Pemerintah pusat memastikan untuk memangkas Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi atau surat utang untuk proyek-proyek infrastruktur menjadi 5 persen, dari tarif sebelumnya sebesar 15 persen. Penurunan tarif pajak bunga obligasi ini dilakukan bersamaan dengan sejumlah insentif pajak lain demi mendongkrak kinerja investasi yang sempat melambat.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya telah memangkas pajak penghasilan (PPh) bunga obligasi menjadi 5% dari yang sebelumnya berlaku sebesar 15%.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum bisa memahami usulan terkait rencana penurunan pajak penghasilan (PPh) bunga obligasi yang dianggap menambah beban bagi perusahaan.selengkapnya

Pemerintah tengah membahas rencana revisi aturan pajak penghasilan (PPh) final dari bunga obligasi pemerintah. Pembahasan ini akibat bunga obligasi yang mempengaruhi permintaan imbal hasil atau bunga yang lebih tinggi dalam lelang.selengkapnya

Anggaran stimulus atau insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) minim penyerapan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi insentif perpajakan sampai 28 September 2020 sebesar Rp 27,61 triliun. Angka tersebut setara dengan 22,9% dari pagu senilai Rp 120,61 triliun.selengkapnya

Insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) minim penyerapan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi insentif perpajakan sampai 28 September 2020 sebesar Rp 27,61 triliun. Angka tersebut setara dengan 22,9% dari pagu senilai Rp 120,61 triliun.selengkapnya

Selain relaksasi PPh badan dari 25% ke 20%, pemerintah juga melonggarkan besaran sanksi admisnistratif bagi wajib pajak yang kurang patuh.selengkapnya

Perseroan pada periode ini mencatat pendapatan bunga Rp15,66 triliun dari Rp14,96 triliun. Pendapatan bunga tersebut berasal dari bunga rupiah menjadi Rp15,06 triliun dari Rp14,3 triliun. Pendapatan bunga valas menjadi Rp604,4 miliar dari Rp627,6 triliiun.selengkapnya

Pemerintah memastikan bakal memangkas Pajak Penghasilan (PPh) final atas bunga surat utang atau obligasi untuk proyek infrastruktur dari 15 persen menjadi 5 persen.selengkapnya

Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak dalam rangka mendukung dunia usaha terhadap dampak ekonomi yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid-19). Sayangnya belum banyak wajib pajak (WP) yang memanfaatkan insentif ini. Hingga Mei 2020, realisasi insentif pajak baru mencapai 6,8% dari anggaran atau setara Rp 8,2 triliunselengkapnya

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penurunan tingkat pajak bunga pinjaman luar negeri. Saat ini pajak yang berlaku untuk bunga surat utang luar negeri adalah sebesar 20%.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno mengusulkan penurunan pajak bunga pinjaman luar negeri menjadi kisaran 5%-10%.selengkapnya

Pemerintah memastikan pemberian insentif perpajakan bagi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) tidak akan memberatkan pengusaha dan bukan merupakan bentuk kontrol pemerintah atas lalu-lintas devisa di Indonesia.selengkapnya

Lembaga riset Sigma Phi menilai, pemerintah keliru mempertahankan subsidi pajak atas bunga surat berharga negara (SBN) global yang dikuasai oleh investor asing.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, kebijakan batas atas (capping) suku bunga deposito, tetap diperlukan untuk menjaga persaingan yang sehat antar bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon mengatakan, adanya program pengampunan pajak (tax amnesty/TA) dan potensi dana masuk dari repatriasi, merupakan momentum yang harus dimanfaatkan.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro tak khawatir program pengampunan pajak akan berpengaruh terhadap perang suku bunga bank. Bahkan, menurut Bambang, suku bunga bank justru akan turun akibat program pengampunan pajak ini.selengkapnya

Rencana pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bunga surat utang atau obligasi pemerintah dan swasta berisiko mempersulit penghimpunan dana perbankan. Namun, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan tak mengkhawatirkan risiko tersebut.selengkapnya

Pemerintah akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021. Dari sisi insentif perpajakan untuk dukungan bagi dunia usaha atau korporasi telah dianggarkan sebesar Rp 20,4 triliun.selengkapnya

Direktur Utama PT Bank MNC lnternasional Tbk (BABP) atau MNC Bank Benny Purnomo mengemukakan, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) menguntungkan bank BUKU I dan II. Sebab, tidak terjadi lagi perang suku bunga dengan BUKU III dan IV.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diharapkan bisa mengeluarkan bank-bank buku kecil dari kompetisi suku bunga dalam industri perbankan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya