Kamampuan Analisa Penggelapan Pajak Meningkat Berkat TeknologiKamampuan Analisa Penggelapan Pajak Meningkat Berkat TeknologiKamis 12 Jul 2018 10:05Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Pengembangan sistem analisa big data telah membantu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam memetakan potensi kejahatan di sektor perpajakan.selengkapnya

 Cegah Spekulasi, 3 Instrumen Pajak Tanah Bisa DirevisiCegah Spekulasi, 3 Instrumen Pajak Tanah Bisa DirevisiSenin 6 Feb 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 796 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang mencari skema terbaik dalam menetapkan perhitungan pajak progresif tanah nganggur. Meski belum bicara soal tarif, Kementerian Keuangan memastikan besaran pajak yang ditetapkan nanti jauh lebih progresif dibandingkan yang ada sekarang.selengkapnya

 TERPOPULER: 9 Alasan Ditjen Pajak `Keukeuh` Intip Data Kartu KreditTERPOPULER: 9 Alasan Ditjen Pajak `Keukeuh` Intip Data Kartu KreditKamis 9 Jun 2016 08:37Administratordibaca 883 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengintip data transaksi kartu kredit. Meski demikian, hal tersebut diklaim tidak akan menurunkan minat nasabah untuk melakukan penggunaan maupun transaksi kartu kredit. Dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/6/2016), menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit,selengkapnya

 9 Alasan Ditjen Pajak Ingin Intip Data Kartu Kredit Nasabah9 Alasan Ditjen Pajak Ingin Intip Data Kartu Kredit NasabahRabu 8 Jun 2016 20:56Administratordibaca 1506 kaliSemua Kategori

Aturan kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit nasabah oleh pihak perbankan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menuai kontroversi. Dampaknya bahkan sudah menggerus nominal transaksi belanja nasabah hingga penutupan kartu kredit. Ditjen Pajak seolah menutup mata atas permasalahan tersebut, karena pemerintah mempunyai alasan kuat untuk menjalankan kebijakan ini.selengkapnya

 9 Alasan Ditjen Pajak Pantang Mundur Intip Data Kartu Kredit9 Alasan Ditjen Pajak Pantang Mundur Intip Data Kartu KreditRabu 8 Jun 2016 15:40Administratordibaca 1128 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini dapat mengintip data transaksi kartu kredit. Meski demikian, hal tersebut diklaim tidak akan menurunkan minat nasabah untuk melakukan penggunaan maupun transaksi kartu kredit. Dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/6/2016), menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini tentang kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit,selengkapnya

 Pemerintah Bakal Hapus Pajak DividenPemerintah Bakal Hapus Pajak DividenRabu 11 Sep 2019 09:42Ridha Anantidibaca 535 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menghapus Pajak Penghasilan (PPh) atas Dividen dari Dalam Negeri dan Luar Negeri.selengkapnya

 Dorong Investasi, PPh Dividen dari Luar Negeri DihapusDorong Investasi, PPh Dividen dari Luar Negeri DihapusRabu 11 Sep 2019 09:31Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana akan menghapus Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri.selengkapnya

 Intip Data Kartu Kredit Dibanjiri Keluhan, ini kata Ditjen PajakIntip Data Kartu Kredit Dibanjiri Keluhan, ini kata Ditjen PajakKamis 9 Jun 2016 07:11Administratordibaca 1762 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menanggapi berbagai keluhan mengenai kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit. Hal ini dilakukan untuk tujuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana, Ditjen Pajak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diterima dari pihak lain.selengkapnya

 SPT Pemilik Ferrari B 1 RED Bisa Dicek Pajak, Begini CaranyaSPT Pemilik Ferrari B 1 RED Bisa Dicek Pajak, Begini CaranyaSenin 22 Jan 2018 11:36Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Pemilik Ferrari B-1 RED sedang diburu Tim Samsat Jakarta Barat. Setelah dicek, kepemilikan mobil mewah itu atas nama Andi Firmansyah, yang pernah bekerja sebagai kepala petugas keamanan.selengkapnya

 Permudah Tax Amnesty, Pemerintah Perlunak Aturan SPVPermudah Tax Amnesty, Pemerintah Perlunak Aturan SPVKamis 22 Sep 2016 11:03Administratordibaca 737 kaliSemua Kategori

Pemerintah beberapa waktu yang lalu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui Special Purpose Vehicle (SPV).selengkapnya

 Kemenkeu Melunak, Perusahaan Cangkang Tak Perlu DibubarkanKemenkeu Melunak, Perusahaan Cangkang Tak Perlu DibubarkanKamis 22 Sep 2016 10:30Administratordibaca 1140 kaliSemua Kategori

Pemerintah meminta wajib pajak terlebih dahulu membubarkan perusahaan cangkang (Special Purpose Vehicle/SPV) di luar negeri bila ingin mengikuti program tax amnesty.selengkapnya

 Tax Amnesty topang rupiah di musim dividenTax Amnesty topang rupiah di musim dividenSelasa 10 Apr 2018 11:23Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Pembagian dividen final tahun buku 2017 sudah mulai. Dalam dua bulan ke depan, banyak emiten membagikan laba bersih tahun lalu kepada pemegang saham.selengkapnya

 Tak Hanya Swiss, Negara Ini Juga Jadi Suaka Pajak Orang KayaTak Hanya Swiss, Negara Ini Juga Jadi Suaka Pajak Orang KayaKamis 1 Feb 2018 13:47Ridha Anantidibaca 947 kaliSemua Kategori

Amerika Serikat disebut sebagai negara suaka pajak kedua terbesar dunia setelah Swiss dan sebelum Cayman Islands.selengkapnya

 Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakMenakar Potensi Nyata Pengampunan PajakSelasa 21 Jun 2016 11:20Administratordibaca 935 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya

 Kuasai Freeport, Menteri Sri Mulyani pastikan penerimaan pajak dan royalti meningkatKuasai Freeport, Menteri Sri Mulyani pastikan penerimaan pajak dan royalti meningkatSenin 16 Jul 2018 14:55Ridha Anantidibaca 755 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kembali menegaskan bahwa penerimaan negara dari sisi perpajakan akan menjadi lebih besar dengan kepemilikan 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi baik dari sisi Peraturan Pemerintah maupun nanti di dalam IUPK, yang akan mencakup seluruh komponen penerimaan negara.selengkapnya

 Tommy Soeharto Ikut Amnesti Pajak, Klaim Mayoritas RepatriasiTommy Soeharto Ikut Amnesti Pajak, Klaim Mayoritas RepatriasiJumat 16 Sep 2016 06:11Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Hutomo Mandala Putra atau yang dikenal dengan Tommy Soeharto menyatakan keikutsertaannya dalam kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

 Insentif pajak belum tentu menggairahkan pasar hunian mewahInsentif pajak belum tentu menggairahkan pasar hunian mewahJumat 23 Nov 2018 11:29Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana melonggarkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kepemilikan properti berharga mewah. Sebelumnya Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan harga rumah yang terkena PPnBM akan dinaikkan dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar.selengkapnya

 Agen pemegang merek siapkan kendaraan listrik meski aturan pajaknya belum beresAgen pemegang merek siapkan kendaraan listrik meski aturan pajaknya belum beresJumat 9 Mar 2018 09:57Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pemerintah kian serius untuk mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik. Rencananya, Bea masuk dan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan akan dibedakan dengan kendaraan biasa.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiTOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiSenin 18 Apr 2016 10:53Administratordibaca 1295 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya ada beberapa program sinergi yang bakal dijalankan pemerintah. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali naik pitam lantaran lamanya pembuatan sertifikat tanah. Hal ini dia temukan saat melakukan kunjungan ke Brebes. Selain itu, Okezone telah merangkum tiga berita yang paling banyak dibacaselengkapnya

 Miliki Kas di Luar Negeri, Apple akan Bayar Pajak Rp 505,4 TMiliki Kas di Luar Negeri, Apple akan Bayar Pajak Rp 505,4 TJumat 19 Jan 2018 13:26Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Berdasarkan regulasi perpajakan baru di AS, Apple Inc akan membayar pajak 38 miliar dolar AS (sekitar Rp 505,4 triliun) atas kepemilikan kas di luar AS sebesar 250 miliar dolar AS (sekitar Rp 3.325 triliun). Angka pajak itu merupakan yang terbesar di bawah kerangka reformasi pajak AS yang juga memberi relaksasi pajak korporasi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :