Pemerintah Dinilai Belum Satu Suara soal Tax AmnestyPemerintah Dinilai Belum Satu Suara soal Tax AmnestyAhad 12 Jun 2016 07:24Administratordibaca 856 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai belum kompak atau satu suara dalam hal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty (TA). Padahal, kebijakan ini harus berhasil dalam rangka tujuan yang lebih bersifat jangka panjang yaitu mereformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, hingga saat ini belum ada satu arah dan tujuanselengkapnya

 Perusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenPerusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenRabu 11 Mei 2016 13:36Administratordibaca 3264 kaliSemua Kategori

Bocoran “The Panama Papers” dirilis oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), Selasa (10/5) dini hari waktu Indonesia. Bank data yang didirikan di 21 yurisdiksi negari suaka pajak (Tax Haven) itu berisi jaringan perusahaan di luar negeri (offshore) yang didirikan dengan bantuan firma hukum, Mossack Fonseca.selengkapnya

 Panama Papers dan Praktik Penghindaran PajakPanama Papers dan Praktik Penghindaran PajakSenin 11 Apr 2016 10:29Administratordibaca 2979 kaliSemua Kategori

Secara global, jumlah kekayaan dunia yang tersimpan dalam rekening yurisdiksi tax haven (bebas pajak) di berbagai penjuru jagat raya diperkirakan mencapai sekitar 7,6 triliun dolar AS (setara Rp 102.600 triliun). Hal terungkap dalam investigasi jurnalis Guardian, Luke Harding, yang mengambil data tersebut berdasarkan ahli ekonomi asal Amerika Serikat, Gabriel Zucman.selengkapnya

 Kesepakatan Pajak Digital Ditargetkan Akhir 2020Kesepakatan Pajak Digital Ditargetkan Akhir 2020Kamis 18 Jul 2019 15:11Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol mengatakan, dunia internasional saat ini sedang menyusun dan memformulasikan norma serta standar perpajakan global atas transaksi ekonomi digital. Saat ini, John menyebutkan, sudah ada 129 yurisdiksi yang tergabung dalam The Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).selengkapnya

 Negara Suaka Pajak Masih Ogah Membuka DiriNegara Suaka Pajak Masih Ogah Membuka DiriRabu 11 Mei 2016 12:55Administratordibaca 650 kaliSemua Kategori

Upaya Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk mengakhiri era tax havens atau negara suaka pajak menemui batu sandungan. Sejumlah wilayah di bawah yurisdiksi Inggris atau British Overseas Teritories (BOT) masihberkeras menolak meneken perjanjian keterbukaan informasi terkait kepemilikan perusahaan. Padahal, keterbukaan itu dinilai menjadi kunci memberantas pencucian uang dan penghindaran pajakselengkapnya

 Asosiasi E-Commerce Siap Buka-Bukaan Soal Data ke PemerintahAsosiasi E-Commerce Siap Buka-Bukaan Soal Data ke PemerintahRabu 13 Feb 2019 10:44Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) terbuka untuk memberikan data kepada pemerintah. Asalkan, ada tujuan dan payung hukum yang jelas.selengkapnya

 Reformasi Pajak Harus Dorong Kepatuhan Wajib PajakReformasi Pajak Harus Dorong Kepatuhan Wajib PajakSelasa 22 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 1020 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mereformasi sistem perpajakan diharapkan fokus pada tujuan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Bea Cukai Sumatra Utara terbitkan perizinan KITE Pembebasan, apa itu?Bea Cukai Sumatra Utara terbitkan perizinan KITE Pembebasan, apa itu?Selasa 28 Jan 2020 11:52Ridha Anantidibaca 655 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatra Utara menetapkan PT Rubber Hock Lie sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perluas Akses Data Wajib PajakDitjen Pajak Perluas Akses Data Wajib PajakKamis 21 Des 2017 15:48Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus memperluas akses data untuk tujuan perpajakan serta mengonfirmasi status wajib pajak.selengkapnya

 Bos Bea Cukai: IKM Masuk Kriteria Layak Dapat KITEBos Bea Cukai: IKM Masuk Kriteria Layak Dapat KITESelasa 31 Jan 2017 10:58Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menegaskan bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memenuhi kriteria, layak menikmati fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).selengkapnya

 Panglima TNI Beri Wawasan Kebangsaan Pegawai DJPPanglima TNI Beri Wawasan Kebangsaan Pegawai DJPSenin 7 Nov 2016 13:38Ajeng Widyadibaca 1301 kaliSemua Kategori

Jenderal Gatot menuturkan tujuan kedatangannya kali ini untuk menggali kemampuan bangsa dalam meningkatkan pendapatan pajak ditengah kondisi ekonomi global yang tengah dilanda kesulitan.selengkapnya

 Sri Mulyani Andalkan Skema Pembiayaan Campuran Mobilisasi Dana SDGsSri Mulyani Andalkan Skema Pembiayaan Campuran Mobilisasi Dana SDGsSenin 15 Apr 2019 13:37Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bagaimana Indonesia memobilisasi dana untuk Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan aksi filantropi.selengkapnya

 Luncurkan e-KITE Ini, Ini Harapan Bea CukaiLuncurkan e-KITE Ini, Ini Harapan Bea CukaiSelasa 19 Feb 2019 10:01Ridha Anantidibaca 218 kaliSemua Kategori

Ditjen Bea Cukai mengembangkan aplikasi elektronik Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau e-KITE untuk memfasilitasi pelayanan hak dan kewajiban bagi pengguna jasa secara online.selengkapnya

 Tarif PPN Dihapus, Pelayaran Angkutan Kargo Ekspor SemringahTarif PPN Dihapus, Pelayaran Angkutan Kargo Ekspor SemringahSenin 8 Apr 2019 14:33Ridha Anantidibaca 1171 kaliSemua Kategori

PT Samudera Indonesia Tbk berpeluang mengangkut kargo ekspor lebih banyak setelah pemerintah merilis kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk jasa transportasi barang tujuan ekspor.selengkapnya

 PENGHITUNGAN PERDARAN BRUTO: Ini Alasan Ditjen PajakPENGHITUNGAN PERDARAN BRUTO: Ini Alasan Ditjen PajakSelasa 6 Mar 2018 09:45Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengkaim tujuan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto adalah untuk menghindari sengketa pajak.selengkapnya

 Dapat Tambahan Insentif, Ini Pilihan untuk Perusahaan KITEDapat Tambahan Insentif, Ini Pilihan untuk Perusahaan KITESenin 20 Apr 2020 10:28Ridha Anantidibaca 993 kaliSemua Kategori

Fasilitas baru yang diberikan pemerintah kepada perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) membuka opsi lebih banyak kepada perusahaan.selengkapnya

 Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat RI Masih RendahTingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat RI Masih RendahSenin 17 Sep 2018 10:54Ridha Anantidibaca 1699 kaliSemua Kategori

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tentunya memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya soal penerimaan melainkan agar wajib pajak (WP) menjadipatuhakankewajibannya.selengkapnya

 Sri Mulyani Sedih Fasilitas Kepabeanan Cuma Dinikmati Perusahaan di JawaSri Mulyani Sedih Fasilitas Kepabeanan Cuma Dinikmati Perusahaan di JawaSelasa 19 Feb 2019 14:00Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku prihatin ketika mayoritas insentif fiskal berupa fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) masih digunakan oleh para perusahaan di wilayah Pulau Jawa.selengkapnya

 RI Negosiasi Ulang Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaRI Negosiasi Ulang Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaJumat 6 Des 2019 14:49Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang melakukan negosiasi kembali perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan sejumlah negara. Tujuan utamanya, mengamankan kepentingan Indonesia, terutama dari sisi hak pemajakan di tengah arus digitalisasi.selengkapnya

 Bekasi Hapus Denda Pajak Bumi dan BangunanBekasi Hapus Denda Pajak Bumi dan BangunanSenin 14 Okt 2019 13:59Ridha Anantidibaca 851 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menghapus denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2019. Tujuan penghapusan tersebut untuk mempercepat penerimaan pendapatan dari sektor tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :