Konsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalKonsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalRabu 14 Okt 2020 13:49Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian makin tinggi pasca tertundanya keputusan konsesus global terkait pemajakan ekonomi digital hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya

 Menkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalMenkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalSelasa 21 Jul 2020 13:47Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia dan negara anggota G20 masih belum bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital dalam waktu dekat. Hambatan ini diakibatkan sikap Amerika Serikat yang memilih tidak setuju dengan rencana perpajakan digital di skala global.selengkapnya

 Sri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSelasa 21 Jul 2020 11:37Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Indonesia dan anggota G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan dari perusahaan digital. Hal tersebut lantaran sikap Amerika Serikat (AS) yang memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global.selengkapnya

 Ditjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingDitjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingRabu 3 Jun 2020 15:08Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak siap memajaki penghasilan perusahaan barang/jasa asing dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Otoritas pajak pun sudah melakukan pendekatan kepada sepuluh yurisdiksi pada Jumat (29/5), ini sambil menyusun payung hukumnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingDitjen Pajak siap tarik pajak penghasilan digital milik asingSelasa 2 Jun 2020 12:17Ridha Anantidibaca 39 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak siap memajaki penghasilan perusahaan barang/jasa asing dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Otoritas pajak pun sudah melakukan pendekatan kepada sepuluh yurisdiksi pada Jumat (29/5), ini sambil menyusun payung hukumnya.selengkapnya

 Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Masalah PajakBertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Masalah PajakSelasa 25 Feb 2020 11:16Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi salah satu panelis dalam acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan oleh Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020.selengkapnya

 Laporan dari India: International Taxation Conference 2018 Soroti Implementasi BEPSLaporan dari India: International Taxation Conference 2018 Soroti Implementasi BEPSSenin 10 Des 2018 11:34Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

International Taxation Conference 2018 kembali digelar oleh Foundation for International Taxation dan International Bureau of Fiscal Documentation, serta bekerja sama dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Mumbai, India.selengkapnya

 Ditjen Pajak Siapkan Regulasi Mandatory Disclosure Rule (MDR)Ditjen Pajak Siapkan Regulasi Mandatory Disclosure Rule (MDR)Jumat 2 Feb 2018 11:22Ridha Anantidibaca 1308 kaliSemua Kategori

Sebagai bagian dari transparansi untuk memerangi aksi penggerusan pajak melalui praktik aggressive tax planning, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyiapkan regulasi terkait mandatory disclosure rule atau MDR.selengkapnya

 Keseimbangan pajak bisnis digital di OECDKeseimbangan pajak bisnis digital di OECDSenin 6 Feb 2017 09:49Ajeng Widyadibaca 642 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penyeimbangan hak pemajakan bisnis digital antar negara kepada anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Usulan ini dilayangkan karena selama ini banyak potensi pajak negara berkembang hilang dari pajak bisnis digital.selengkapnya

 Negara Anggota IF BEPS Berkongsi Atasi Masalah Perpajakan GlobalNegara Anggota IF BEPS Berkongsi Atasi Masalah Perpajakan GlobalSelasa 3 Jul 2018 11:08Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Negara anggota Inclusive Framework on BEPS (IF BEPS) sepakat untuk bekerja sama dan berkolaborasi guna menyelesaikan permasalahan perpajakan secara global.selengkapnya

 Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?Jumat 8 Des 2017 14:53Ridha Anantidibaca 736 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa tidak aneh apabila cukai rokok dipakai untuk membiayai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fachmi di Jakarta, Kamis, menerangkan mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) di dunia yang salah satu opsinya menaikkan cukai rokok setinggi-tingginyaselengkapnya

 Sri Mulyani Genjot Basis Tax Amnesty Jelang Akhir PeriodeSri Mulyani Genjot Basis Tax Amnesty Jelang Akhir PeriodeSelasa 7 Feb 2017 13:31Ajeng Widyadibaca 960 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, akan tetap fokus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha menjelang akhir periode program pengampunan pajak atau tax amnesty pada Maret 2017. Fokus lainnya yakni untuk membangun dasar pengenaan pajak atau tax base (basis pajak).selengkapnya

 Rasio Pajak Indonesia Masih di Bawah 11%Rasio Pajak Indonesia Masih di Bawah 11%Selasa 23 Ags 2016 08:41Administratordibaca 1053 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis program pengampunan pajak atau tax amnesty bisa mendorong kenaikan dasar pengenaan pajak (tax base). Dari sebulan pemberlakuan amnesti pajak, ada 321 Wajib Pajak (WP) baru yang mendaftar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini jumlah tax base dan tax ratioIndonesia tergolong kecil jika dibandingkan negara lain.selengkapnya

 Tingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax BaseTingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax BaseSenin 25 Apr 2016 20:08Administratordibaca 1259 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk memperluas tax base basis pajak untuk menjaring lebih banyak wajib pajak di Tanah Air. Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) yang kini sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

 Keunggulan Tax Amnesty di Mata Mantan Menkeu Chatib BasriKeunggulan Tax Amnesty di Mata Mantan Menkeu Chatib BasriRabu 23 Mar 2016 17:32Administratordibaca 1258 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menggodok rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty). Kementerian Keuangan meyakini adanya tax amnesty bisa membantu peningkatan penerimaan pajak. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menilai beberapa keunggulan dari tax amnesty. Salah satunya, tax amnesty bisa memperluas basis pajak (tax base) untuk memperbesar penerimaan pajak.selengkapnya

 Ambang Batas Pengusaha Kena Pajak Dikaji, Kemenkeu Sasar Lebih Banyak UMKMAmbang Batas Pengusaha Kena Pajak Dikaji, Kemenkeu Sasar Lebih Banyak UMKMRabu 14 Okt 2020 13:41Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyasar penerimaan pajak dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seiring minimnya kontribusi kelompok ini ke penerimaan pajak.selengkapnya

 Menteri Sri Mulyani Perkirakan Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp86 TMenteri Sri Mulyani Perkirakan Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp86 TRabu 5 Feb 2020 14:51Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa adanya omnibus law perpajakan akan berpotensi mengurangi pendapatan negara. Dia memperkirakan, dengan adanya insentif omnibus law tersebut penerimaan pajak kehilangan Rp 86 triliun.selengkapnya

 Menteri BUMN Usul ke Menteri Keuangan Agar PPN Avtur DihapusMenteri BUMN Usul ke Menteri Keuangan Agar PPN Avtur DihapusKamis 14 Feb 2019 10:44Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dihapus.selengkapnya

 Tarif Pesawat Mahal, Menteri BUMN Minta PPN Avtur DihapusTarif Pesawat Mahal, Menteri BUMN Minta PPN Avtur DihapusKamis 14 Feb 2019 09:54Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa mengkaji penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjulan bahan bakar jenis avtur. Bahkan Rini menyampaikan keinginannya agar PPN dihapuskan.selengkapnya

 Sampai 3 April 2018, Bea Cukai Kantongi Rp18,9 TriliunSampai 3 April 2018, Bea Cukai Kantongi Rp18,9 TriliunJumat 6 Apr 2018 10:15Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai sepanjang kuartal I/2018 hingga 3 April kemarin sebesar Rp18,9 triliun atau meningkat 17,6% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp16,1 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :