OJK Siapkan Dana untuk Bayar Utang Pajak ke PemerintahOJK Siapkan Dana untuk Bayar Utang Pajak ke PemerintahRabu 6 Des 2017 11:44Ridha Anantidibaca 953 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan terkait apakah lembaganya yang menjadi objek pajak atau tidak. Namun, regulator lembaga jasa keuangan ini tetap menyiapkan dana untuk membayar pajak.selengkapnya

 Dampak corona, perusahaan pers bakal mendapat insentif pajak?Dampak corona, perusahaan pers bakal mendapat insentif pajak?Selasa 14 Apr 2020 12:08Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) nyatanya dirasakan di berbagai sektor usaha, tak terkecuali bagi perusahaan pers. Ketua Dewan Pers Mohammad Nur sebelumnya mengajukan sembilan usulan insentif bagi perusahaan media kepada pemerintah.selengkapnya

 Industri Properti Menunggu Kepastian Tax AmnestyIndustri Properti Menunggu Kepastian Tax AmnestyKamis 26 Mei 2016 17:13Administratordibaca 1103 kaliSemua Kategori

Penjualan properti, seperti rumah, pada kuartal pertama 2016 tak begitu menggembirakan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy, sepanjang triwulan satu kemarin, rata-rata penjualan properti oleh pengembang menurun sekitar 30 persen. Salah satu faktornya yaitu banyak konsumen terutama kelas menengah yang menunggu Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajakselengkapnya

 10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPRSelasa 16 Ags 2016 11:23Administratordibaca 1639 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

 Kwik: Usai Tax Amnesty Gak Ngemplang Pajak?Kwik: Usai Tax Amnesty Gak Ngemplang Pajak?Rabu 1 Jun 2016 17:35Administratordibaca 1786 kaliSemua Kategori

Masih alotnya pembahasan rancangan Undang-Undang tax amnesty atau pengampunan pajak oleh pemerintah dan anggota dewan, membuat mantan Menko Perekonomian era Gusdur Kwik Kian Gie angkat bicara, menurutnya tax amnesty sangat bisa dilakukan di Indonesia.selengkapnya

 Ketua DPR Ragukan Ekonomi Pulih Kalau Tax Amnesty GagalKetua DPR Ragukan Ekonomi Pulih Kalau Tax Amnesty GagalJumat 10 Jun 2016 15:11Administratordibaca 698 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin, menilai realisasi RUU pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan jalan satu-satunya bagi penyehatan perekonomian nasional. Meski tidak sepenuhnya, kebijakan ini juga berkaitan dengan APBN-P 2016. "Saya jujur saja kalau tax amnesty nggak masuk, saya pesimis tentang perekonomian kita. Kalau tax amnesty nggak sukses di UU atau pun aplikasinya,selengkapnya

 Pagu Kemenkeu Rp 42,1 Triliun, Sebagian Besar Gaji PegawaiPagu Kemenkeu Rp 42,1 Triliun, Sebagian Besar Gaji PegawaiJumat 9 Sep 2016 19:28Administratordibaca 1155 kaliSemua Kategori

Untuk anggaran tahun depan, Kementerian Keuangan mengajukan Rp 42,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dana sebesar itu guna mencapai target-target kementerian.selengkapnya

 Ketua DPR Kritik Sosialisasi Tax AmnestyKetua DPR Kritik Sosialisasi Tax AmnestySelasa 23 Ags 2016 16:28Administratordibaca 967 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin mengkritik Direkrorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, kinerja Ditjen Pajak memprihatinkan. "Pertama soal sosialisasi. Saya pandang kurang berhasil, kurang gencar dan kurang menyebar ke seluruh lapisan pengusaha, baik kecil, menengah maupun besar," kata Ade di Gedung DPR,selengkapnya

 Jokowi Kumpulkan Menterinya Bahas Tax AmnestyJokowi Kumpulkan Menterinya Bahas Tax AmnestyKamis 23 Jun 2016 08:12Administratordibaca 591 kaliSemua Kategori

Sehabis rapat terbatas (ratas) dan juga sidang kabinet paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) Presiden Joko Widodo mengumpulkan beberapa menteri dan juga pejabat yang berkaitan langsung dengan tax amnesty atau pengampunan pajak. Presiden Jokowi mengumpulkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Bank Indonesiaselengkapnya

 Kanwil DJP Sumut Pacu Sosialisasi Tarif Pajak PPh Final UKM 0,5%Kanwil DJP Sumut Pacu Sosialisasi Tarif Pajak PPh Final UKM 0,5%Senin 13 Ags 2018 09:17Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara I menggandeng sejumlah pihak termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menggali data wajib pajak dari segmen usaha kecil menengah sekaligus sosialisasi pemangkasan tarif pajak bagi UKM.selengkapnya

 Ketua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopKetua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopJumat 27 Apr 2018 11:46Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo memuji keberhasilan pemerintah menarik pajak raksasa penyedia layanan over the top (OTT) asal Amerika Serikat, Google.selengkapnya

 Amsterdam akan naikkan pajak wisata untuk bendung wisatawanAmsterdam akan naikkan pajak wisata untuk bendung wisatawanJumat 18 Mei 2018 14:41Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Amsterdam berupaya membatasi kedatangan wisatawan yang membanjiri kota itu, dan dewan mendatangnya tengah mengusulkan serangkaian langkah keras serta rencana untuk menaikkan pajak wisata.selengkapnya

 Fasilitas PPh Kawasan Ekonomi Tergantung Keputusan Sri MulyaniFasilitas PPh Kawasan Ekonomi Tergantung Keputusan Sri MulyaniKamis 12 Mar 2020 10:09Ridha Anantidibaca 742 kaliSemua Kategori

Skema fasilitas PPh untuk pelaku usaha berinvestasi pada kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK) masih terganjal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Tax Amnesty: DPR Janji Bahas Pengesahan Pekan IniTax Amnesty: DPR Janji Bahas Pengesahan Pekan IniSelasa 21 Jun 2016 10:35Administratordibaca 846 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di tingkat panitia kerja DPR hingga kini belum rampung. Kendati demikian, anggota dewan masih menjanjikan rencana pengesahan pekan ini. Wakil Ketua Komisi XI sekaligus Ketua Panja RUU Pengampunan Pajak dari DPR, Soepriyatno mengatakan hingga pekan lalu pembahasan baru sampai pasal 19. Namun, masih banyak pula yang ditunda pembahasannya.selengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Kebijakan Ekonomi yang Menyita Perhatian MasyarakatTax Amnesty Jadi Kebijakan Ekonomi yang Menyita Perhatian MasyarakatSelasa 27 Des 2016 10:41Ajeng Widyadibaca 844 kaliSemua Kategori

Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi kebijakan yang menyita perhatian seluruh kalangan masyarakat pada tahun ini, baik itu pro maupun kontra.selengkapnya

 Panama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru DuniaPanama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru DuniaRabu 11 Mei 2016 12:44Administratordibaca 2107 kaliSemua Kategori

Di depan sekitar 150 undangan diskusi Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, Oesman Sapta Odang buka-bukaan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu prihatin dengan kondisi saat ini terkait beratnya upaya mendongkrak pendapatan negara. Sebuah informasi sampai ke telinganya. Di tengah lemahnya penerimaan pajak, banyak uang warga Indonesia justru diparkir diselengkapnya

 Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyRabu 15 Jun 2016 11:51Administratordibaca 1584 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

 Amnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiAmnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiJumat 25 Nov 2016 13:57Ajeng Widyadibaca 527 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini belum ada daerah di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi daerah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Padahal, metode pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah ini sudah diinisiasi sejak 2006 lalu.selengkapnya

 DPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanDPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanSenin 23 Mei 2016 13:43Administratordibaca 627 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan tarif uang tebusan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Keinginan untuk menaikkan tarif tebusan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar. “Kami akan mengajukan skema dua tahap, enam bulan. Tahap pertama 5%, tahap kedua 7,5%,” ujar Sarmujiselengkapnya

 Ampun-Ampun Pengampunan PajakAmpun-Ampun Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 22:58Administratordibaca 946 kaliSemua Kategori

Di usia jabatan yang seumur jagung, Sri Mulyani mesti membereskan seabrek masalah keuangan negara. Penerimaan perpajakan, satu di antaranya, diperkirakan masih seret tahun ini sehingga minus Rp 219 triliun. Program pengampunan pajak pun digadang-gadang dapat menambal bolong tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :