Perkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakPerkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakRabu 5 Des 2018 14:22Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meresmikan integrasi data perpajakan dimana DJP juga sekaligus mengesahkan Telkom sebagai pengguna e-Faktur Host-to-Host. Peresmian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Robert Pakpahan dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga di Telkom Landmark Tower, Selasa (27/selengkapnya

 Peserta Amnesti Pajak Diwajibkan Masukkan Dana ke Bank PersepsiPeserta Amnesti Pajak Diwajibkan Masukkan Dana ke Bank PersepsiSelasa 19 Jul 2016 18:40Administratordibaca 1771 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalDitjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalKamis 18 Jan 2018 10:19Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No 29 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara atau yang biasa disebut country by country report (CbCR).selengkapnya

 Tol Trans Sumatera Berpotensi Tambah Penerimaan Pajak Rp 2.690 TriliunTol Trans Sumatera Berpotensi Tambah Penerimaan Pajak Rp 2.690 TriliunSenin 11 Mar 2019 11:35Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Pembangunan jalan tol Trans Sumatera berpotensi menambah penerimaan pajak sebesar Rp 2.690 triliun dalam kurun waktu 2018-2048 atau Rp 86 triliun per tahun. Penerimaan tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso mengatakan, potensi penselengkapnya

 Ditunjuk Jokowi, Robert Pakpahan Hadapi 5 TantanganDitunjuk Jokowi, Robert Pakpahan Hadapi 5 TantanganSenin 4 Des 2017 15:04Ridha Anantidibaca 2004 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Ken Dwijuglasteadi yang memasuki masa pensiun. Robert sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sejak 19 Maret 2015, dan merupakan muka lama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

 Penampung Dana Repatriasi Wajib Lapor Setiap BulanPenampung Dana Repatriasi Wajib Lapor Setiap BulanRabu 27 Jul 2016 12:21Administratordibaca 1162 kaliSemua Kategori

Institusi penampung dana repatriasi atau gateaway memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitasnya kepada pemerintah secara periodik. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebut hal itu diatur dalam kontrak yang telah ditandatangani.selengkapnya

 Pajak Obligasi Dihapus agar Investor Tak Mendikte IndonesiaPajak Obligasi Dihapus agar Investor Tak Mendikte IndonesiaSelasa 17 Mei 2016 18:58Administratordibaca 2011 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berencana akan melakukan penghapusan pajak penghasilan terhadap bunga obligasi. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, nantinya rencana ini akan dibahas bersama DPR RI setelah selesai membahas mengenai tax amnesty.selengkapnya

 Pasca Ikut Tax Amnesty, Pengusaha Tuntut Pemerintah Tak KorupsiPasca Ikut Tax Amnesty, Pengusaha Tuntut Pemerintah Tak KorupsiSenin 3 Okt 2016 09:11Administratordibaca 674 kaliSemua Kategori

Setelah berbondong-bondong mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), kalangan pengusaha menuntut kepada pemerintah agar menunjukkan kejujuran dalam pengelolaan keuangan negara. Pengusaha pun berharap ada pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas korupsi.selengkapnya

 Pemerintah Ajak WNI di Hong Kong Ikut Program Tax AmnestyPemerintah Ajak WNI di Hong Kong Ikut Program Tax AmnestySenin 22 Ags 2016 19:56Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengajak Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Hong Kong dan sekitarnya untuk turut serta dalam program Amnesti Pajak.selengkapnya

 Alasan Kemenkeu Mau Hapus Pajak di Bunga ObligasiAlasan Kemenkeu Mau Hapus Pajak di Bunga ObligasiSelasa 17 Mei 2016 16:43Administratordibaca 949 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) bagi kupon obligasi. Penghapusan pajak ini ditujukan mendorong atas penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan, rencananya kebijakan penghapusan pajak ini akan disertakan dalam revisi UU PPh.selengkapnya

 Kemudahan Bayar Pajak Telah Diberikan, Kesadaran WP Diharapkan MeningkatKamis 18 Feb 2016 11:18Administratordibaca 1366 kaliSemua Kategori

Kemudahan cara membayar pajak dengan e-Billing telah diberikan, oleh sebab itu diharapkan tidak ada lagi Wajib Pajak (WP) yang merasa kesulitan bayar pajak, hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama di sela membuka Rapat Editor Pengelolaan Situs DJP di Rocky Hotel, Bukit Tinggi, 16 Februari 2016.selengkapnya

 Kemenkeu: Bayar Pajak Bisa Melalui E-Commerce Mulai JuliKemenkeu: Bayar Pajak Bisa Melalui E-Commerce Mulai JuliJumat 12 Apr 2019 09:44Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedang mengembangkan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN Gen.3) untuk meningkatkan kinerja sistem bagi pendapatan negara. Direktur Pengelolaan Kas Negara Kemenkeu RI Didyk Choiroel menyampaikan hal ini akan memungkinkan pembayaran pajak melalui e-commerce.selengkapnya

 Poin Utama Aturan Baru Penerimaan Negara Bukan PajakPoin Utama Aturan Baru Penerimaan Negara Bukan PajakJumat 27 Jul 2018 15:50Ridha Anantidibaca 853 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, ada beberapa hal utama dalam Undang-undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru saja disepakati DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna ke-32. Lanjut dia untuk pengelompokan objek PNBP bakal menjadi 6 klaster yakni pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milikselengkapnya

 FITRA Temukan Keanehan di Laporan Keuangan Ditjen PajakFITRA Temukan Keanehan di Laporan Keuangan Ditjen PajakSenin 14 Nov 2016 09:57Ajeng Widyadibaca 881 kaliSemua Kategori

Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widardi mengindikasi pengelolaan anggaran negara yang menyimpang di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Kemenkeu akan Sederhanakan Tarif Pajak Bunga ObligasiKemenkeu akan Sederhanakan Tarif Pajak Bunga ObligasiSenin 24 Sep 2018 11:40Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya memperdalam pasar keuangan dengan menyederhanakan tarif pajak bunga obligasi. Kebijakan tersebut saat ini dalam proses pembahasan antara Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanPemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanKamis 10 Jan 2019 10:33Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, saat ini merupakan momentum tepat untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Meski begitu, dia menyarankan, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar tidak membuat kejutan pada pengelolaan fiskal. Saat ini, tarif PPh Badan adalah sebesar 25 persen.selengkapnya

 Pajak dan Kominfo kerja sama pemanfaatan informasiPajak dan Kominfo kerja sama pemanfaatan informasiJumat 22 Des 2017 10:54Ridha Anantidibaca 868 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.selengkapnya

 Pelaku industri tolak cukai plastikPelaku industri tolak cukai plastikRabu 19 Des 2018 14:46Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia, Fajar Budiono mengatakan pengenaan tarif cukai plastik tidak mendesak untuk dilakukan, karena hal yang terpenting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.selengkapnya

 Instrumen Syariah Bisa Tampung Dana Repatriasi PajakInstrumen Syariah Bisa Tampung Dana Repatriasi PajakSelasa 12 Jul 2016 12:59Administratordibaca 1587 kaliSemua Kategori

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan, dana repatriasi hasil pengampunan pajak dimungkinkan untuk ditempatkan dalam surat berharga negara (SBN) baik surat utang negara (SUN) maupun surat berharga syariah negara (SBSN). Soal SBSN khusus dana repatriasi, ia mengatakan yang paling mungkin dari SBSN adalah mengakomodasiselengkapnya

 Ditjen Pajak Rombak 24 JabatanDitjen Pajak Rombak 24 JabatanJumat 20 Mei 2016 21:28Administratordibaca 1313 kaliSemua Kategori

Menyongsong pelaksanaan pengampunan pajak alias tax amnesty, Kementerian Keuangan merombak pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ada 24 jabatan yang mengalami perombakan, baik di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Beberapa diantaranya adalah posisi yang cukup penting seperti Direktur Pemeriksaan, Direktur Keberatan dan Banding, hingga Direktur Peraturan Perpajakan I dan IIselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :