Sejumlah emiten memproyeksi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty belum akan berdampak signifikan terhadap penjualan properti pada paruh kedua 2016.selengkapnya
Sejumlah saham emiten rokok kompak berakhir di zona merah pada perdagangan sesi I Rabu (23/10/2019).selengkapnya
Saham-saham emiten rokok kompak lunglai pada pembukaan perdagangan Senin (16/9). Dari empat saham rokok di Bursa Efek Indonesia (BEI), tiga diantaranya merosot tajam sedangkan satu saham terpantau stagnan.selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong bertambahnya emiten baru di pasar modal Indonesia. Upaya yang dilakukan antara lain berkerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan industri perbankan.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat dari saat ini sebanyak 615 menjadi 1.000 dalam waktu dekat. Untuk itu, ia mempertimbangkan revisi aturan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan terbuka.selengkapnya
Kementerian Keuangan akan merevisi ketentuan pemberian diskon pajak penghasilan (PPh) 5% terhadap perusahaan tercatat di pasar modal (emiten) yang telah melepas minimal 40% sahamnya ke publik.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan evaluasi itu sudah dilakukan tahun ini dengan menurunkan ketentuan saham yang beredar.selengkapnya
Mayoritas saham emiten rokok kompak melemah pada akhir sesi I perdagangan Senin (19/8/2019).selengkapnya
Prospek industri rokok dalam negeri di tahun depan semakin gelap. Apalagi, pemerintah sedang mengupayakan pengurangan konsumsi rokok masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan tarif cukai rokok.selengkapnya
Kesuksesan menggelar program tax amnesty rupanya belum dirasakan sukses di industri pasar modal. Pasalnya, selain dana tax amnesty atau repatriasi yang masih sedikit masuk ke pasar modal juga sedikit pula partipasi pelaku pasar modal yang ikut program tersebut.selengkapnya
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, sebagian besar perusahaan besar yang tercatat di bursa efek telah ikut serta dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak. Hanya saja memang masih ada beberapa yang tidak ikut dalam program ini.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengevaluasi dan berencana untuk merevisi aturan pajak terkait penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.selengkapnya
Kementerian Keuangan mengusulkan pengenaan tarif cukai untuk produk minuman berpemanis. Usulan ini lantaran banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena penyakit akibat gula dan makanan berpemanis.selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penurunan suku bunga dan insentif pajak untuk kupon obligasi sebesar 5% akan memberikan angin segar bagi produk obligasi.selengkapnya
Pemerintah berencana menaikkan cukai rokok mulai 2020 sebesar 23 persen dan diikuti kenaikan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi industri rokok di Tanah Air.selengkapnya
Berdasarkan kabar yang beredar, pemerintah berencana merevisi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, pemerintah akan memperluas objek pajak, dari 19 menjadi 25 objek.selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hari ini mengumpulkan perusahaan. Mereka menggelar seminar workshop go public dan fasilitas perusahaan untuk yang tercatat di pasar modal.selengkapnya
Pemerintah berencana menaikkan batas kenaikan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) properti mewah dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar. Tak hanya itu, juga akan menurunkan PPh pasal 22 untuk pembelian hunian tersebut dari 5% menjadi 1%.selengkapnya
PT Bursa Efek Indonesia memastikan dana tax amnesty yang masuk akan mendapatkan insentif ke pasar modal. "Tax amnesty ke riil investor, digunakan IPO bisa ekspansi usaha," ujar Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PTBursa Efek Indonesia (BEI), Samsul Hidayatdi Jakarta, Senin (18/7/2016).selengkapnya
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, instrumen Dana Investasi Real Estate - Kontrak Investasi Kolektif (KIK-DIRE) mampu mempercepat program pendalaman pasar modal nasional. Menurut Direktur BEI, Nicky Hogan, mengatakan, tinggal persoalan pajak yang harus diselesaikan Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk menggairahkan penerbitan KIK DIRE.selengkapnya
Kenaikan cukai rokok masih menjadi tantangan bagi emiten-emiten rokok, tak terkecuali PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP). Beruntung, kinerja emiten tersebut masih bisa tumbuh positif.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya