Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis pembahasan RUU Pengampunan Pajak bersama DPR RI akan berlangsung lancar, sehingga implementasi kebijakan "tax amnesty" dapat dilakukan segera. "Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yang penting selesai," kata Bambang di Jakarta, Jumat (20/5). Bambang tidak mau berandai-andai mengenai kemungkinan alotnya pembahasan peraturan hukumselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro masih optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini sesuai target 5,3 persen. Salah satu yang membuatnya yakin yaitu pemerintah sedang mendorong pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas oleh Panitia Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat. Sekalipun gagal, Bambang memastikan pemerintah tetapselengkapnya

Negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia (G20) sepakat bakal mengenakan sanksi tegas bagi negara-negara yang tidak kooperatif dan bersedia membuka data pajak dan perbankan pada akhir 2017. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan G20 dan Spring Meeting IMF/Bank Dunia di Washington, AS yang berlangsung pada pekan ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, negara-negaraselengkapnya

Banyaknya kritikan bahkan penolakan atas disahkannya UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), tak membuat langkah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro surut. Ini kata dia.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimistis, pasca UU Pengampunan Pajak disetujui, arus modal orang Indonesia di luar negeri bakal mengalir ke tanah air. Mudah-mudahan benar pak.selengkapnya

RUU Pengampunan Utang (Tax Amnesty) akhirnya disetujui DPR menjadi undang-undang. Ini membuat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro senyum-senyum. Dalam rapat Paripurna DPR ke-32 di masa persidangan V yang dipimpin Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa (28/6/2016), UU Tax Amnesty diketok palu.selengkapnya

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan mengenai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta sudah ditandatangani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dengan adanya aturan ini, Bambang berharap daya beli masyarakat bisa meningkat dalam waktu dekat.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani aturan mengenai kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp3 juta per bulan (Rp 36 juta per tahun) menjadi Rp4,5 juta per bulan (Rp54 juta per tahun). Dengan kenaikan ini, masyarakat yang penghasilannya kurang dari atau sama dengan Rp4,5 juta per bulan tidak akan dikenakan pajak.selengkapnya

Bila RUU Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty gagal diundangkan bulan depan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) wajib dijalankan. Kata Menkeu Bambang, molornya UU TA berarti penyusutan bagi asumsi penerimaan negara. Mau tak mau, pemerintah harus memperketat anggaran yakni dengan memangkas anggaran K/L.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapat kerselengkapnya

Di paruh tahun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui beratnya target pajak 2016 sebesar Rp 1.500 triliun. Makanya ngotot RUU tax amnesty segera disahkan. Pada Kamis (2/6/2016), Menkeu Bambang bilang, RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) harus segera disahkan. Kalau tidak, perekonomian nasional dalam ancaman yang serius. "Pasti bermasalah, karena penerimaan (pajak) tidak tercapai,selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, sudah saatnya pajak yang menjadi hak negara dikembalikan ke Indonesia. Penerapan pengampunan pajak alias tax amnesty, kata Bambang akan menjadi jalannya. "Kami capek negara lain yang ambil untuk dari ekonomi Indonesia. Sudah saatnya, kita akhiri itu, ada keadilan lah. Prinsip pajak, pajak dikenakan ketika transaksi itu dilakukan," tutur Bambangselengkapnya

Memasuki babak akhir pembahasan Rancangan Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merombak jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Bambang berharap pejabat-pejabat di pos barunya terampil membujuk wajib pajak mengikuti tax amnesty itu untuk menempatkan dananya di dalam negeri.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memutasi 24 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak. Mutasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Ditjen Pajak salah satunya dalam mengejar target penerimaan pajak. Bambang menuturkan, para pejabat Ditjen Pajak harus bisa mengombinasikan aturan perundangan dengan logikanya. Salah satu contohnya adalah hal pemeriksaan dan analisa wajibselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro malam ini menghadiri opening ceremony sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB). Dalam sambutannya, Bambang sempat berkeluh kesah mengenai proyek infrastuktur hingga perjuangan pajak di Indonesia. "Serangkaian paket kebijakan juga telah diterbitkan, kita juga akan mencari sumber pendanaan lain untuk memperkuat belanja anggaran," kata Bambang dalam acaraselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pengampunan pajak atau tax amnestymemiliki berdampak baik bagi perekonomian Indonesia, meski pada awalnya dinilai tidak adil terhadap wajib pajak yang taat pajak. Pemerintah saat ini tetap merampungkan draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, modal ventura yang diperuntukan bagi startup nantinya tidak akan bergantung sepenuhnya kepada APBN. Saat ini, pemerintah berencana akan mendorong pihak swasta agar dana modal ventura dalam meningkat. "Venture capital tidak harus dari APBN," kata Bambang saat ditemui usai sidang tahunan Islamic Development Bank di Jakarta Convention Center,selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro berencana menetapkan satu lokasi khusus di wilayah Indonesia sebagai area surga pajak. Lokasi ini akan menjadi basis perusahaan cangkang dari pengusaha Tanah Air yang marak berdiri di negara-negara suaka pajak (tax haven countries). Dia mengakui saat ini banyak pengusaha maupun perusahaan Indonesia yang memiliki aktivitas bisnis di luar negeri,selengkapnya

Pemerintah saat ini tengah membidik pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berbagai insentif pun telah diberikan seperti keringanan pajak Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini telah dipangkas menjadi 9 persen dari sebelumnya 12 persen. Saat ini, pemerintah kembali berencana akan memberikan insentif kepada UMKM. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, insentif yang akan diberikanselengkapnya

Pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro di hadapan Apindo mengumumkan bahwa Indonesia segera memiliki wilayah surga pajak atau yang biasa dikenal sebagai tax haven. Menurut Bambang, kebijakan ini perlu dilakukan agar Pemerintah Indonesia dapat menarik special purpose vehicle (SPV) untuk berkantor di dalam negeri.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya