Ada 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar PajakAda 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar PajakKamis 12 Mei 2016 19:44Administratordibaca 1099 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir data Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar Panama Papers. Berdasarkan hasil penyisiran sementara ditemukan sebanyak 137 wajib pajak dalam dokumen tersebut, telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar pajak.selengkapnya

 DJP: 272 Nama di Panama Papers punya NPWPDJP: 272 Nama di Panama Papers punya NPWPKamis 12 Mei 2016 17:59Administratordibaca 1237 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan sebanyak 272 nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Papers telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Dari identifikasi data Panama hingga 12 Mei, nama yang telah diidentifikasi mempunyai NPWP sebanyak 272," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.selengkapnya

 Ini Wajib Pajak yang Jadi Prioritas Pemeriksaan DJPIni Wajib Pajak yang Jadi Prioritas Pemeriksaan DJPRabu 12 Sep 2018 13:59Ridha Anantidibaca 1409 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyebutkan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan berlaku kepada seluruh wajib pajak (WP).selengkapnya

 Utang dan Dilema Pemungutan Pajak yang LoyoUtang dan Dilema Pemungutan Pajak yang LoyoJumat 23 Feb 2018 10:15Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Posisi utang pemerintah pada awal 2018 mencapai Rp3.958,6 triliun atau mendekati angka Rp4.000 triliun. Dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar, posisi utang tersebut diproyeksikan akan terus terkerek naik.selengkapnya

 PDIP: Ketegasan Sri Mulyani Bisa Maksimalkan Repatriasi AsetPDIP: Ketegasan Sri Mulyani Bisa Maksimalkan Repatriasi AsetKamis 28 Jul 2016 18:17Administratordibaca 592 kaliSemua Kategori

Dengan kemampuan manajemen fiskal yang mumpuni dan relasinya yang luas dengan lembaga internasional Menkeu Sri Mulyani diyakini dapat memaksimalkan repatriasi aset milik warga negara melalui pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Dirjen Pajak Janji Bakal Perbaiki Proses Pemeriksaan PajakDirjen Pajak Janji Bakal Perbaiki Proses Pemeriksaan PajakRabu 24 Okt 2018 10:02Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Dihadapan puluhan pelaku usaha, Dirjen Pajak Robert Pakpahan berjanji akan memperbaiki proses pemeriksaan pajak yang kerap dikeluhkan para wajib pajak (WP).selengkapnya

 Pita cukai rokok 2020 mulai berlaku, ini cara mengidentifikasinyaPita cukai rokok 2020 mulai berlaku, ini cara mengidentifikasinyaSelasa 4 Feb 2020 09:19Ridha Anantidibaca 639 kaliSemua Kategori

Aturan kenaikan tarif rata-rata cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) 35% telah berlangsung. Di mana mulai 2 Februari 2020, sudah dilakukan pemberlakuan pelekatan pita cukai desain tahun 2020.selengkapnya

 Awas, Rekening Jumbo Mulai Ditelisik PajakAwas, Rekening Jumbo Mulai Ditelisik PajakSenin 16 Des 2019 13:38Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak makin berat di pengujung tahun ini. Pasalnya, hingga jelang akhir tahun, realisasi penerimaan negara masih saja lesu.selengkapnya

 Soal Penindakan Ranmor Penunggak Pajak, DKI Tunggu Konfirmasi PolisiSoal Penindakan Ranmor Penunggak Pajak, DKI Tunggu Konfirmasi PolisiKamis 25 Okt 2018 11:23Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berencana menghapus kendaraan penunggak pajak dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor). Untuk itu, Pemprov DKI mengimbau kepada penunggak pajak kendaraan bermotor yang sudah lebih dari lima tahun agar segera melunasi kewajibannya.selengkapnya

 Soal Ranmor Penunggak Pajak 7 Tahun, MTI: Dihancurkan SajaSoal Ranmor Penunggak Pajak 7 Tahun, MTI: Dihancurkan SajaKamis 25 Okt 2018 11:20Ridha Anantidibaca 951 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mulai awal 2019 bakal menindak tegas kendaraan yang menunggak pajak. Kendaraan yang menunggak pajak selama tujuh tahun akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor).selengkapnya

 7 Tahun Tak Bayar Pajak, Kendaraan Jadi `Bodong`7 Tahun Tak Bayar Pajak, Kendaraan Jadi `Bodong`Senin 15 Okt 2018 13:59Ridha Anantidibaca 1217 kaliSemua Kategori

Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang selama tujuh tahun terancam dihapus dari daftar registrasi kendaraan.selengkapnya

 Ditjen Pajak catat 3 juta WP pribadi belum lapor SPT Tahunan 2017Ditjen Pajak catat 3 juta WP pribadi belum lapor SPT Tahunan 2017Kamis 19 Apr 2018 11:19Ridha Anantidibaca 704 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menjelaskan, hingga batas akhir pelaporan pajak pada 31 Maret 2018, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2017 mencapai 10,59 juta SPT. Angka tersebut tumbuh 14,01 persen jika dibandingkan 2017.selengkapnya

 AKSES INFORMASI PERPAJAKAN: Hore! Waktu Pendaftaran LJK DiperpanjangAKSES INFORMASI PERPAJAKAN: Hore! Waktu Pendaftaran LJK DiperpanjangSelasa 27 Feb 2018 16:15Ridha Anantidibaca 981 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memperpanjang waktu pendaftaran lembaga jasa keuangan (LJK) terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sampai akhir bulan Maret 2018.selengkapnya

 PMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakPMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakSenin 26 Feb 2018 10:43Ridha Anantidibaca 1734 kaliSemua Kategori

Kepala Danny Darussalam Tax Center Fiscal Research, B. Bawono Kristiaji, mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan. Dengan demikian industri jasa keuangan mampu mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Pengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanPengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanSenin 26 Feb 2018 09:01Ridha Anantidibaca 1160 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan guna mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kalau Ada Aparat Pajak Minta Ijon, Laporkan ke SayaSri Mulyani: Kalau Ada Aparat Pajak Minta Ijon, Laporkan ke SayaSenin 20 Nov 2017 09:23Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani melarang jajaran pajak melakukan praktik ijon atau menarik utang pajak lebih awal guna memenuhi target penerimaan negara. Dia menegaskan pihaknya tidak melakukan strategi ijon pajak.selengkapnya

 PENGHINDARAN PAJAK: DJP Identifikasi Ribuan Investasi AsingPENGHINDARAN PAJAK: DJP Identifikasi Ribuan Investasi AsingSelasa 7 Feb 2017 09:40Ajeng Widyadibaca 2646 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, persolaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bukan hal yang baru.selengkapnya

 PAJAK: DJP Identifikasi Ribuan Investasi Asing Lakukan Tax AvoidancePAJAK: DJP Identifikasi Ribuan Investasi Asing Lakukan Tax AvoidanceSelasa 7 Feb 2017 09:30Ajeng Widyadibaca 1265 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, persolaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bukan hal yang baru.selengkapnya

 2.272 Wajib Pajak Besar dan Khusus Ikut Tax Amnesty2.272 Wajib Pajak Besar dan Khusus Ikut Tax AmnestySabtu 15 Okt 2016 11:26Administratordibaca 1080 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan hingga kini nilai uang tebusan yang berasal dari pajak besar dan wajib pajak khusus yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp 16,25 triliun.selengkapnya

 Tebusan Tax Amnesty dari Wajib Pajak Besar Capai Rp16,25 TriliunTebusan Tax Amnesty dari Wajib Pajak Besar Capai Rp16,25 TriliunSabtu 15 Okt 2016 10:02Administratordibaca 954 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak besar dan wajib pajak khusus yang sudah mengikuti tax amnesty mencapai 2.272 wajib pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :