Jokowi Teken Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena PajakJokowi Teken Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena PajakKamis 6 Jul 2017 11:25Ajeng Widyadibaca 656 kaliSemua Kategori

Pagi ini, Kamis (6/7) kabar baik datang dari sektor hulu migas, pasalnya aturan yang sudah sangat dinantikan oleh para investor kini sudah resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo. Beleid tersebut merupakan revisi dari PP No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.selengkapnya

 Pengurangan Pajak Badan Masuk dalam Omnibus LawPengurangan Pajak Badan Masuk dalam Omnibus LawSenin 13 Jan 2020 14:14Ridha Anantidibaca 570 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah akan melanjutkan aturan dan kebijakan perpajakan yang lebih baik lagi. Sehingga harapannya lebih mendorong partisipasi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

 Gubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditGubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditRabu 18 Mei 2016 17:42Administratordibaca 1829 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tidak melanggar Undang-undang (UU) kerahasiaan perbankan. BI menanggapi reaksi kalangan industri perbankan perihal aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah ini. Gubernur BI Agus Martowardojo usai menghadiri Sidang Tahunan Islamic Development Bankselengkapnya

 Kejar Pajak Google Cs, PMK BUT Beri Kepastian HukumKejar Pajak Google Cs, PMK BUT Beri Kepastian HukumSenin 8 Apr 2019 13:52Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Aturan baru soal penarikan pajak untuk perusahaan over the top (OTT) yang diluncurkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.03/2019 tentang Badan Usaha Tetap (BUT) diyakini memberikan kepastian hukum untuk mengejar pajak perusahaan Asing. Dalam aturan baru tersebut menekankan, perusahaan asing yang berpusat di negara lain tapi bertransaksi dan memperoleh penghasilan di Indonesselengkapnya

 Pajak E-Commerce : Pemerintah Disarankan Tunda PenerapanPajak E-Commerce : Pemerintah Disarankan Tunda PenerapanJumat 29 Mar 2019 09:55Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Pemerintah disarankan menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sebagaimana diketahui, aturan itu rencananya diberlakukan pada 1 April 2019.selengkapnya

 Tunggu Aturan Baru, Pengusaha Usul Perpu Perpanjangan Tax AmnestyTunggu Aturan Baru, Pengusaha Usul Perpu Perpanjangan Tax AmnestyKamis 25 Ags 2016 07:06Administratordibaca 931 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha mengakui belum mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) karena masih membutuhkan waktu untuk mempelajarinya dan menunggu tambahan aturan baru dari pemerintah. Selain itu, pengusaha mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan program tersebut yang direncanakan rampung akhir Maret tahun depan.selengkapnya

 OPINI: Perlukah Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit?OPINI: Perlukah Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit?Selasa 31 Mei 2016 14:00Administratordibaca 1155 kaliSemua Kategori

Baru baru ini sejumlah bank mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan, banyak nasabah yang menutup kartu kreditnya. Para direksi bank mengaku langkah nasabah menutup aplikasi kartu kreditnya tersebut tak lepas dari terbitnya aturan baru dari Kementerian Keuangan mengenai pelaporan transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Kejar Pajak Google CsSri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Kejar Pajak Google CsSenin 8 Apr 2019 10:44Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Pengumuman-pengumuman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan pajak baru yang ditujukan kepada perusahaan asing baik konvensional maupun digital.selengkapnya

 Pajak E-Commerce, Susah-Susah Kau KutangkapPajak E-Commerce, Susah-Susah Kau KutangkapSenin 5 Feb 2018 09:18Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Sejak pertama kali dibahas, aturan mengenai pemajakan e-commerce memang tak pernah sepi dari perbincangan.selengkapnya

 Sri Mulyani: PMK Peredaran Bruto Ajarkan Wajib Pajak Bukukan PenerimaanSri Mulyani: PMK Peredaran Bruto Ajarkan Wajib Pajak Bukukan PenerimaanSenin 5 Mar 2018 11:23Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. Aturan itu di antaranya berisi delapan hal yang bisa dilakukan petugas pemungut pajak atau fiskus untuk menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Menkeu Yakin Aturan Libur Pajak di RI Lebih Baik dari 3 Negara IniMenkeu Yakin Aturan Libur Pajak di RI Lebih Baik dari 3 Negara IniRabu 14 Mar 2018 14:58Ridha Anantidibaca 579 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan merevisi aturan pemberian insentif libur bayar pajak (tax holiday) untuk dunia usaha. Aturan ini akan memberikan kelonggaran bagi yang mendapatkan insentif tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan 4 PMK Tentang Perlakuan Pajak Pertambangan MineralPemerintah Siapkan 4 PMK Tentang Perlakuan Pajak Pertambangan MineralJumat 10 Ags 2018 10:47Ridha Anantidibaca 567 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan empat peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No. 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.selengkapnya

 Aturan Pengalihan Aset Perusahaan Cangkang Sudah TerbitAturan Pengalihan Aset Perusahaan Cangkang Sudah TerbitAhad 28 Ags 2016 07:56Administratordibaca 2842 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan satu lagi aturan teknis dan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Aturan itu berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/2016 tentang tata cara pengalihan aset perusahaan cangkang atau perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Vehicle/SPV).selengkapnya

 ATURAN PPnBM: Keluarkan Aturan Baru, Bagaimana Nasib Yacht dan Hunian Mewah?ATURAN PPnBM: Keluarkan Aturan Baru, Bagaimana Nasib Yacht dan Hunian Mewah?Selasa 18 Jun 2019 10:15Ridha Anantidibaca 875 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.010/2019 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.selengkapnya

 Ada Aturan Perusahaan Cangkang, Peserta Tax Amnesty Melonjak di SeptemberAda Aturan Perusahaan Cangkang, Peserta Tax Amnesty Melonjak di SeptemberKamis 25 Ags 2016 08:56Administratordibaca 1098 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan p Roeslani memperkirakan jumlah pengusaha yang akan mengikuti program pengampunan pajak akan meningkat pada September mendatang. Alasannya adalah karena pemerintah telah merampungkan aturan turunan dalam kebijakan ini, yaitu aturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) yang telah dirampungkan pada Jumat minggu lalu.selengkapnya

 Diteken Jokowi, pajak gross split segera terbitDiteken Jokowi, pajak gross split segera terbitKamis 28 Des 2017 14:58Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Batas waktu pengembalian dokumen lelang Wilayah Kerja (WK) Migas tahun 2017 tinggal hitungan hari. Pemerintah menetapkan batas waktu pengembalian dokumen lelang pada 31 Desember 2017.selengkapnya

 Ini Beberapa Hal Perlu Diketahui Saat Mengisi SPTIni Beberapa Hal Perlu Diketahui Saat Mengisi SPTSenin 11 Feb 2019 13:38Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak untuk lebih awal melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.selengkapnya

 Kini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupKini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupJumat 2 Mar 2018 14:13Ridha Anantidibaca 579 kaliSemua Kategori

Kementerian keuangan menerbitkkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto. Dengan aturan ini, petugas pajak atau fiskus, bisa memeriksa Wajib Pajak (WP) yang tidak melaporkan pembukuan peredaran bruto yang dimilikinya.selengkapnya

 Pemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasPemerintah Finalisasi Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Hulu MigasRabu 24 Ags 2016 14:14Administratordibaca 1410 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Aturan ini berisi tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi aturan tersebut sudah hampir final. Kemungkinan pekan depanselengkapnya

 Pemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Bisa EksporPemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Bisa EksporRabu 29 Nov 2017 09:46Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyiapkan aturan ekspor baru agar platform niaga digital bisa memasuki pasar global. Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ricky Joseph Pesik mengatakan, saat ini kajian mengenai aturan yang memungkinkan e-commerce mengekspor barang secara ritel tersebut sedang berlangsung.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :