran, PBB, listrik serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

 Pengelola Mal Minta Keringanan Pajak Reklame dan PBBPengelola Mal Minta Keringanan Pajak Reklame dan PBBKamis 18 Jun 2020 13:32Ridha Anantidibaca 688 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan meminta keringanan terkait pembayaran pajak terutama untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak reklame. Permintaan ini disampaikannya langsung kepada Gubernur DKI Jakarta. Lantaran, selama ini hampir seluruh pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tertekan karena COVID-19.selengkapnya

 Penuhi visi Jokowi, ini tugas yang diberikan Sri Mulyani untuk Ditjen PajakPenuhi visi Jokowi, ini tugas yang diberikan Sri Mulyani untuk Ditjen PajakSelasa 16 Jul 2019 14:15Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Salah satu visi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerintahannya di periode kedua ini ialah mendorong investasi secara besar-besaran, terutama investasi berorientasi ekspor. Merespon hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk responsif mengantisipasi arahan tersebut.selengkapnya

 Perihal pajak e-commerce, pebisnis minta uji publik terlebih duluPerihal pajak e-commerce, pebisnis minta uji publik terlebih duluRabu 31 Jan 2018 12:16Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan perihal regulasi pajak ke pelaku usaha online (e-commerce) dinilai perlu dilakukan uji publik. Oleh karena itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan uji publik atas rancangan regulasi pajak toko online. Hingga saat ini, idEA mengaku belum menerima draf dari aturan tersebut.selengkapnya

 Pengusaha Karet Minta Kebijakan Cicilan Pajak Penghasilan DievaluasiPengusaha Karet Minta Kebijakan Cicilan Pajak Penghasilan DievaluasiSenin 19 Sep 2016 08:24Administratordibaca 570 kaliSemua Kategori

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi kembali sistem cicilan Pajak Penghasilan l 25.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Tertekan, Sri Mulyani Minta Jajarannya Kejar SetoranPenerimaan Pajak Tertekan, Sri Mulyani Minta Jajarannya Kejar SetoranJumat 23 Okt 2020 13:58Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tetap mengumpulkan penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun 2020 dan 2021. Pengumpulan penerimaan pajak sebagai modal pemerintah menggerakkan ekonomi nasional di tengah situasi pandemi Corona.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :