PDIP: UU TA Tercepat, Tertutup, Melanggar AturanPDIP: UU TA Tercepat, Tertutup, Melanggar AturanRabu 29 Jun 2016 14:44Administratordibaca 1098 kaliSemua Kategori

Dari seluruh undang-undang yang disepakati antara pemerintah dengan DPR, UU Tax Amnesty bisa jadi layak disebut produk hukum yang prosesnya tercepat. Anggota Komisi VI asal Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah "Oneng" Pitaloka menyebut UU Tax Amnesty layak masuk MURI (Musium Rekor Indonesia).selengkapnya

 Desakan SPS agar Menkeu Bebaskan Pajak Kertas Mentok LagiDesakan SPS agar Menkeu Bebaskan Pajak Kertas Mentok LagiRabu 14 Ags 2019 14:41Ridha Anantidibaca 250 kaliSemua Kategori

Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat untuk memperjuangkan ‘Bebas Pajak bagi Pengetahuan’ (No Tax for Knowledge) kembali kandas di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

 Kemenkeu Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden soal Pajak KertasKemenkeu Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden soal Pajak KertasJumat 16 Ags 2019 14:41Ridha Anantidibaca 321 kaliSemua Kategori

Presiden Jokowi dikabarkan telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menindaklanjuti tuntutan No Tax for Knowledge, khususnya bagi pajak kertas.selengkapnya

 Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Peraih Medali Jabar Sesalkan Besar Pajak Bonus PON XIX 2016Selasa 31 Jan 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 875 kaliSemua Kategori

Gejolak di kalangan atlet PON XIX Jabar terkait pajak bonus semakin memanas. Mereka menilai petugas pajak salah kaprah dengan mengelompokan mereka sebagai peserta lomba olahraga, bukan sebagai olahragawan pemberi jasa.selengkapnya

 Jokowi: Saya Sudah Minta Menkeu untuk Menghilangkan Pajak KertasJokowi: Saya Sudah Minta Menkeu untuk Menghilangkan Pajak KertasKamis 15 Ags 2019 14:48Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghapus pajak untuk pengetahuan (no tax for knowledge). SPS meminta Menkeu untuk menghapus pajak kertas untuk koran.selengkapnya

 Ditjen Pajak Belum Bisa Bahas Penghapusan Pajak Kertas untuk KoranDitjen Pajak Belum Bisa Bahas Penghapusan Pajak Kertas untuk KoranKamis 15 Ags 2019 15:20Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan pihaknya belum bisa membahas penghapusan pajak untuk pengetahuan (No Tax for Knowledge) yang diusulkan Serikat Perusahaan Pers (SPS).selengkapnya

 SPS Minta Menkeu Bebaskan Pajak Kertas, Ini Jawaban KemenkeuSPS Minta Menkeu Bebaskan Pajak Kertas, Ini Jawaban KemenkeuKamis 15 Ags 2019 14:27Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas pembebasan pajak untuk pengetahuan (no tax for knowledge). Asosiasi mendesak Menkeu menghapus pajak kertas untuk koran.selengkapnya

 TOP BISNIS: Pasar Induk Kramat Jati Jadi Incaran Ditjen Pajak hingga Serangan Investasi BodongTOP BISNIS: Pasar Induk Kramat Jati Jadi Incaran Ditjen Pajak hingga Serangan Investasi BodongJumat 11 Nov 2016 14:19Ajeng Widyadibaca 649 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para pelaku UMKM. Kali ini sosialisasi dilakukan pada para pedagang di Pasar Induk Keramat Jati.selengkapnya

 Amnesti Pajak Tak Mampu Kerek IHSG Dari Level 5.400, Ada Apa?Amnesti Pajak Tak Mampu Kerek IHSG Dari Level 5.400, Ada Apa?Sabtu 8 Okt 2016 09:48Admindibaca 778 kaliSemua Kategori

Keberhasilan amnesti pajak digadang-gadang menjadi stimulus pendorong pergerakan Indeks harga saham gabungan. Faktanya, gerak IHSG harus bersusah payah bertahan di level psikologis 5.400.selengkapnya

 Sri Mulyani Jadi Menkeu, Bos BEI Sebut RI Bisa Panen UangSri Mulyani Jadi Menkeu, Bos BEI Sebut RI Bisa Panen UangKamis 28 Jul 2016 16:23Administratordibaca 999 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengaku optimistis perombakan kabinet jilid II yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo kali ini, dapat membuat program pengampunan pajak atau tax amnesty berjalan sukses. Sebab, Tito menilai, pembentukan kabinet saat ini sangat sempurna.selengkapnya

 Tax Amnesty Direspons Positif di Pasar ModalTax Amnesty Direspons Positif di Pasar ModalKamis 28 Jul 2016 11:52Administratordibaca 1033 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) disambut baik oleh pengusaha, investor, bahkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).selengkapnya

 Konsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalKonsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalRabu 14 Okt 2020 13:49Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian makin tinggi pasca tertundanya keputusan konsesus global terkait pemajakan ekonomi digital hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya

 Adopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakAdopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakKamis 5 Apr 2018 15:29Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak melakukukan berbagai perbaikan di bidang layanan perpajakan. Di antaranya, ada penyederhanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), perluasan layanan di luar kantor, serta percepatan pemberian surat keterangan fiskal.selengkapnya

 Hore! Pembuatan NPWP & Pengukuhan PKP Sekarang Makin MudahHore! Pembuatan NPWP & Pengukuhan PKP Sekarang Makin MudahKamis 5 Apr 2018 09:09Ridha Anantidibaca 2011 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mulai mengubah berbagai aturan terkait perpajakan guna kemudahan layanan.selengkapnya

 Selain UU Kepabeanan, UU Cukai Juga Masuk Radar RevisiSelain UU Kepabeanan, UU Cukai Juga Masuk Radar RevisiRabu 14 Feb 2018 14:50Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Selain revisi UU Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga tengah membahas secara intens mengenai perubahan UU Cukai.selengkapnya

 Kemudahan Bayar Pajak Telah Diberikan, Kesadaran WP Diharapkan MeningkatKamis 18 Feb 2016 11:18Administratordibaca 1407 kaliSemua Kategori

Kemudahan cara membayar pajak dengan e-Billing telah diberikan, oleh sebab itu diharapkan tidak ada lagi Wajib Pajak (WP) yang merasa kesulitan bayar pajak, hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama di sela membuka Rapat Editor Pengelolaan Situs DJP di Rocky Hotel, Bukit Tinggi, 16 Februari 2016.selengkapnya

 Bank DKI Kembangkan Aplikasi Pembayaran Pajak MotorBank DKI Kembangkan Aplikasi Pembayaran Pajak MotorSenin 26 Nov 2018 10:18Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Bank DKI bekerjasama dengan Polda Metro Jaya mengembangkan sistem keterbukaan informasi Kendaraan Bermotor berupa aplikasi SMS dan USSD atau Unstructured Supplementary Service Data Info dalam rangka layanan keterbukaan informasi.selengkapnya

 Giliran Gareth Bale Dicurigai Gelapkan PajakGiliran Gareth Bale Dicurigai Gelapkan PajakJumat 26 Okt 2018 09:51Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Kabar kurang sedap menimpa bintang Real Madrid, Gareth Bale. Winger asal Wales itu dikabarkan tengah tersandung kasus penggelapan pajak di Real Madrid baru-baru ini.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Kota Malang Tembus Rp354,2 MiliarPenerimaan Pajak Kota Malang Tembus Rp354,2 MiliarKamis 25 Okt 2018 10:25Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang sampai awal triwulan IV/2018 menembus Rp354,2 miliar atau 84,3% dari target penerimaan sebesar Rp420 miliar sampai akhir 2018 mengacu APBD-Perubahan.selengkapnya

 IMF Umumkan Monitor Fiskal, Rasio Pajak Indonesia Jadi SorotanIMF Umumkan Monitor Fiskal, Rasio Pajak Indonesia Jadi SorotanKamis 11 Okt 2018 11:18Ridha Anantidibaca 943 kaliSemua Kategori

International Monetary Fund (IMF) menilai rasio pajak terhadap PDB Indonesia di level 10,78% masih rendah. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan upaya pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :