Facebook Klaim Patuh Pajak, Pemerintah Tetap AwasiFacebook Klaim Patuh Pajak, Pemerintah Tetap AwasiRabu 18 Apr 2018 15:08Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Perusahaan aplikasi dan layanan konten internet (over the top/OTT) Facebook mengklaim patuh membayar pajak di Indonesia. Menuurt Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari, perusahaannya membayar pajak sebagaimana ketentuan di Indonesia.selengkapnya

 Menkominfo: Facebook Belum Bayar Pajak di IndonesiaMenkominfo: Facebook Belum Bayar Pajak di IndonesiaSelasa 8 Mei 2018 14:12Ridha Anantidibaca 915 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menerima perwakilan Facebook Asia Pasifik di Kantor Kominfo Medan Merdeka, Jakarta, pada hari ini, Senin (7/5/2018). Pertemuan berlangsung sekitar setengah jam, dari pukul 13.00 hingga 13.30 WIB.selengkapnya

 Facebook Indonesia: Kami Bayar Pajak di Negara Mana pun di DuniaFacebook Indonesia: Kami Bayar Pajak di Negara Mana pun di DuniaKamis 20 Okt 2016 22:12Administratordibaca 1826 kaliSemua Kategori

Masih ingat dengan kasus perpajakan antara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI dengan Google Indonesia. Meski belum tuntas dan jelas, kasus ini pun 'menyeret' pelaku over the top (OTT) global lain yang hadir di Indonesia, yakni Facebook Indonesia.selengkapnya

 ASEAN Sebut Facebook-Twitter Untung Besar di AsiaASEAN Sebut Facebook-Twitter Untung Besar di AsiaSabtu 17 Sep 2016 20:20Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Ribut-ribut soal pajak Google di Indonesia, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari organisasi ASEAN. Dukungan ASEAN tersebut berdasarkan data pengguna media sosial seperti Facebook dan Twitter yang tertinggi di Asia Tertangga.selengkapnya

 Pemerintah Gamang Kenakan Pajak ke Facebook, Google, YouTube DkkPemerintah Gamang Kenakan Pajak ke Facebook, Google, YouTube DkkJumat 9 Sep 2016 21:36Administratordibaca 785 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu.selengkapnya

 Pemerintah Berencana Pajaki Google, FacebookPemerintah Berencana Pajaki Google, FacebookSelasa 29 Mar 2016 16:43Administratordibaca 1219 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk mengusulkan pungutan pajak bagi perusahaan penyedia jasa layanan konten data dan informasi berbasis internet (Over The Top/OTT) seperti Google, Facebook, Youtube, sampai dengan Twitter. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, aturan pemungutan pajak ini akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK)selengkapnya

 Menkominfo Sentil Facebook Soal Pajak yang Belum BeresMenkominfo Sentil Facebook Soal Pajak yang Belum BeresSelasa 8 Mei 2018 10:54Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Tak hanya masalah penyalahgunaan data pengguna, Facebook ternyata memiliki masalah lain yang belum selesai di Indonesia.selengkapnya

 Facebook Indonesia Janji Menaati Aturan PajakFacebook Indonesia Janji Menaati Aturan PajakSabtu 22 Okt 2016 07:39Administratordibaca 866 kaliSemua Kategori

Facebook Indonesia tidak mau urusan pajak yang kini gencar mengintai perusahaan penyedia jasa internet atau over the top (OTT) mengganggu laju bisnis di pasar Indonesia.selengkapnya

 Tahun Lalu Facebook Bayar Pajak Rp 67 Miliar di InggrisTahun Lalu Facebook Bayar Pajak Rp 67 Miliar di InggrisSelasa 11 Okt 2016 11:47Admindibaca 759 kaliSemua Kategori

Facebook membayar £ 4,16 juta atau sekitar Rp 67 miliar di Inggris pada tahun lalu karena memperluas cakupan bisnisnya di sana.selengkapnya

 Facebook Terancam Bayar Pajak Rp 65 TriliunFacebook Terancam Bayar Pajak Rp 65 TriliunJumat 5 Ags 2016 09:04Administratordibaca 560 kaliSemua Kategori

Facebook berpotensi membayar pajak tambahan sebesar US$ 3 miliar-US$ 5 miliar atau setara dengan Rp 39 triliun-Rp 65 triliun pada Amerika Serikat. Hal itu terungkap berkat penyelidikan yang dilakukan oleh IRS (Internal Revenue Service) atau lembaga federal pajak Amerika serikat.selengkapnya

 Sekarang Giliran Facebook Dibidik Dirjen PajakSekarang Giliran Facebook Dibidik Dirjen PajakKamis 24 Nov 2016 09:59Ajeng Widyadibaca 611 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku telah mengirim surat kepada perusahaan jejaring sosial asal Amerika Serikat, Facebook terkait kewajiban perpajakannya selama beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Nominal Denda Facebook dkk Akan Diatur di PNBP KemenkominfoNominal Denda Facebook dkk Akan Diatur di PNBP KemenkominfoSenin 18 Nov 2019 09:25Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengatur nominal denda kepada platform media sosial dalam Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo.selengkapnya

 WE Forum Sorot Google, Facebook & Amazon Soal Penghindaran PajakWE Forum Sorot Google, Facebook & Amazon Soal Penghindaran PajakSenin 29 Jan 2018 09:48Ridha Anantidibaca 738 kaliSemua Kategori

Dalam sejumlah pertemuan World Economic Forum (WEF) sebelumnya, perusahaan teknologi dipandang sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Namun pada pertemuan tahun ini, persepsi itu tak lagi muncul.selengkapnya

 Google tuntas, pajak Facebook & Twitter dinantiGoogle tuntas, pajak Facebook & Twitter dinantiSenin 4 Des 2017 10:12Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Upaya keras menagih pajak Google di Indonesia akhirnya menghasilkan juga. Google Asia Pacific Pte Ltd melunasi kewajiban pajaknya di Indonesia untuk tahun pajak 2015. Setoran dari Google dipastikan mendongkrak kinerja penerimaan pajak yang masih seret.selengkapnya

 Jangan Sampai Taksi Online seperti Facebook CsJangan Sampai Taksi Online seperti Facebook CsSenin 21 Mar 2016 17:23Administratordibaca 1047 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menindak tegas menindak para pelaku transportasi online hingga e-commerce besar di Indonesia untuk membangun Badan Usaha Tetap (BUT) di sini. Dengan begitu para penyelenggara sistem elektronik (PSE) dapat terdaftar sebagai wajib pajak karena memiliki kantor pusat di sini.selengkapnya

 Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanTax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanRabu 3 Ags 2016 17:12Administratordibaca 2116 kaliSemua Kategori

Kanwil DJP Jakarta Khusus menggelar Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan terkait tunggakan Pajak dengan mengundang Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura dan Korea Selatan pada Rabu, 27 Juli 2016. Hal ini menarik Wajib Pajak (WP) asal kedua negara tersebut untuk hadir di Mini Hall Gedung B, Kantor Pusat BPPK, tempat berlangsungnya Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakanselengkapnya

 BEA CUKAI DAN POLDA JATENG SEPAKAT PERKUAT SINERGI PENGAMANAN EKONOMI DAN INVESTASIBEA CUKAI DAN POLDA JATENG SEPAKAT PERKUAT SINERGI PENGAMANAN EKONOMI DAN INVESTASIKamis 4 Jun 2020 11:34Ridha Anantidibaca 942 kaliSemua Kategori

Bea Cukai dan POLDA Jateng sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menjaga sektor ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.selengkapnya

 Bea Cukai dan BPOM permudah pengisian formulir pemasukan obat dan makananBea Cukai dan BPOM permudah pengisian formulir pemasukan obat dan makananSelasa 2 Jun 2020 12:02Ridha Anantidibaca 1651 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Yogyakarta adakan kunjungan sekaligus koordinasi ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta terkait simplifikasi pengisian formulir pemberitahuan pemasukan obat dan makanan melalui jasa pengangkutan untuk keperluan pribadi pada Rabu (27/5).selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyRabu 15 Jun 2016 11:51Administratordibaca 1555 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya

 Wah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetWah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetSenin 26 Ags 2019 11:37Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Jumat (23/8/2019), meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan pengembangan dari MPN G2. Tiga e-commerce fintech yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet digandeng sebagai lembaga persepsi dalam platform ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :