Ini tanggapan produsen soal rencana Kemenkeu terapkan cukai minuman berpemanisIni tanggapan produsen soal rencana Kemenkeu terapkan cukai minuman berpemanisSenin 24 Feb 2020 11:05Ridha Anantidibaca 811 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengusulkan pengenaan tarif cukai untuk produk minuman berpemanis. Usulan ini lantaran banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena penyakit akibat gula dan makanan berpemanis.selengkapnya

 Bea Cukai Sibolga Musnahkan Ratusan Ribu Barang IlegalBea Cukai Sibolga Musnahkan Ratusan Ribu Barang IlegalSelasa 29 Okt 2019 16:03Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Sibolga melakukan pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), Kamis (24/10). Pada kesempatan itu, Bea Cukai Sibolga juga memusnahkan barang milik negara (BMN) hasil penindakan periode 2018-2019.selengkapnya

 RI Bisa Kehilangan Potensi Pendapatan Cukai, Ini SebabnyaRI Bisa Kehilangan Potensi Pendapatan Cukai, Ini SebabnyaRabu 13 Feb 2019 13:58Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan, pada Desember 2018 lalu, mengeluarkan PMK 156/2018 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Dalam beleid tersebut, Kemenkeu menghapus Bab IV pada PMK 146/2017, yang salah satu tujuannya mengatur penggabungan batas produksi SKM dan SPM.selengkapnya

 Baru UU Ketentuan Pajak yang Siap DirevisiBaru UU Ketentuan Pajak yang Siap DirevisiKamis 3 Nov 2016 07:54Administratordibaca 900 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang melakukan reformasi perpajakan melalui revisi sejumlah undang-undang (UU). Hal ini supaya bisa mendukung program perpajakan yang saat ini berjalan yaitu pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah Janji tidak akan Melakukan Ijon PajakPemerintah Janji tidak akan Melakukan Ijon PajakRabu 26 Okt 2016 15:31Administratordibaca 904 kaliSemua Kategori

Pemerintah tidak akan melakukan ijon pajak untuk mengejar penerimaan pada tahun ini. Janji itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada media di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Selasa (25/10).selengkapnya

 Revisi UU Ketentuan Pajak Dipercepat, Besaran Denda DiturunkanRevisi UU Ketentuan Pajak Dipercepat, Besaran Denda DiturunkanKamis 9 Jun 2016 12:43Administratordibaca 912 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satu poin pembahasan beleid yang diharapkan rampung akhir tahun ini adalah, menurunkan besaran denda bagi pembyara pajak yang tidak patuh. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, revisi UU KUP ini diharapkan bisa rampung dibahas sebelum akhir tahun iniselengkapnya

 Tak Perpanjang Tax Amnesty, Menkeu Janji Permudah Isi FormulirTak Perpanjang Tax Amnesty, Menkeu Janji Permudah Isi FormulirJumat 9 Sep 2016 15:00Administratordibaca 2123 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mempermudah proses administrasi pengampunan pajak. Hanya itu yang ia janjikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan mengubah undang-undang untuk memperpanjang periodesasi program tax amnesty tersebut.selengkapnya

 Catat, Menkeu Sri Bilang Tak Ada Perpanjangan TACatat, Menkeu Sri Bilang Tak Ada Perpanjangan TAJumat 9 Sep 2016 10:56Administratordibaca 717 kaliSemua Kategori

Minimnya penerimaan pajak dari program pengampunan pajak atau tax amnesty sampai saat ini, membuat pemerintah agak ketar-ketir apakah program ini akan berhasil atau tidak.selengkapnya

 Isu Kepatuhan jadi Sentral Pembahasan RUU KUPIsu Kepatuhan jadi Sentral Pembahasan RUU KUPKamis 9 Jun 2016 09:42Administratordibaca 1828 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Beleid ini digadang-gadang sebagai langkah konkret reformasi sistem dan lembaga perpajakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi isu sentral yang menjadi latar belakang diajukannya RUU ini.selengkapnya

 Revisi UU KUP, DPR harap Wajib Pajak tak lagi Jadi ObyekRevisi UU KUP, DPR harap Wajib Pajak tak lagi Jadi ObyekKamis 9 Jun 2016 08:48Administratordibaca 2753 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat berharap revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bisa mendorong kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak. Sebab, kesenjangan yang terjadi selama ini menimbulkan tekanan pada wajib pajak. "Revisi UU KUP diharapkan menempatkan wajib pajak dan fiskus secara equal. Setidaknya bisa menempatkan wajib pajak bukan hanya sebagai obyek tapi juga subyekselengkapnya

 Bea Cukai Dekatkan Diri dengan MahasiswaBea Cukai Dekatkan Diri dengan MahasiswaKamis 28 Nov 2019 15:39Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Magelang melakukan sosialisasi tentang bea dan cukai di Kampus Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan yang digelar bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) tersebut dikemas dalam "Custom goes to Campus" , Selasa (26/11).selengkapnya

 Bea Cukai Dorong Daerah Tingkatkan EksporBea Cukai Dorong Daerah Tingkatkan EksporKamis 1 Ags 2019 11:41Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Bea Cukai menjalin daerah untuk terus meningkatkan ekspor. Bea Cukai Sibolga bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia I cabang Sibolga dan Pemerintah Daerah Sibolga selenggarakan focus group discussion bertajuk 'Menggali Potensi Perekonian Daerah dengan Menggalakkan Ekspor Melalui Pelabuhan Sibolga'.selengkapnya

 Penerimaan pajak Indonesia masih bergantung pada setoran WP besarPenerimaan pajak Indonesia masih bergantung pada setoran WP besarKamis 14 Mar 2019 11:12Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut para Wajib Pajak (WP) Besar, baik badan usaha maupun orang pribadi, sebagai wajib pajak berskala nasional. Bagaimana tidak, setoran pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja sudah mencapai Rp 418,73 triliun sepanjang 2018 lalu.selengkapnya

 Ikapi Jakarta Desak Pajak Perbukuan DihapuskanIkapi Jakarta Desak Pajak Perbukuan DihapuskanJumat 20 Mei 2016 13:13Administratordibaca 1088 kaliSemua Kategori

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DKI Jakarta mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menghapuskan pajak terhadap produksi buku. Permintaan itu muncul lantaran begitu banyaknya kewajiban pajak yang harus ditunaikan para penerbit kepada negara selama ini. Dalam sidang pleno Komisi A Musyawarah Daerah (Musda) Ikapi DKI Jakarta 2016, Rabu (18/5), para peserta bersepakat untuk meminta pemerintahselengkapnya

 `Cakap Angin` Pertukaran Informasi Pajak`Cakap Angin` Pertukaran Informasi PajakSelasa 18 Mei 2021 10:25Ridha Anantidibaca 327 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan Automatic Exchange of Information atau AEoI masih jauh dari ekspektasi, meski pemerintah mengklaim telah mendapatkan informasi perpajakan dari wajib pajak (WP) yang menyimpan duit dan asetnya di luar negeri.selengkapnya

 Pulihkan Ekonomi, Bea Cukai Beri Lagi Fasilitas Kawasan BerikatPulihkan Ekonomi, Bea Cukai Beri Lagi Fasilitas Kawasan BerikatRabu 8 Jul 2020 10:16Ridha Anantidibaca 790 kaliSemua Kategori

Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 yang ditargetkan sebesar 5,3% kini sulit dipenuhi. Bank Indonesia (BI) bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2020 akan berada di bawah 2,3%.selengkapnya

 1.100 Mobil Mewah di Jakarta Menunggak Pajak1.100 Mobil Mewah di Jakarta Menunggak PajakKamis 5 Des 2019 12:18Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menyebut ada 1.100 mobil mewah menunggak pajak. Potensi pendapatan pajak dari tunggakan mobil mewah tersebut mencapai Rp37 miliar.selengkapnya

 Lewat lelang, Bea Cukai tawarkan mobil Subaru dengan harga miring mulai Rp 97 jutaLewat lelang, Bea Cukai tawarkan mobil Subaru dengan harga miring mulai Rp 97 jutaKamis 21 Nov 2019 08:44Ridha Anantidibaca 1005 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kembali akan melakukan lelang mobil murah. Melansir lelang.go.id, ada 10 unit mobil Subaru yang akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.selengkapnya

 Koalisi Tembakau Datangi Gedung DPR Gugat Kenaikan Cukai RokokKoalisi Tembakau Datangi Gedung DPR Gugat Kenaikan Cukai RokokSelasa 29 Okt 2019 11:10Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Koalisi Tembakau yang beranggotakan petani dan pelaku usaha tembakau pada Senin (28/10/2019) mendatangi DPR untuk menggugat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang penaikan cukai yang dinilai menjadi ancam keberlangsungan industri rokok.selengkapnya

 Industri Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai RokokIndustri Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai RokokRabu 25 Sep 2019 09:05Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Kenaikan tarif cukai rokok hingga 23% akan diterapkan mulai Januari 2020 mendatang. Akibat kenaikan tarif cukai itu, harga jual eceran (HJE) sebesar 35% juga siap diberlakukan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :