Dana Repatriasi Tax Amnesty Capai Rp 143 TriliunDana Repatriasi Tax Amnesty Capai Rp 143 TriliunSenin 17 Okt 2016 12:12Administratordibaca 752 kaliSemua Kategori

Dana program pengampunan pajak atau tax amnesty perlahan-lahan terus naik pada awal pekan ketiga Oktober 2016.selengkapnya

 Analis, Pengacara, dan Dokter Paling Malas Ikut Tax AmnestyAnalis, Pengacara, dan Dokter Paling Malas Ikut Tax AmnestyAhad 16 Okt 2016 14:18Administratordibaca 973 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana membidik para wajib pajak dengan profesi berpenghasilan di atas rata-rata untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) tahap kedua. Sebab, sejauh ini, keikutsertaan mereka dalam program pengampunan pajak sejak dimulai 18 Juli lalu masih minim. Wajib pajak berprofesi analis, pengacara, dan dokter paling malas ikut amnesti pajak.selengkapnya

 Bank Dunia Beri Pinjaman 400 Juta Dolar AS untuk Meningkatkan Pajak IndonesiaBank Dunia Beri Pinjaman 400 Juta Dolar AS untuk Meningkatkan Pajak IndonesiaSabtu 4 Jun 2016 10:52Administratordibaca 955 kaliSemua Kategori

Badan Direksi Bank Dunia (World Bank) menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan senilai 400 juta dolar AS untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja Indonesia. "Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves melalui keteranganselengkapnya

 Bank Dunia Danai Reformasi Kebijakan Fiskal RI US$ 400 JutaBank Dunia Danai Reformasi Kebijakan Fiskal RI US$ 400 JutaRabu 1 Jun 2016 17:53Administratordibaca 1074 kaliSemua Kategori

Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) bagi Indonesia yang pertama untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengungkapkan, kedua tujuan tersebut merupakan komponen penting guna mempercepat pertumbuhan,selengkapnya

 OPINI: Perlukah Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit?OPINI: Perlukah Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit?Selasa 31 Mei 2016 14:00Administratordibaca 1177 kaliSemua Kategori

Baru baru ini sejumlah bank mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan, banyak nasabah yang menutup kartu kreditnya. Para direksi bank mengaku langkah nasabah menutup aplikasi kartu kreditnya tersebut tak lepas dari terbitnya aturan baru dari Kementerian Keuangan mengenai pelaporan transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Merdeka Copper (MDKA) anggarkan buyback Rp 568 miliar, kejar insentif pajak?Merdeka Copper (MDKA) anggarkan buyback Rp 568 miliar, kejar insentif pajak?Selasa 23 Jun 2020 09:44Ridha Anantidibaca 268 kaliSemua Kategori

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana melakukan pembelian kembali saham alias buyback saham sebanyak 2% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan. Emiten ini mengalokasikan dana Rp 568 miliar untuk aksi korporasi tersebut.selengkapnya

 Menkeu : Pelanggar Kepabeanan Harley Davidson akan Ditindak TegasMenkeu : Pelanggar Kepabeanan Harley Davidson akan Ditindak TegasRabu 4 Des 2019 14:39Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan informasi terbaru terkait kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton pada pesawat Garuda Indonesia.selengkapnya

 Tarif cukai rokok bakal naik 23%, begini tanggapan industri dan analisTarif cukai rokok bakal naik 23%, begini tanggapan industri dan analisSenin 16 Sep 2019 10:13Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah sepakat untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% mulai Januari 2020. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Jumat (13/9) sekitar pukul 16.00 WIB. Beberapa pemain dalam industri ini mesrespons hal tersebut. .selengkapnya

 Dituding gelapkan pajak, Adaro Energy (ADRO) belum akan dipanggil BEIDituding gelapkan pajak, Adaro Energy (ADRO) belum akan dipanggil BEIKamis 11 Jul 2019 13:44Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku belum akan memanggil PT Adaro Energy Tbk (ADRO) terkait dengan tudingan penggelapan pajak.selengkapnya

 Tumbuhkan Investasi dan Perekonomian Nasional Bea Cukai Berikan Fasilitas PLB Kepada Pengguna JasaTumbuhkan Investasi dan Perekonomian Nasional Bea Cukai Berikan Fasilitas PLB Kepada Pengguna JasaRabu 26 Jun 2019 14:28Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Sumatera Utara menghadiri pembukaan Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Samudera Raya Berjaya guna memberikan dukungan moral kepada pelaku usaha PLB. Kegiatan tersebut dilakukan di Timbang Deli, Medan, Sumatera Utara, pekan lalu.selengkapnya

 Dorong Ekspor dan Penyerapan Tenaga Kerja, Bea Cukai Berikan PT Mutiara Busana Indah Fasilitas Kawasan BerikatDorong Ekspor dan Penyerapan Tenaga Kerja, Bea Cukai Berikan PT Mutiara Busana Indah Fasilitas Kawasan BerikatSelasa 18 Jun 2019 10:39Ridha Anantidibaca 1148 kaliSemua Kategori

Dalam rangka terus mendorong ekspor khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bea Cukai Jateng DIY berikan fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Mutiara Busana Indah (PT MBI) pada tanggal 14 Juni 2019.selengkapnya

 Ditjen Pajak Gandeng BUMN Beri Bimbingan Keuangan ke UMKMDitjen Pajak Gandeng BUMN Beri Bimbingan Keuangan ke UMKMSelasa 30 Apr 2019 13:37Ridha Anantidibaca 768 kaliSemua Kategori

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu potensi sektor yang bisa menggenjot perekonomian Indonesia. Karenanya, Pemerintah berupaya untuk menggenjot sektor UMKM agar berkembang.selengkapnya

 Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEKantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEJumat 12 Apr 2019 13:54Ridha Anantidibaca 918 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim II menerbitkan izin pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pertama kepada PT Adiputro Wirasejati, perusahaan yang bergerak di bidang industri karoseri bus. Hal ini terjadi setelah PT Adiputro Wirasejati memaparkan proses bisnis di Kanwil Bea Cukai Jatim II pada 9 April lalu.selengkapnya

 Pertama Kalinya, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEPertama Kalinya, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEJumat 12 Apr 2019 10:48Ridha Anantidibaca 980 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Bea Cukai Jatim II, Agus Hermawan menyebutkan bahwa pihaknya dengan mengusung semboyan “KITE Gencar Ekspor”, bergerak cepat dalam melakukan penggalian potensi kepada perusahaan yang memiliki potensi ekspor. Objek project management yang pertama adalah PT Adiputro Wirasejati.selengkapnya

 Jokowi Keluarkan Aturan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS KesehatanJokowi Keluarkan Aturan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS KesehatanKamis 20 Sep 2018 10:46Ridha Anantidibaca 964 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyelamatkan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan aturan ini, pemerintah akan menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan dengan hasil cukai rokok.selengkapnya

 Pengusaha Tidak Taat Pajak Tak Bisa Daftar OSSPengusaha Tidak Taat Pajak Tak Bisa Daftar OSSJumat 10 Ags 2018 11:16Ridha Anantidibaca 3915 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha yang tidak taat pajak tak akan bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Pasalnya, sistem OSS telah terintegrasi dengan data perpajakan dan INSW Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Soal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSoal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSenin 4 Jun 2018 10:06Ridha Anantidibaca 2132 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permintaan untuk mengubah definisi tanggal penerimaan surat, keputusan, atau putusan terkait dengan perpajakan pajak lewat pos yang mengacu pada tanggal penerimaan dokumen tersebut oleh wajib pajak.selengkapnya

 Perpres BO Bikin Pemerintah Makin `Garang`Perpres BO Bikin Pemerintah Makin `Garang`Kamis 8 Mar 2018 09:29Ridha Anantidibaca 301 kaliSemua Kategori

Implementasi Perpres Nomor 13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme dinilai bisa menambah ‘garang’ pemerintah.selengkapnya

 Pembebasan Sandera Pajak di Tangan Menteri KeuanganPembebasan Sandera Pajak di Tangan Menteri KeuanganJumat 9 Feb 2018 14:57Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Meski memiliki peluang untuk bebas, seorang penanggung pajak pemegang saham minoritas perlu memiliki rekomendasi dari menteri keuangan.selengkapnya

 Pemerintah revisi aturan gijzeling agar lebih realistisPemerintah revisi aturan gijzeling agar lebih realistisRabu 7 Feb 2018 10:34Ridha Anantidibaca 779 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mempermudah syarat pelepasan penanggung pajak yang disandera/paksa badan (gijzeling).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :