Ditjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakDitjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakSenin 6 Mei 2019 09:47Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah. Teranyar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (2/5), menandatangani kesepakatan bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.selengkapnya

 Ekonom Kritik Alasan di Balik Gelar Menkeu Terbaik untuk Sri MulyaniEkonom Kritik Alasan di Balik Gelar Menkeu Terbaik untuk Sri MulyaniSenin 8 Apr 2019 11:20Ridha Anantidibaca 283 kaliSemua Kategori

Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) terbaik Asia Pasifik dari Majalah FinanceAsia. Sri Mulyani meraih penghargaan tersebut untuk ketiga kalinya.selengkapnya

 Jangan Beri Insentif Bagi Plastik Tak Ramah LingkunganJangan Beri Insentif Bagi Plastik Tak Ramah LingkunganSenin 11 Mar 2019 13:42Ridha Anantidibaca 775 kaliSemua Kategori

Kebijakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menerapkan biaya tambahan paling sedikit Rp200 untuk setiap transaksi menggunakan kantong plastik mendorong pemerintah menengok kembali persoalan sampah plastik di Indonesia.selengkapnya

 Pengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekPengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekSenin 24 Sep 2018 11:24Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Pengamat kebijakan fiskal Yustinus Prastowo menilai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek. "Ini ide yang win win, karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri," ujar Yustinus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (21/9).selengkapnya

 Walah, 19 Desa Belum Setor Pajak Dana Desa. Kok Bisa?Walah, 19 Desa Belum Setor Pajak Dana Desa. Kok Bisa?Selasa 4 Sep 2018 15:12Ridha Anantidibaca 829 kaliSemua Kategori

Sebanyak 19 Desa di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah belum menyetorkan pajak Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama pada 2018 ini.selengkapnya

 Survei: Inisiatif bayar pajak sudah cukup baikSurvei: Inisiatif bayar pajak sudah cukup baikSelasa 7 Ags 2018 11:59Ridha Anantidibaca 236 kaliSemua Kategori

Hasil survei kepatuhan pajak yang diselenggarakan oleh Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) dan Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) menyebutkan bahwa inisiatif membayar pajak sudah cukup baik.selengkapnya

 Gubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk DaerahGubernur Jatim Minta PPh Badan Usaha Bisa Masuk DaerahSenin 6 Ags 2018 14:18Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Gubernur Jatim Soekarwo minta kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan kepada pemerintah daerah dana hasil pajakyang dihimpun dari Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha. Ini dimaksudkan untuk menjaga ekonomi di daerah, khususnya Jatim, tetap tumbuh.selengkapnya

 Bersinergi, Ditjen Pajak dan Bea Cukai Tingkatkan PelayananBersinergi, Ditjen Pajak dan Bea Cukai Tingkatkan PelayananKamis 5 Apr 2018 16:14Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Program Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah menapaki tahun kedua. Berbagai capaian positif telah diraih sepanjang tahun 2017.selengkapnya

 Pemerintah rampungkan insentif pajak litbangPemerintah rampungkan insentif pajak litbangKamis 5 Apr 2018 10:12Ridha Anantidibaca 740 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin segera merampungkan desain insentif pajak berupa pengurangan pembiayaan bagi perusahaan yang mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan atau litbang (Research and Development/R&D) dan pendidikan vokasi.selengkapnya

 Selain Tax Holiday, Ini Bentuk Insentif Pajak LainnyaSelain Tax Holiday, Ini Bentuk Insentif Pajak LainnyaKamis 5 Apr 2018 09:22Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai memberlakuan Free Trade Agreement (FTA) di Kawasan Bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.selengkapnya

 WP Patuh Bayar Pajak, Kesejahteraan Rakyat MeningkatWP Patuh Bayar Pajak, Kesejahteraan Rakyat MeningkatRabu 7 Mar 2018 09:17Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam membayar pajaknya memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.selengkapnya

 Relaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamRelaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamJumat 9 Feb 2018 09:42Ridha Anantidibaca 989 kaliSemua Kategori

Anggota Senat AS dari Partai Demokrat menyatakan relaksasi pajak korporasi di AS yang baru disahkan pada Desember 2017 memberi keuntungan amat sedikit bagi pekerja dibandingkan kepada pemegang saham korporasi. Mereka mengindentifikasi lebih dari dua puluh korporasi melakukan aksi beli kembali saham sejak 5 Januari 2018. Termasuk di dalamnya para raksasa perbankan, energi, manufaktur, dan ritel.selengkapnya

 Kemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJSKemkeu segera rilis formula atasi defisit BPJSRabu 13 Des 2017 13:29Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Setelah mengeluarkan kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat juga akan meluncurkan skema kebijakan dua kebijakan lainnya untuk mengendalikan defisit BPJS Kesehatan.selengkapnya

 EKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaEKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaJumat 16 Des 2016 10:00Ajeng Widyadibaca 1070 kaliSemua Kategori

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah di wilayah itu masih sebesar 56,51% menjelang akhir tahun, akibatnya penyaluran dana alokasi umum ditunda oleh pemerintah pusat.selengkapnya

 DANA TRANSFER KE DAERAH: Menkeu Gunakan Jurus Carry OverDANA TRANSFER KE DAERAH: Menkeu Gunakan Jurus Carry OverSabtu 6 Ags 2016 11:04Administratordibaca 1473 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menggunakan langkah penundaan atau carry over pencairan pagu sebagian dana transfer ke daerah yang ada dalam APBNP 2016.selengkapnya

 RAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum PastiRAPBN PERUBAHAN 2016 : Janji yang Belum PastiSenin 27 Jun 2016 13:27Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu tertutup dengan rencana kebijakan pengampunan pajak. Dinamika pembahasan yang terjadi di kompleks parlemen mengarah pada penyempitan defisit anggaran. Maklum, pemerintah mengusulkan defisit 2,48%, melebar dari patokan APBNselengkapnya

 Penghematan Anggaran, Sekretariat Kabinet Hanya Mampu Hemat 6%Penghematan Anggaran, Sekretariat Kabinet Hanya Mampu Hemat 6%Kamis 9 Jun 2016 20:14Administratordibaca 1144 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa lembaganya hanya bisa menghemat anggaran sebesar 6% dalam memenuhi target 13,9% dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp222,78 miliar. Pramono mengatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Keuangan bahwa pihaknya hanya bisa menghemat 6% dari total anggaran atau mencapai Rp13,37 miliar.selengkapnya

 PAJAK DIGITAL: Takut Aksi Balasan AS, Sri Mulyani Tunggu Konsesus GlobalPAJAK DIGITAL: Takut Aksi Balasan AS, Sri Mulyani Tunggu Konsesus GlobalSelasa 20 Okt 2020 10:10Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pemerintah rupanya lebih memilih menunggu tercapainya konsensus global dibandingkan dengan menerapkan langkah unilateral untuk memajaki ekonomi digital.selengkapnya

 Wah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus LawWah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus LawRabu 14 Okt 2020 13:29Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR menghapus substansi terkait kebijakan fiskal nasional (KFN) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diparipurnakan pada Senin, 5 Oktobet 2020 lalu.selengkapnya

 Pemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Industri Terdampak PandemiPemerintah Tanggung Bea Masuk Impor Bagi Industri Terdampak PandemiKamis 1 Okt 2020 15:12Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kembali memberikan insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :