‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengendus adanya sentimen positif yang ditimbulkan dari UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA). apa itu?selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-32 , Selasa lalu (28/6).selengkapnya

Pemerintah dan DPR belum lama ini mengesahkan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Namun belum lama disahkan, UU ini akan digugat ke Mahkama Agung (MK).selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan pencanangan program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal itu sejalan dengan diberlakukan UU Tax Amnesty yang telah disahkan di rapat Paripurna DPR ke 32.selengkapnya

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bahwa tidak benar jika UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI merupakan inkonstitusi. Justru kata dia, pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A dalam UUD 1945.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan akan segera menerbitkan setidaknya tiga peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak/tax amnesty yang disahkan kemarin.selengkapnya

Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Hal tersebut disampaikan Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo dan Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia Danny Darussalam, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (29/6/2016selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau yang lebih dikenal dengan UU Tax Amnesty. Pengesahan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR pada Selasa (28/6). Presiden Joko Widodo mengatakan UU Tax Amnesty akan menjadi payung hukum dan memberi rasa aman bagi wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri. Harapannya dengan adanya UU,selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang baru saja disahkan merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Menurut dia, Adanya UU ini membuat perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi untuk penerimaan pajak di tahun-tahun selanjutnya.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty sebentar lagi resmi menjadi Undang-undang (UU). Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati draft RUU Tax Amnesty untuk kemudian disahkan di paripurna yang digelar besok.selengkapnya

Pemerintah berupaya merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar dapat disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (28/6) besok. Sebagian besar fraksi sudah sepakat dengan pemerintah, namun PDI Perjuangan masih mempersoalkan besaran tarif tebusan dan jangka waktu program pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) DPR menyetujui draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna. Ada beberapa hal yang mendasari anggota dewan akhirnya sepakat memberi ampun para pengemplang pajak lewat kebijakan tax amnesty.selengkapnya

Setelah tarik ulur dan pembahasan yang alot, akhirnya pemerintah dan DPR RI melewati satu fase penting pengesahan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty). Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus menyetujui draft RUU Tax Amnesty dan akan membawanya pada tingkat Rapat Paripurna, besok (28/6/2016) untuk disahkan menjadi UU.selengkapnya

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berjalan sebulan lebih. Namun pembahasan kebijakan tax amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat ini terseok-seok. Padahal, pemerintah berharap aturan tersebut segera disahkan untuk mengejar pemasukan dari tarif tebusan hingga Rp 165 triliun.selengkapnya

Urusan pengampunan pajak atawa tax amnesty yang RUU-nya tengah dibahas DPR, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ingin segera rampung. Dipatok, minggu depan harus kelar. "Semoga minggu depan bisa menjadi titik akhir perjalanan undang-undang tax amnesty, kami ingin undang-undang ini bisa disahkan sebelum undang-undang RAPBNP 2016,"kata Menkeu Bambang di Kantor Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)selengkapnya

Pemerintah meyakini proses pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera rampung paling lambat akhir Juni 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan RUU Tax Amnesty bisa disahkan dalam waktu dekat agar dapat menambal penerimaan negara, di tengah perolehan pajak yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya.selengkapnya

Ciputra Group meyakini dengan disahkan kebijakan tax amnesty akan memacu pertumbuhan pasar properti yang saat ini sedang lesu. Secara umum pertumbuhan yang dibarengi pengampunan pajak akan tumbuh hingga 15%. Hal tersebut diutarakan Chief Executive Officer Ciputra Group Candra Ciputra kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (15/6) lalu. Dirinya bahkan meyakini pertumbuhan untuk segmen atas bisa lebihselengkapnya

Pemerintah nampaknya menaruh harapan besar terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah juga yakni tax amnesty bisa menjadi bantalan defisit APBN dengan perkiraan sumbangsih terhadap penerimaan pajak sebesar Rp165 triliun. Namun harapan pemerintah tersebut dipandang tidak realistis. Pasalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakiselengkapnya

Pengampunan pajak atau tax amnesty tidak hanya ditujukan bagi pengusaha yang memiliki dana besar. Pengusaha kecil juga bisa mengajukan pengampunan pajak. Pengampunan pajak ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, jika Undang-Undang Pengampunan Pajak disahkan maka semua warga negara Indonesia bisa mengajukanselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya