Genjot Penerimaan, Ditjen Bea Cukai Diusulkan Langsung di Bawah PresidenGenjot Penerimaan, Ditjen Bea Cukai Diusulkan Langsung di Bawah PresidenJumat 14 Sep 2018 09:53Ridha Anantidibaca 911 kaliSemua Kategori

National Corruption Watch (NCW) mendorong pemerintah agar melakukan efektifitas kinerja dalam mengamankan sumber pendapatan negara dari sektor bea dan cukai. Salah satunya dengan menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) langsung di bawah Presiden.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Cukai Semester I Masih di Bawah 50%Realisasi Penerimaan Cukai Semester I Masih di Bawah 50%Jumat 13 Jul 2018 08:48Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan cukai semester I/2018 masih berada di bawah angka 40% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya

 Pemerintah tak Turunkan Batas Bawah Omzet Pajak untuk UMKMPemerintah tak Turunkan Batas Bawah Omzet Pajak untuk UMKMSenin 19 Mar 2018 15:40Ridha Anantidibaca 867 kaliSemua Kategori

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah hanya akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) tanpa menurunkan batas bawah (threshold) omzet.selengkapnya

 Pelaku Usaha Dorong Wacana Insentif Pajak bagi Investasi di Bawah Rp 500 MiliarPelaku Usaha Dorong Wacana Insentif Pajak bagi Investasi di Bawah Rp 500 MiliarRabu 25 Apr 2018 10:58Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengusulkan pemberian insentif pajak bagi investor kecil dan pemula.selengkapnya

 MK Tetapkan Pengadilan Pajak masih di Bawah KemenkeuMK Tetapkan Pengadilan Pajak masih di Bawah KemenkeuRabu 30 Sep 2020 13:50Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diajukan hakim yustisial di Mahkamah Agung Teguh Satya Bhakti karena pemohon dinilai tidak mengalami kerugian akibat berlakunya undang-undang itu.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tax Ratio 11,5%, di Bawah Standar RegionalSri Mulyani: Tax Ratio 11,5%, di Bawah Standar RegionalRabu 20 Feb 2019 15:40Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah, salah satunya di tax ratio. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tax ratio saat ini di kisaran 11,5%.selengkapnya

 Pengamat sebut kebijakan kenaikan tarif pajak impor tak bebani masyarakat bawahPengamat sebut kebijakan kenaikan tarif pajak impor tak bebani masyarakat bawahJumat 7 Sep 2018 09:46Ridha Anantidibaca 1262 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memutuskan menaikkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap 1.147 barang impor. Menurut ekonom PT Bank Permata Joshua Pardede, kebijakan ini dinilai sudah tepat.selengkapnya

 Puji Jokowi, Bos Lippo: Tax Amnesty Hapus Ekonomi `Bawah Tanah`Puji Jokowi, Bos Lippo: Tax Amnesty Hapus Ekonomi `Bawah Tanah`Jumat 7 Okt 2016 15:25Admindibaca 554 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia dinilai paling sukses di dunia dari sisi perolehan dana tebusan dan harta yang dideklarasikan. Para konglomerat besar pun berbondong-bondong melaporkan hartanya pada hari-hari terakhir periode pertama program tersebut. Tak ketinggalan, pemilik Lippo Gorup, Mochtar Riady, menyambut positif kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya

 Di Bawah Standar Bank Dunia, Sri Mulyani Malu dengan Rasio Kepatuhan Pajak RIDi Bawah Standar Bank Dunia, Sri Mulyani Malu dengan Rasio Kepatuhan Pajak RISelasa 7 Ags 2018 11:39Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa masalah kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.selengkapnya

 Tarif cukai likuid vape Indonesia di bawah RusiaTarif cukai likuid vape Indonesia di bawah RusiaRabu 10 Jan 2018 09:40Ridha Anantidibaca 1048 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memungut cukai likuid rokok elektrik (vape atau e-cigarette) yang mengandung tembakau sebesar 57% mulai Juli tahun ini. Pemerintah menilai, tarif tersebut masih dalam kisaran yang wajar.selengkapnya

 Jokowi: Uang yang di Bawah Bantal, Laporkan Lewat Tax AmnestyJokowi: Uang yang di Bawah Bantal, Laporkan Lewat Tax AmnestySenin 1 Ags 2016 19:29Administratordibaca 1167 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak (WP) yang tidak pernah melaporkan kekayaannya untuk segera mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat acara Sosialisasi Tax Amnesty di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).selengkapnya

 Sri Mulyani Pastikan Ditjen Pajak Tetap di Bawah KemenkeuSri Mulyani Pastikan Ditjen Pajak Tetap di Bawah KemenkeuKamis 24 Okt 2019 13:55Ridha Anantidibaca 220 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak akan tetap menjadi bagian dari Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Ditjen Pajak targetkan proses restitusi selesai di bawah satu bulanDitjen Pajak targetkan proses restitusi selesai di bawah satu bulanJumat 30 Mar 2018 09:41Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan mempercepat proses restitusi pajak.selengkapnya

 Hunian di Bawah Rp 30 Miliar tak Kena Pajak Barang MewahHunian di Bawah Rp 30 Miliar tak Kena Pajak Barang MewahJumat 21 Jun 2019 13:18Ridha Anantidibaca 853 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan batasan nilai nilai hunian yang tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).selengkapnya

 Kabar Baik, Hunian di Bawah Rp30 Miliar Bebas PPnBMKabar Baik, Hunian di Bawah Rp30 Miliar Bebas PPnBMRabu 19 Jun 2019 10:48Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Untuk mendorong sektor properti pemerintah merelaksasi baseline pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.selengkapnya

 Rasio Pajak di Bawah Standar Bank Dunia, Sri Mulyani MaluRasio Pajak di Bawah Standar Bank Dunia, Sri Mulyani MaluSelasa 7 Ags 2018 14:35Ridha Anantidibaca 1135 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya merasa malu karena rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang masih 10,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2017. Angka ini masih jauh dari standar Bank Dunia, yang mencapai 15 persen.selengkapnya

 Rasio pajak masih di bawah standar bank dunia, Sri Mulyani maluRasio pajak masih di bawah standar bank dunia, Sri Mulyani maluSelasa 7 Ags 2018 11:27Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang masih 10,78% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2017 membuatnya malu.selengkapnya

 Dua Jempol ke Bawah dari Sri Mulyani untuk Gubernur SulselDua Jempol ke Bawah dari Sri Mulyani untuk Gubernur SulselSabtu 26 Nov 2016 10:16Ajeng Widyadibaca 666 kaliSemua Kategori

Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak menghadiri Sosialisasi Amnesti Pajak (Tax Amnesty) di Hotel Grand Clarion Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/11/2016).selengkapnya

 Rasio Pajak Indonesia Masih di Bawah 11%Rasio Pajak Indonesia Masih di Bawah 11%Selasa 23 Ags 2016 08:41Administratordibaca 1015 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis program pengampunan pajak atau tax amnesty bisa mendorong kenaikan dasar pengenaan pajak (tax base). Dari sebulan pemberlakuan amnesti pajak, ada 321 Wajib Pajak (WP) baru yang mendaftar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini jumlah tax base dan tax ratioIndonesia tergolong kecil jika dibandingkan negara lain.selengkapnya

 Berlaku Bulan Ini, Gaji di Bawah Rp 4,5 Juta Bebas PajakBerlaku Bulan Ini, Gaji di Bawah Rp 4,5 Juta Bebas PajakRabu 8 Jun 2016 14:32Administratordibaca 3877 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan mulai diberlakukan Juni ini. Tujuan dari kebijakan ini untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini diutarakan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja Rancangan Anggaranselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :