Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai , Kementerian Keuangan Republik Indonesia berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar Rp 5,8 miliar dari disitanya barang kena cukai (BKC) seperti rokok, rokok elektrik dan minuman keras.selengkapnya
Bea Cukai Kudus melakukan penindakan terhadap empat buah bangunan di dua lokasi berbeda, yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan/pengemasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal di Desa Robayan, Kab Jepara pada Selasa (20/8) lalu.selengkapnya
Bea Cukai Mataram mengawali kegiatan tahun 2019 dengan melakukan Operasi Pasar terhitung mulai tanggal 7 s.d. 11 Januari. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi peredaran barang kena cukai (BKC) yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat serta menimbulkan kerugian negara.selengkapnya
Ekstensifikasi cukai akan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong kinerja penerimaan bea cukai yang tahun depan ditargetkan tumbuh sebesar 4,5 persen.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui rencana pengenaan cukai plastik masih terganjal oleh sejumlah kendala. Salah satunya karena sikap Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dianggap belum sejalan dengan rencana tersebut.selengkapnya
Pengenaan cukai plastik masih terkendala regulasi yang belum tuntas. Resistensi dari para pelaku industri plastik serta belum adanya kesepakatan antarkementerian menjadi kendala utama penyelesaian regulasi tersebut.selengkapnya
Proses ekstensifikasi cukai kerap menghadapi kendala baik teknis maupun politis. Oleh karena itu, ke depan pemerintah berencana menyederhanakan mekanisme ekstensifikasi cukai supaya lebih efektif dan berkepastian.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengklaim telah mengirimkan surat kepada DPR terkait pembahasan cukai plastik.selengkapnya
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi Heru Pambudi mengatakan meskipun cukai plastik akan menjadi prioritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC ) tahun ini, cukai emisi juga terus dipromosikan.selengkapnya
Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, dengan indikasi pencapaian turunnya angka kemiskinan, rendahnya ketimpangan dan pengangguran, serta meningkatnya kualitas SDM hingga pembangselengkapnya
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang memaparkan sejumlah barang sitaan, yang didapat dari hasil penindakan sepanjang 2018. Total kerugian yang dialami negara dari barang-barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp 2,97 miliar.selengkapnya
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengeluarkan nota dinas nomor ND-466/BC/2019 untuk menindaklajuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikasi penyalahgunaan insentif fiskal berupa pembebasan pengenaan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.selengkapnya
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 39/2007 tentang Cukai masih terus dibahas di internal Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya
Pemerintah mereklasifikasi jenis serta menambah saluran pembayaran penerimaan negara untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib bayarselengkapnya
Pemerintah mulai merumuskan rencana penerbitan Peraturan Menteri Keuamgan (PMK) terkait kenaikan tarif cukai rokok. Rencana kenaikan cukai tersebut merupakan kebijakan yang rutin dilakukan pemerintah setiap tahun.selengkapnya
Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 208,82 triliun, atau meningkat dari realiasi penerimaan tahun lalu yang mencapai Rp 205,5 triliun yang melampauhi target sebesar Rp 194,1 triliun.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan bea cukai hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp105,16 triliun atau sekitar 50,36% dari target Rp208,82 triliun.selengkapnya
Di tengah tren pelemahan penerimaan pajak, penerimaan dari cukai justru masih tumbuh cukup atraktif.selengkapnya
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Selatan, Padmoyo Tri Wikanto memberikan penjelasan mengenai Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam acara Acara Afternoon Tea Sinergitas BPD PHRI Sulawesi Selatan. Padmoyo menjelaskan bahwa NPPBKC merupakan izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).selengkapnya
Di tengah gencarnya kampanye setop rokok ilegal demi menekan peredaran rokok tak berizin, Bea Cukai rangkul instansi pemerintah daerah untuk bersama mensukseskan kampanye itu. Di Aceh, Bea Cukai Banda Aceh melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya