Kasus Keberatan Pajak BCA: Peninjauan Kembali KPK Mengambang Di MAKasus Keberatan Pajak BCA: Peninjauan Kembali KPK Mengambang Di MASenin 6 Jun 2016 16:02Administratordibaca 5428 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sampai saat ini belum mendapat perkembangan soal pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus permohonan keberatan wajib pajak Bank Central Asia, yang menyeret nama bekas Ketua BPK Hadi Poernomo. Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak memaparkan, kasus tersebut sampai sekarang masih berproses di Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 Sri Mulyani Ingin Ditjen Pajak Pakai Jurus Radikal Perangi KorupsiSri Mulyani Ingin Ditjen Pajak Pakai Jurus Radikal Perangi KorupsiRabu 6 Des 2017 14:13Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI). Dalam sambutannya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta agar otoritas pajak tidak toleran sedikitpun dengan tindakan korupsi.selengkapnya

 Di Kantor Pajak Sri Mulyani Bakal Bicara Bahaya KorupsiDi Kantor Pajak Sri Mulyani Bakal Bicara Bahaya KorupsiSelasa 3 Des 2019 14:33Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan kepada seluruh pegawainya untuk saling mengingatkan agar menghilangkan tindak korupsi yang selama ini melekat erat.selengkapnya

 Pemprov Jatim Keberatan Pemberlakukan Pajak UMKM OnlinePemprov Jatim Keberatan Pemberlakukan Pajak UMKM OnlineKamis 24 Jan 2019 10:41Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku keberatan dengan rencana pemberlakukan pajak bagi pelaku UMKM online. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo pun mengaku telah mengirimkan surat pernyataan keberatan tersebut kepada Kementerian Keuangan. Soekarwo merasa keberatan lantaran kontribusi UMKM Jawa Timur cukup besar untuk skala nasional.selengkapnya

 Pengusaha Keberatan Biji Kopi Dikenakan PPNPengusaha Keberatan Biji Kopi Dikenakan PPNRabu 30 Mei 2018 10:10Ridha Anantidibaca 2183 kaliSemua Kategori

Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Lampung dan Asosiasi Supplier Kopi Lampung (ASKL) menyatakan keberatan pengenanaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk biji kopi. Asosiasi menilai seharusnya ekspor biji kopi tak dikenakan PPN mengingat yang dijual masih berbentuk biji.selengkapnya

 Kesalnya Sri Mulyani Gara-gara Kepala Kantor Pajak Jadi MafiaKesalnya Sri Mulyani Gara-gara Kepala Kantor Pajak Jadi MafiaRabu 4 Des 2019 14:50Ridha Anantidibaca 592 kaliSemua Kategori

Aksi korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih ada. Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan salah satu orang kepala kantor sebagai tersangka atas dugaan suap.selengkapnya

 Hari Antikorupsi Dunia, Dirjen Pajak Akui Masih Ada Peluang KorupsiHari Antikorupsi Dunia, Dirjen Pajak Akui Masih Ada Peluang KorupsiJumat 7 Des 2018 12:11Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meminta setiap unit di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengevaluasi kinerja. Hal ini untuk meningkatkan pencegahan terjadinya tindakan korupsi di tubuh Ditjen Pajak, yang memang rentan akan hal itu.selengkapnya

 Menkeu Minta Ditjen Pajak Perbaiki Persepsi MasyarakatMenkeu Minta Ditjen Pajak Perbaiki Persepsi MasyarakatRabu 6 Des 2017 11:32Ridha Anantidibaca 641 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap institusi tersebut menjadi lebih positif, khususnya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi.selengkapnya

 KPK: PHRI Online Cermin Transparansi PajakKPK: PHRI Online Cermin Transparansi PajakJumat 26 Okt 2018 09:47Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Bali sebagai lokasi percontohan penerapan PHR online bagi seluruh daerah di Indonesia.selengkapnya

 DPR Minta Sri Mulyani Pecat Pegawai yang KorupsiDPR Minta Sri Mulyani Pecat Pegawai yang KorupsiSelasa 29 Nov 2016 10:49Ajeng Widyadibaca 916 kaliSemua Kategori

Dewan perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk memecat pegawai pajak dan bea cukai yang tertangkap tangan melakukan praktik korupsi. Saat ini, dua pegawai yang sudah menjadi tersangka ini berstatus diberhentikan sementara atau pegawai non aktif.selengkapnya

 Bareskrim Usut Dugaan Kasus Faktur Pajak BodongBareskrim Usut Dugaan Kasus Faktur Pajak BodongAhad 9 Okt 2016 08:30Administratordibaca 1838 kaliSemua Kategori

Penyidik Bareskrim Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan faktur pajak bodong senilai Rp 33 miliar oleh oknum PT LG Electronic Cabang Pekanbaru, Riau yang merugikan pengusaha elektronik Alexander Patra.selengkapnya

 Diduga Ada Selisih NJOP dalam Proyek ReklamasiDiduga Ada Selisih NJOP dalam Proyek ReklamasiKamis 9 Nov 2017 14:21Ajeng Widyadibaca 409 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, menduga ada selisih antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan fakta di lapangan, terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi teluk Jakarta.selengkapnya

 CITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarCITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarSenin 21 Mar 2016 09:22Administratordibaca 1741 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) potensi kolusi walaupun dilakukan tanpa pemerasan di sektor perpajakan sangat besar sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat mencegah korupsi di titik tersebut. Direktur Cita Yustinus Prastowo menuturkan peluang kolusi tanpa pemerasan di sektor pajak dinilai sangat besar. Dia mengungkapkan tanpa ada kompetensi yang memadaiselengkapnya

 Menyuap Pegawai Pajak, PT EKP Terancam Pidana KorporasiMenyuap Pegawai Pajak, PT EKP Terancam Pidana KorporasiJumat 25 Nov 2016 14:23Ajeng Widyadibaca 993 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penghapusan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, perusahaan tersebut berpotensi ikut dijerat pidana.selengkapnya

 Kapolri: Bagaimana Tahu Uang Tax Amnesty Hasil Korupsi?Kapolri: Bagaimana Tahu Uang Tax Amnesty Hasil Korupsi?Rabu 27 Apr 2016 11:18Administratordibaca 975 kaliSemua Kategori

Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti mengatakan uang yang direpatriasi dengan berlakunya UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) itu belum dapat langsung dipastikan berasal dari hasil korupsi. Apalagi tidak ada laporan soal uang itu merupakan hasil korupsi. Itulah sebabnya, kata Badrodin, data pengguna amnesti pajak memang dilindungi sebagai bentuk kepastian hukum.selengkapnya

 Wapres: laporan kekayaan dan pajak cegah korupsiWapres: laporan kekayaan dan pajak cegah korupsiRabu 13 Des 2017 13:20Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rutin melaporkan harta kekayaan dan pajak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dirjen Pajak merupakan salah satu tugas pemimpin dalam memberikan contoh kepada anak buah untuk mencegah korupsi.selengkapnya

 Berantas Korupsi, Bea Cukai Canangkan Zona IntegritasBerantas Korupsi, Bea Cukai Canangkan Zona IntegritasSenin 16 Sep 2019 13:32Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan bangsa atas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Bea Cukai Ternate mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM), Kamis (12/9/2019).selengkapnya

 Bea Cukai Tanjung Perak Deklarasikan Zona Integritas Wilayah Bebas KorupsiBea Cukai Tanjung Perak Deklarasikan Zona Integritas Wilayah Bebas KorupsiRabu 17 Jul 2019 15:28Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip-prinsip good governance adalah dambaan semua pihak. Tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) juga sangat tinggi.selengkapnya

 PKS Keberatan dengan Sejumlah Poin di RUU Tax AmnestyPKS Keberatan dengan Sejumlah Poin di RUU Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 12:48Administratordibaca 1014 kaliSemua Kategori

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku keberatan dengan sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty. "Setidaknya ada empat poin keberatan terhadap pasal krusial RUU Pengampunan Pajak," kata Wakil Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, Jumat (24/6).selengkapnya

 KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Ipar JokowiKPK Dalami Dugaan Keterlibatan Ipar JokowiJumat 17 Feb 2017 10:46Ajeng Widyadibaca 571 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mengembangkan kasus dugaan suap penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Terutama dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, seperti ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo yang diduga turut membantu terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair selaku pimpinan PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :